Ratusan Hotel, Restoran dan Rumah Makan di Timika Tidak Terima Bantuan Hibah Pariwisata

Bernadinus Songbes (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) -  Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mimika, Bernadinus Songbes memastikan semua hotel, restoran dan rumah makan di Timika tidak menerima bantuan hibah Pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf).

Sebab kata Songbes, dari 70 hotel dan sekitar 200 restoran serta rumah makan yang beroperasi di Timika belum memiliki surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Songbes yang ditemui di salah satu Hotel di Timika pada Senin (7/12/2020) mengungkapkan, sesuai ketentuan dari Kementerian untuk mendapatkan bantuan tersebut harus memiliki TDUP.

“Bantuan untuk Kabupaten Mimika sebesar Rp 28 Miliar, hanya karena perhotelan, restauran dan rumah makan di Timika belum memiliki TDUP, makanya bantuan sebesar Rp 19 Miliar dipending. Kementerian hanya memberikan kita bantuan sebesar 30 persen dengan nilai sebesar Rp 9 miliar yang diperuntukan untuk pembangunan Wisata Hutan Mangrove di Poumako, juga kegiatan sosialisasi,” ujar Songbes ketika ditanya awak media.

Mantan Kepala Disperindag Mimika itu mengaku, Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Disparpora telah berusaha agar semua hotel, restoran dan rumah makan di Timika mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi Kementerian tetap pada prinsip bahwa untuk mendapatkan bantuan tersebut harus memiliki TDUP.

“Untuk itu saat ini kita lakukan sosialisasi kepada para pengusaha agar mereka segera melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dan diserahkan kepada kami (Disparpora) selanjutkan kami serahkan kepada Dinas Perizinan. Memang dari dulu TDUP ini belum ada, dan ini memang baru bagi kami,” tuturnya.

Lanjutnya, dengan adanya dukungan dana sebesar 30 persen tersebut, beberapa fasilitas pendukung wisata hutan mangrove telah terbangun, seperti tracking (pagar) mangrove, talut, lahan parkir, pos security serta 6 buah lapak wisata dengan ukuran 3 X 4. Kepada wartawan, Dia mengatakan nilai 1 lapak mencapai  Rp 100 juta lebih.

Dia mengungkapkan, di tahun ini sejak hutan Mangrove dibuka secara resmi dan ditarik retribusi dari pengunjung yang masuk mulai awal bulan Oktober 2020, wisata hutan Mangrove telah  menyumbangkan Rp 70 Juta untuk pendapatan asli daerah.

Wisata hutan mangrove dengan luas lahan sebesar 7 hektare itu, dikatakan baru akan rampung pada tahun 2022 mendatang. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp