 |
| Kepala Disdukcapil Kab. Mimika, Slamet Sutedjo (Foto:SAPA/Jefri) |
SAPA (TIMIKA) - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, Slamet Sutedjo mengungkapkan, 75 persen warga Mimika telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Slamet mengatakan, timnya akan terus berusaha mengejar agar seluruh
warga di Mimika memiliki e-KTP, meskipun Mimika telah melewati target yang diberikan
oleh Pemerintah Pusat.
"Pemerintah Pusat memberikan target setidaknya 70
persen warga Papua memiliki e-KTP, dan hari ini Provinsi Papua baru mencapai 40
persen. Mimika sudah mencapai 75 persen, tetapi kita terus kejar hingga 100
persen," ungkap Slamet saat ditemui Salam Papua di Kantor Disdukcapil
Mimika, Rabu (14/7/2021).
Dia juga menyampaikan selama pemberlakukan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro, pelayanan di Disdukcapil dibatasi
hanya 75 orang.
"Loket dibatasi hanya 75 orang, namun layanan online
tetap dilayani dan kita berharap masyarakat bisa manfaatkan layanan online
(Orlando) yang telah kita siapkan. Masyarakat melakukan pendaftaran secara
online selanjutnya tinggal mengambil di kantor. Jadi masyarakat tidak harus
mengantri lama- lama di kantor, dan kita sarankan masyarakat yang memiliki (HP)
android bisa gunakan online saja," terangnya.
Menurut dia, dampak dari pandemi covid-19, pelayanan
adminduk di Distrik Wania dan Distrik Mimika Timur dihentikan sementara waktu,
namun Disdukcapil masih membuka pelayanan adminduk di Distrik Mimika Baru
(Miru).
"Ini semata untuk mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat sehingga masyarakat tidak jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan
adminduk. Jika covid-19 di Mimika sudah bisa dikendalikan, Disdukcapil juga
akan menempatkan petugas di beberapa Kelurahan untuk melakukan pelayanan
adminduk," ujarnya.
Untuk sementara waktu, Disdukcapil tidak melakukan jemput
bola (Jempol) pelayanan adminduk kepada masyarakat di wilayah pedalaman.
"Sementara kita masih melakukan Jempol di wilayah kota
pada hari libur dan dengan adanya PPKM ini juga kami ada siasati. Yang menjadi
kerinduan kita itu pelayanan di wilayah gunung, karena kalau mau lakukan pelayanan di pegunungan
anggaran untuk transportasi harus mendukung, dan juga harus memastikan Kamtibmas.
Kita juga sudah usulkan anggaran tersebut di APBD tahun 2022, semoga
terakomodir sehingga masyarakat di sana bisa mendapatkan pelayanan," tutupnya.
(Jefri Manehat)
0 komentar:
Posting Komentar