75 Persen Warga Mimika Telah Miliki e-KTP

Bagikan Bagikan
Kepala Disdukcapil Kab. Mimika, Slamet Sutedjo (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, Slamet Sutedjo mengungkapkan, 75 persen warga Mimika telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Slamet mengatakan, timnya akan terus berusaha mengejar agar seluruh warga di Mimika memiliki e-KTP, meskipun Mimika telah melewati target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

"Pemerintah Pusat memberikan target setidaknya 70 persen warga Papua memiliki e-KTP, dan hari ini Provinsi Papua baru mencapai 40 persen. Mimika sudah mencapai 75 persen, tetapi kita terus kejar hingga 100 persen," ungkap Slamet saat ditemui Salam Papua di Kantor Disdukcapil Mimika, Rabu (14/7/2021).

Dia juga menyampaikan selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro, pelayanan di Disdukcapil dibatasi hanya 75 orang.

"Loket dibatasi hanya 75 orang, namun layanan online tetap dilayani dan kita berharap masyarakat bisa manfaatkan layanan online (Orlando) yang telah kita siapkan. Masyarakat melakukan pendaftaran secara online selanjutnya tinggal mengambil di kantor. Jadi masyarakat tidak harus mengantri lama- lama di kantor, dan kita sarankan masyarakat yang memiliki (HP) android bisa gunakan online saja," terangnya.

Menurut dia, dampak dari pandemi covid-19, pelayanan adminduk di Distrik Wania dan Distrik Mimika Timur dihentikan sementara waktu, namun Disdukcapil masih membuka pelayanan adminduk di Distrik Mimika Baru (Miru).

"Ini semata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan adminduk. Jika covid-19 di Mimika sudah bisa dikendalikan, Disdukcapil juga akan menempatkan petugas di beberapa Kelurahan untuk melakukan pelayanan adminduk," ujarnya.

Untuk sementara waktu, Disdukcapil tidak melakukan jemput bola (Jempol) pelayanan adminduk kepada masyarakat di wilayah pedalaman.

"Sementara kita masih melakukan Jempol di wilayah kota pada hari libur dan dengan adanya PPKM ini juga kami ada siasati. Yang menjadi kerinduan kita itu pelayanan di wilayah gunung, karena  kalau mau lakukan pelayanan di pegunungan anggaran untuk transportasi harus mendukung, dan juga harus memastikan Kamtibmas. Kita juga sudah usulkan anggaran tersebut di APBD tahun 2022, semoga terakomodir sehingga masyarakat di sana bisa mendapatkan pelayanan," tutupnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar