Kejaksaan Biak Terima SPDP Korupsi Rastra Distrik Bondifuar

Kejari Biak Sigit J. Pribadi SH, MH didampingi Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Biak Cahyana Bagus Sugiarta SH. (Foto-Antara)

SAPA (BIAK) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Biak Numfor, Papua, telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dugaan kasus tindak pidana korupsi penyaluran beras sejahtera (rastra) untuk masyarakat miskin di wilayah Distrik Bondifuar tahun 2016/2017 dari penyidik Tipikor Satreskrim Polres setempat.

"Seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Biak berharap sangat penyerahan SPDP kasus dugaan korupsi rastra Distrik Boandifuar akan segera dirampungkan untuk dapat disidangkan ke Pengadilan Tipikor Jayapura," kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Biak Cahyana Bagus Sugiarta SH, menanggapi pertanyaan Antara di Biak, Senin.

Ia mengakui, hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri Biak belum dapat menginfomasikan secara detail mengenai kasus dugaan korupsi beras sejahtera Distrik Bondifuar karena berkas penyidikan masih ditangani Tipikor Satreskrim Polres Biak.

Cahyana menyebut, jika berkas pemeriksaan telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Biak maka penanganan dugaan kasus korupsi rastra tersebut akan dipelajari kembali oleh jaksa apakah sudah lengkap atau belum.

"Untuk sekarang Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Biak secara detail masih menunggu kelanjutan penyerahan SPDP dugaan korupsi rastra Distrik Bondifuar," katanya.

Berdasarkan data dari penyidikan kasus dugaan korupsi beras sejahtera yang dilakukan Satreskrim Polres Biak telah memeriksa sebanyak 10 orang saksi.

Bahkan, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua telah ditemukan adanya kerugian negara penyalagunaan kasus rastra Distrik Bondifuar mencapai Rp496,8 juta.

Distrik Bondifuar merupakan salah satu wilayah perbatasan antara Kabupaten Biak Numfor dengan kabupaten pemekaran Supiori terdiri dari lima pemerintahan kampung dengan dominan warganya berprofesi sebagai nelayan dan berkebun. (Antara)