Pemkab Mimika Rancang Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pemkab Mimika bersama balai prasarana permukiman wilayah Provinsi Papua direktorat jenderal cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan sehat melakukan FGD 1 pendampingan penyusunan Ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik di Mimika (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika didampingi balai prasarana pemukiman wilayah Provinsi Papua, direktorat jenderal cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan sehat, mulai merancang peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Mimika tahun 2021.

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Erwin Sucipto, dalam Focus Group Discussion (FGD) 1 terkait pendampingan penyusunan Ranperda dimaksud yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Mimika, Kamis (10/6/2021), mengatakan bahwa pengelolaan air limba domesti di Kabupaten Mimika hingga kini belum memiliki regulasi yang jelas.

Menurut dia, Mimika perlu ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.

“Pendampingan ini atas permintaan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, dan berdasarkan SK Bupati Mimika telah terbentuk juga tim perancang Perda terkait pengelolaan air limbah domestik,” ungkap Erwin.

Setelah semua proses dipersiapkan, tim akan segera menyerahkan Ranperda tersebut kepada pihak legislatif untuk disahkan, sehingga Perda tersebut legal.

“Kita berharap ada dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mimika sehingga target kita dalam tahun ini Perda tersebut sudah dilegalkan, dan Mimika akan menjadi contoh bagi daerah lain terkait pengelolaan air limbah domestik yang memiliki regulasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten 1 Setda Mimika, Syahrial saat hadir dalam kesempatan itu mengatakan, Pemkab Mimika mendukung penuh penyusunan Perda terkait pengelolaan air limbah domestik dengan melakukan pendampingan terhadap tim penyusun Perda, dan berharap rampung sebelum pembahasan APBD perubahan.

“Dalam upaya pembentukan peraturan daerah diperlukan adanya naskah akademik sebagai bahan masukan, bahan pembanding dan bahan acuan dalam proses perencanaan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Mimika karena sebagai hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan,” terangnya.

Dijelaskan, naskah akademik berfungsi penting dalam rangka menciptakan suatu peraturan daerah yang baik dan berkualitas, agar peraturan daerah mempunyai kebebasan secara hukum, struktur, substansi dan kultur hukum yang melekat di dalamnya, serta FGD memberikan masukan yang bermanfaat bagi kesempurnaan penyusunan naskah akademik Ranperda tentang air limbah domestik Kabupaten Mimika.

Air limbah domestik merupakan air limbah yang dihasilkan dari usaha atau kegiatan manusia baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, perkantoran yang dibuang ke lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Air limbah domestik selayaknya dikelola dengan baik agar dapat mengurangi pencemaran terhadap air, udara, tanah dan juga manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lanjut Syahrial, sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana ditegaskan dalam pasal 43 ayat 3, pemerintah Kabupaten Mimika melakukan upaya pengelolaan dan pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga, dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, maka pemerintah daerah wajib menetapkannya sebagai peraturan daerah. (Jefri Manehat)