Pemkab Mimika Bersinergi Dengan Berbagai Stakeholder Percepat Capaian SDGs

Sekda Mimika, Michael Gomar saat membuka kegiatan pertemuan koordinasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Mimika (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Dalam mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika yakni Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera, Pemerintah Kabupaten Mimika membutuhkan sinergi antara semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada di Kabupaten Mimika.

Untuk itu, Pemkab Mimika menggelar pertemuan koordinasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs), Rabu (23/6/2021).

Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar menuturkan, tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi serta pelayanan dasar kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan dan gender akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaannya melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif.

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki komitmen untuk melaksanakan pembangunan guna pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang tertuang dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang menjadi visi pembangunan Kabupaten Mimika dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMD tahun 2020-2024 yaitu terwujudnya Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera.

"Wujud dari komitmen tersebut diawali dengan diterbitkannya surat keputusan Bupati Mimika nomor 205 tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang pembentukan tim koordinasi daerah pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Kabupaten Mimika 2020-2024 yang merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta bagian dari proses pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkab Mimika menyadari bahwa diperlukan koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari kalangan pemerintah maupun pelaku non pemerintah atau non state actor sehingga pencapaian SDGs dapat dilakukan semua pihak secara inklusif dan partisipatif.

Keterlibatan pelaku non-pemerintah juga sejalan dengan salah satu strategi pembangunan Kabupaten Mimika yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024 yaitu optimalisasi penanganan kemiskinan yang lebih holistik secara terpadu dan inklusif dalam konteks penanggulangan kemiskinan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kampung.

Peran dari pelaku non pemerintah baik dari sektor swasta, organisasi, masyarakat sipil maupun keagamaan sangat diharapkan, mengingat keterbatasan dari kapasitas maupun sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah sehingga pembangunan yang dilakukan dapat menjangkau seluruh masyarakat, tidak ada yang tertinggal atau disebut sebagai prinsip “no one left behind”.

"Pertemuan pertama ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama di antara para pihak yang berkepentingan serta merumuskan langkah awal bersama yang perlu dilakukan dalam pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Mimika yang kita cintai, sehingga nantinya kita berharap Kabupaten Mimika bisa menjadi contoh di Provinsi Papua," ujarnya.

Dijelaskan, pemerintah saat ini tidak lagi sama seperti yang dulu. Pemerintah saat ini harus bergerak cepat mengikuti perkembangan, dan agar pembangunan juga bergerak cepat seiring dengan waktu, Pemerintah membutuhkan dukungan dari semua stakeholder dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

"Potensi-pontensi yang ada kita bisa manfaatkan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kita berharap Mimika menjadi pilot project bagi Kabupaten lainnya dan pemerintah berharap sinergi ini tetap terjaga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, aman, damai sejahtera," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sekda juga sampaikan bahwa semua masyarakat dan pemangku kepentingan tidak bisa menutup mata dengan pembangunan yang telah berjalan dan ada di Kabupaten Mimika dalam beberapa tahun belakangan ini.

"Kurang lebih 7 tahun pembangunan di Mimika sangat luar biasa, dan kita tentunya bersyukur atas pencapaian pembangunan meskipun belum sempurna. Kita berharap seluruh program kegiatan dari semua stakeholder di Mimika harus punya komitmen yang sama untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Mimika yang lebih baik ke depan," terang Sekda.

Sementara itu Manager Corporate Communications PT. Freeport Indonesia, Kerry Yarangga mengapresiasi atas keseriusan pihak Pemda Mimika dalam menindaklanjuti amanat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kerry menyebutkan Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak, dan sebagai private sector, PTFI siap menjalankan amanah tersebut.

Menurutnya, indikator yang tertuang dalam Perpres 59 tersebut merupakan isyarat kepada semua private sector untuk melakukan kerja yang sifatnya kolaboratif yang nantinya membuat indikator itu tercapai, sehingga visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika bisa tercapai atas kerjasama semua pihak.

"Kita menyadari sebagai private sector yang harus terlibat aktif untuk menjalankan apa yang menjadi amanah yang tertuang dalam Perpres 59 tentang capaian SDGs dan indikator-indikatornya. Kontribusi PTFI yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur semua sudah terekap baik dalam satu dokumen laporan yang akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Bappeda," ujar Kerry. (Jefri Manehat)