Pelaku Usaha dan Masyarakat di Mimika Wajib Mengurus IMB Sebelum Membangun Gedung

Foto bersama usai kegiatan Sosialisasi (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Pelaku usaha dan masyarakat diwajibkan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum membangun gedung baik itu tempat usaha maupun rumah tinggal.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, Willem Naa saat ditemui Salam Papua usai kegiatan sosialisasi peraturan tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung bagi pelaku usaha di Kabupaten Mimika, yang digelar di Hotel Grand Mozza Timika, Senin (28/6/2021).

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman dan tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

“Itu yang kami sosialisasikan kepada mereka. Ada 13 persyaratan yang harus dilengkapi sebelum membangun gedung, supaya jangan membangun dulu baru datang untuk urus izin, fondasi dulu baru datang urus izin,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sangat banyak ditemui pelaku usaha maupun masyarakat umum yang membangunan gedung dulu baru mengurus IMB. Ada juga yang saat mengurus IMB melaporkan luas bangunan tidak sesuai dengan kenyataan pembangunan di lapangan.

“Misalnya di Jalan Cenderawasih ruas jalan kiri-kanan itu 25 meter kita keluarkan IMB dengan luas seperti itu, tapi ternyata dia bangun lebih luas dari IMB. Maka kami bisa mencabut izin dan membongkar bangunan. Seharusnya kalau ada penambahan luas bangunan harus disampaikan supaya dalam IMB luasnya harus sesuai, jadi sebelum kami menegakan aturan kami melakukan sosialisasi ini,” ujarnya.

Untuk menegakan aturan tersebut, kata dia, telah dibentuk tim yaitu dari DPMPTSP, Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Satpol PP Kabupaten Mimika.

Tujuannya agar legalitas pada perusahaan atau pelaku usaha segera didaftar secara online sehingga mudah dikendalikan, diawasi dan diatur agar semua berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Tentunya hal ini bertujuan supaya ada penerimaan untuk daerah,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan peserta kegiatan itu merupakan semua pelaku usaha dan kegiatan tersebut dilakukan selama 3 hari.

“Karena dalam pandemi covid-19, jadi peserta kita bagi untuk tiga hari. Pesertanya setiap hari 27 orang,” sebutnya.

Sementara Bupati Mimika melalui Asisten I Bidang Pemerintahan, Yulianus Sasarari dalam sambutannya mengatakan, upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal dilakukan dengan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan pananaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang dimiliki investor atau penanam modal, baik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA).

PMDN dan PMA ini juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman dan tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

“Pelayanan perizinan kini berusaha terintegrasi secara elektronik dan telah menata kembali sistem pelayanan yang dilakukan terutama pada pelayanan terpadu satu pintu,” kata Sasarari.

Dia mengungkapkan, khusus bagi usaha menengah kecil dan mikro, pemerintah konsentrasi pada perbaikan beberapa persyaratan yang lebih disederhanakan agar UMKM bisa mendapatkan kemudahan mengurus perijinan.

Sosialisasi tersebut bertujuan agar pemerintah dan dunia usaha bisa menyamakan persepsi terhadap perubahan regulasi maupun kebijakan regulasi yang baru.

Mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika ini berharap, berbagai fitur-fitur ijin pada sistem online yang dikelola diharapkan bisa memberikan kemudahan karena beberapa proses perijinan telah dipangkas.

“Diharapkan peserta mengikuti dengan baik agar pemahaman terhadap regulasi bisa dipahami dengan jelas,” ujarnya.

Pada sosialisasi hari pertama itu menghadirkan pemateri Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Piter Edoway. (YOSEFINA)