Alex Tsenawame: Masih Harus Koordinasikan SK Pemberhentian Alm. Robby Kamaniel Omaleng

Alex Tsenawame (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) - Wakil Ketua 1 DPRD Mimika, Alex Tsenawatme masih harus mengkoordinasikan SK Pemberhentian Alm. Robby Kamaniel Omaleng dari Anggota Fraksi Golkar DPRD Mimika, sebelum mengirimkan SK tersebut ke KPU Mimika untuk proses pergantian antar waktu (PAW).

“Saya masih harus koordinasikan dulu apakah SK ini diputuskan sebatas di DPD atau harus ke DPW (Partai) agar tidak terjadi kesalahan,” ungkap Alex kepada Salam Papua di Gedung DPRD Mimika, Selasa (6/7/2021).

Ia menjelaskan, DPD Partai Golkar Mimika sudah mengusulkan soal PAW Robby Kamaniel Omaleng dan ia pun sudah menyurati KPU Mimika terkait hal tersebut.

Namun setelah itu pihaknya menerima surat lagi dari KPU Mimika bahwa harus ada SK pemberhentian dari partai.

Menurut Alex, informasi ini masih simpang siur karena SK yang diminta pihak KPU ini merupakan SK dari partai.

“Sebetulnya SK yang diminta dari KPU adalah SK dari partai jadi sekarang kembali ke AD-ART Partai Golkar dalam hal ini apakah proses SK pemberhentian cukup diputuskan di tingkat DPD atau perlu direkomendasikan lagi ke pihak DPP lalu ke DPW, barulah keluar SK Pemberhentian Robby Omaleng sebagai Anggota Fraksi Golkar DPRD Mimika,” ungkapnya.

Kemudian, kata Alex, SK itu diserahkan ke KPU Mimika selanjutnya KPU Mimika menyerahkan ke DPRD Mimika untuk dilakukan tahapan selanjutnya terkait PAW.

Ia mengatakan, belum mengirimkan SK yang dimaksud ke KPU Mimika karena dalam SK tersebut tertulis pemberhentian Robby Kamaniel Omaleng dan pengusulan nama calon Anggota Fraksi Golkar yang baru.

“Jadi dari partai informasikan ke DPRD juga harus jelas apakah SK pemberhentian sekaligus pengusulan ini bisa hanya diputuskan di tingkat DPD atau harus ke DPW bahkan DPP. Kami tidak ada maksud menahan SK itu tapi harus jelas agar ke depannya tidak ada masalah,” kata Alex.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Mimika, Rizal Pata'dan yang juga sebagai Anggota DPRD Mimika ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler menegaskan bahwa terkait PAW dari Partai Golkar untuk Alm. Robby Omaleng sudah jelas aturannya.

Mekanismenya sudah jalan cuma karena selama ini ada beberapa agenda DPRD Mimika yang di luar daerah sehingga rencananya dalam minggu ini akan dilaksanakan rapat paripurna pemberhentian Robby Omaleng dari Fraksi Golkar DPRD Mimika.

“Jadi ada beberapa agenda yang kami lakukan dalam minggu ini mulai besok sore pembukaan rapat paripurna untuk LKPj Bupati Mimika dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika tahun 2020. Setelah itu kami lanjutkan lagi dengan paripurna pemberhentian Robby Omaleng, jadi kita sudah terlambat melakukan proses itu tapi mudah-mudahan secepatnya kita lakukan karena ini menjadi tanggung jawab kita,” kata Rizzal.

Ia menjelaskan, dalam SK pemberhentian dan pengusulan nama yang baru sudah sesuai aturan dan tidak bisa diubah.

“Di sistem pergantian antar waktu harus ada SK seperti pemberhentian dan pengusulan nama yang baru agar KPU bisa mulai melakukan proses PAW, jadi ini aturan yang tidak bisa kita ubah, kita hanya menindaklanjuti SK penetapan perolehan suara calon di setiap Dapil, itu tidak bisa diintervensi,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua KPU Mimika, Indra Ebang Ola mengatakan, proses PAW Anggota Fraksi Golkar DPRD Mimika, Roby Kamaniel Omaleng yang meninggal dunia pada 22 April 2021 lalu belum bisa dilakukan KPU Mimika, karena belum ada SK pemberhentian dari partai politik (Parpol) Golkar yang sampai saat ini masih ditahan di Gedung DPRD Mimika.

Sebenarnya pihaknya sudah mendapat SK tersebut yang merupakan tembusan dari Partai Golkar pada tanggal 31 Mei lalu, hanya saja secara hukum dan secara kelembagaan KPU tidak bisa memproses surat tembusan.

“Karena itu sifatnya hanya pemberitahuan sehingga kita meminta ke pihak DPRD agar surat dari Parpol untuk segera diserahkan ke KPU Mimika supaya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW), agar sistem bisa terakses oleh publik dan proses PAW bisa mulai dilakukan,” terang Indra.

Ia mengatakan, jika tidak ada SK tersebut maka SIMPAW tidak bisa diakses dan tidak bisa dibaca oleh publik.

“Jadi kita harus scan SK itu dan masukan ke sistem kemudian secara otomatis terbuka barulah bisa kita lakukan proses PAW,” ujarnya. (YOSEFINA)