pemerintah kabupaten mimika

Translate

Mahasiswa Mimika Di Dalam dan Luar Negeri Tolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Bagikan Bagikan
Tampilan zoom meeting deklarasi penolakan Provinsi Papua Tengah oleh mahasiswa (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Mahasiswa Mimika di seluruh kota studi di Indonesia dan luar Negeri menolak  Pemekaran Provinsi Papua tengah yang didorong oleh Pemerintah Pusat dan kaum elit Papua lantaran  dinilai hanya keputusan secara sepihak.

Dalam rilis yang dikirim Jhoni Jangkup selaku senior mahasiswa ke redaksi Salam Papua, Rabu (3/2/2021), dijelaskan bahwa deklarasi penolakan ini dilakukan melalui zoom meeting yang menghubungkan sebanyak 200an mahasiswa dan pelajar asal Mimika dari Provinsi Papua, Indonesia, Australia dan Selandia Baru, tanggal 2 Januari 2021.

Aksi zoom daring serentak yang dipandu oleh moderator Elisabert Kemong dari kota studi Jakarta dan Rudy Omaleng dari kota studi Australia, memimpin Jalannya meeting yang berlangsung selama 2 Jam tersebut.

Mengawali Aksi Online serentak tersebut, Elisabert Kemong selaku moderatar 1 dan Rudy Omaleng selaku moderator 2 menyampaikan secara serentak sebagai Dasar Pemikiran Kaum Intelektual Amungsa Bumi Kamoro, bahwa mahasiswa dan kaum Intelektual asal Kabupaten Mimika Papua, menyadari UU otonomi khusus nomor 21 tahun 2001 berbeda dengan kebijakan otonomi berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999.

Dimana  pada UU nomor 22 tahun 1999, titik berat otonomi ada pada tingkat kabupaten atau kota dan  provinsi tidak ada hierarki. Sementara UU Otonomi Khusus titik berat otonomi berada di tingkat provinsi, bukan pada kabupaten atau kota.

Melihat hal di atas, maka berkaitan dengan pemekaran wilayah, menurut UU Otsus menyatakan bahwa apabila akan diadakan pemekaran harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Sesuai dengan Pasal 76 UU nomor 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi baru dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR Papua setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa mendatang.

Namun fakta hari ini justru sebaliknya dari penerapan UU tersebut, dimana Pemerintah Pusat secara sepihak berkoordinasi dengan para Bupati Wilayah adat Mepago dan para elit di Timika, mendorong melakukan pemekaran Provinsi Papua tengah dengan kedudukan di Kabupaten Mimika tanpa melihat pada UU Otsus yang berlaku  di tanah Papua.

Sebagai pembukaan secara  umum Jhoni Jangkup, mewakili seluruh Mahasiswa Mimika mengatakan, dengan berlaku UUD Negara RI Tahun 1945, No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, Maka  secara Hukum dan Aturan Negara RI UU No 45 tahun 1999 dan Inpres No. 1 tahun 2003 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kota Sorong, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai sudah tidak Berlaku. Namun hari Ini demi kepentingan Kapitalis, Kolonialis dan para petinggi Papua Khususnya Wilayah adat Mepago terus mendorong tanpa mempertimbangkan kehidupan masyarakat kecil dari berbagai sisi, baik ekonomi, sosial, politik maupun Pendidikan dan kesehatan kerakyatan secara holistik.

Jangkup menambahkan, jika dilihat dari UU Otsus No. 21 tahun 2001, pasal 76 secara jelas kewenangan pemekaran wilayah ada di tangan Provinsi melalui MRP, DPRD dan Gubernur. Namun diabaikan dan tidak melibatkan UU tersebut sebagai dasar pemberlakuan Otsus di tanah Papua. 

Dalam kegiatan tersebut,  dari semua kota studi, mulai dari mahasiwa Mimika di Timika, Jayapura, Manokwari, Manado, Makassar, Surabaya, Malang, Jogja, Sala Tiga, Semarang, Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Bali, Australia dan Selandia Baru menyampaikan aksi dan statement masing-masing melalui zoom meeting secara serentak menyampaikan menolak pemekaran Provinsi Papua tengah secara terbuka.

Selanjutnya, semua statement yang disampaikan disertai berbagai pamflet, tulisan baliho, dan lain sebagainya, secara serentak, menolak pemberlakuan pemekaran yang didorong demi kepentingan investasi SDA Papua secara umum dan khususnya Kabupaten Mimika.

Dalam rilis tersebut disampaikan, secara hukum UU No. 23 tahun 1999, maka kami menyampaikan pernyataan sikap secara umum, terbuka dan menyeluruh sebagai berikut:

1. UU No. 45 tahun 1999 dan Inpres No. 1 Tahun 2003 secara hukum telah dibatalkan, ketika UU Otsus berlaku, maka kami Tolak untuk diberlakukan kembali.

2. Kami mendukung 100% keputusan MRP tentang tolak agenda pembahasan Otsus Papua yang dibahas oleh Jakarta secara sepihak, salah satunya masalah Pemekaran.

3. Kami tolak segala upaya kaum elit melalui lembaga adat dan gereja mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah, karena hal tersebut mengobjekan masyarakat lokal tanpa koordinasi dengan mekanisme yang seharusnya.

4. Kami menolak segala upaya yang dilakukan oleh para Bupati wilayah adat Mepago untuk mendatangkan pemekaran baru secara sepihak tanpa melibatkan MRP, DPRP dan Gubernur Papua sebagai implementasi Otsus No. 21 tahun 2001 pasal 76.

5. Jika ke-4 Point di atas diabaikan oleh  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya para elit, maka kami mahasiswa secara serentak akan turun ke jalan dan mendorong aspirasi kami secara serentak. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Bola165A titik com sarana slot Game online dan sportsbook yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Bola165A titik com paling best ya guys...Click Disini

    BalasHapus