BNPT Gelar Dialog Nasional di Timika, Wujudkan Masyarakat Papua yang Aman, Damai, Sejahtera dan Bahagia

Dari kiri ke kanan, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letnan Jenderal TNI Agus Rohman,S.IP.,M.IP, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,S.E,M.H, Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar,M.H, dan Sekretaris Umum BNPT, Mayjen TNI Untung Budiharto saat foto bersama usai jumpa pers di Hotel Horison Ultima Timika (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar dialog nasional di Timika-Papua untuk mewujudkan masyarakat Papua yang aman, damai, sejahtera dan bahagia.

Demikian diungkapkan Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar,MH, didampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letnan Jenderal TNI Agus Rohman,S.IP.,M.IP., Sekretaris Umum BNPT, Mayjen TNI Untung Budiharto, dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,S.E,M.H, dalam konferensi pers usai kegiatan dialog nasional di Hotel Horison Ultima Timika, Jumat (11/6/2021).

Boy Rafli mengatakan, kegiatan dialog itu melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dari Kabupaten Mimika dan Kabupaten tetangga yakni Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika, pihak PT. Freeport Indonesia, Satgas Nemangkawi serta jajaran pejabat BNPT.

“Dialog nasional ini tujuannya untuk mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan bahagia. Untuk bisa ke sana, yang paling tepat wujudkan Papua yang aman dulu. Endingnya lagi adalah masyarakat Papua yang bahagia. Itu tahapan-tahapan yang perlu kita perjuangkan, kita ikhtiarkan,” kata Boy Rafli.

Dia mengungkapkan, BNPT menginginkan proses dialog yang kontruktif ini bisa menjadi bagian untuk mencari solusi atas aksi kekerasan di Tanah Papua, terutama adalah kekerasan dengan senjata.

“Kita tahu bahwa cukup banyak di antara masyarakat jadi korban bahkan di kalangan petugas gugur dalam menghadapi tugas-tugas pengamanan di Tanah Papua. Ini perlu ada pendekatan-pendekatan yang mengarah pada pembangunan kesejahteraan,” ungkap mantan Kapolda Papua ini.

Ia menyebutkan, yang menjadi masalahnya adalah bagaimana adanya hubungan komunikasi yang konstruktif di antara unsur-unsur di pemerintahan dengan masyarakat, sehingga pihaknya bisa mendengarkan secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat dan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan.

Menurutnya, BNPT sangat mempromosikan pendekatan-pendekatan yang bersifat pendekatan lunak, jadi penanggulangan terorisme berbasiskan pembangunan kesejahteraan.

“Itu sudah berjalan ketika kegiatan-kegiatan di berbagai provinsi kita laksanakan. Nah, pembangunan yang berbasiskan pada sinergi kementerian dan lembaga. Pemerintahan daerah dengan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, kita perlu juga semangatkan di Tanah Papua dialog seperti ini. Apakah selama ini tidak ada dialog? Dialog sudah ada tapi kita harus yakin dari setiap proses dialog yang berjalan ini pasti ada pesan-pesan, sesuatu informasi baru yang kita gunakan bermanfaat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Ataupun masyarakat sendiri bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada pihak unsur-unsur yang mewakili dari pemerintah pusat atau daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam pertemuan itu menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk meminta bimbingan dan doa termasuk doa dari masyarakat agar Tanah Papua dijauhkan dari kekerasan.

“Kita yakin apa yang terjadi di muka bumi ini termasuk di Tanah Papua tidak pernah lepas dari kehendak Tuhan. Jadi tokoh agama kita undang, kita harapkan peran lebih masyarakat yang pro-aktif secara konstruktif untuk menjauhkan kita semua dan Tanah Papua ini dari kekerasan-kekerasan,” ujarnya.

Dijelaskan, Indonesia sudah menjadi Negara Demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada kekerasan.

Jadi kalau ada kekerasan di dalam sebuah sistem Negara demokrasi, indeks demokrasinya pasti bisa bermasalah.

“Nah, kekerasan apapun yang mendatangkan segala ketidakbaikan apalagi mendatangkan kematian bagi pihak-pihak tertentu berarti perlindungan kita terhadap warga masyarakat perlu kita tingkatkan lagi,” ucapnya. (YOSEFINA)