SAPA (TIMIKA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar dialog nasional di Timika-Papua untuk mewujudkan masyarakat Papua yang aman, damai, sejahtera dan bahagia.
Demikian diungkapkan Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli
Amar,MH, didampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letnan
Jenderal TNI Agus Rohman,S.IP.,M.IP., Sekretaris Umum BNPT, Mayjen TNI Untung
Budiharto, dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,S.E,M.H, dalam konferensi pers
usai kegiatan dialog nasional di Hotel Horison Ultima Timika, Jumat
(11/6/2021).
Boy Rafli mengatakan, kegiatan dialog itu melibatkan
tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dari Kabupaten
Mimika dan Kabupaten tetangga yakni Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya, unsur
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika, pihak PT.
Freeport Indonesia, Satgas Nemangkawi serta jajaran pejabat BNPT.
“Dialog nasional ini tujuannya untuk mewujudkan Papua yang
damai, sejahtera, dan bahagia. Untuk bisa ke sana, yang paling tepat wujudkan
Papua yang aman dulu. Endingnya lagi adalah masyarakat Papua yang bahagia. Itu
tahapan-tahapan yang perlu kita perjuangkan, kita ikhtiarkan,” kata Boy Rafli.
Dia mengungkapkan, BNPT menginginkan proses dialog yang
kontruktif ini bisa menjadi bagian untuk mencari solusi atas aksi kekerasan di
Tanah Papua, terutama adalah kekerasan dengan senjata.
“Kita tahu bahwa cukup banyak di antara masyarakat jadi
korban bahkan di kalangan petugas gugur dalam menghadapi tugas-tugas pengamanan
di Tanah Papua. Ini perlu ada pendekatan-pendekatan yang mengarah pada
pembangunan kesejahteraan,” ungkap mantan Kapolda Papua ini.
Ia menyebutkan, yang menjadi masalahnya adalah bagaimana
adanya hubungan komunikasi yang konstruktif di antara unsur-unsur di pemerintahan
dengan masyarakat, sehingga pihaknya bisa mendengarkan secara langsung apa
yang diinginkan oleh masyarakat dan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk
dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan.
Menurutnya, BNPT sangat mempromosikan pendekatan-pendekatan
yang bersifat pendekatan lunak, jadi penanggulangan terorisme berbasiskan
pembangunan kesejahteraan.
“Itu sudah berjalan ketika kegiatan-kegiatan di berbagai
provinsi kita laksanakan. Nah, pembangunan yang berbasiskan pada sinergi
kementerian dan lembaga. Pemerintahan daerah dengan tokoh-tokoh agama, tokoh
adat, dan tokoh masyarakat, kita perlu juga semangatkan di Tanah Papua dialog
seperti ini. Apakah selama ini tidak ada dialog? Dialog sudah ada tapi kita
harus yakin dari setiap proses dialog yang berjalan ini pasti ada pesan-pesan,
sesuatu informasi baru yang kita gunakan bermanfaat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.
Ataupun masyarakat sendiri bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada
pihak unsur-unsur yang mewakili dari pemerintah pusat atau daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam pertemuan itu menghadirkan tokoh-tokoh
agama untuk meminta bimbingan dan doa termasuk doa dari masyarakat agar Tanah Papua
dijauhkan dari kekerasan.
“Kita yakin apa yang terjadi di muka bumi ini termasuk
di Tanah Papua tidak pernah lepas dari kehendak Tuhan. Jadi tokoh agama
kita undang, kita harapkan peran lebih masyarakat yang pro-aktif secara
konstruktif untuk menjauhkan kita semua dan Tanah Papua ini dari
kekerasan-kekerasan,” ujarnya.
Dijelaskan, Indonesia sudah menjadi Negara Demokrasi yaitu
kedaulatan ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada kekerasan.
Jadi kalau ada kekerasan di dalam sebuah sistem Negara
demokrasi, indeks demokrasinya pasti bisa bermasalah.
“Nah, kekerasan apapun yang mendatangkan segala
ketidakbaikan apalagi mendatangkan kematian bagi pihak-pihak tertentu berarti
perlindungan kita terhadap warga masyarakat perlu kita tingkatkan lagi,”
ucapnya. (YOSEFINA)
0 komentar:
Posting Komentar