Bupati Omaleng: APBD Mimika Tahun 2020 Terealisasi Rp 2,3 Triliun Dari Target Rp 3,3 Triliun

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE.,MH saat menyampaikan LKPj dan Raperda PP-APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE.,MH mengungkapkan bahwa realisasi APBD Kabupaten Mimika tahun 2020 hanya sebesar 71,90 persen atau Rp 2,3 Triliun dari target Rp 3,3 triliun.

Itu disampaikan Bupati Omaleng saat hadir dalam pembukaan rapat Paripurna 1 masa sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 dan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PP- APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Mimika, Rabu (7/7/2021).

Sementara untuk belanja tahun anggaran 2020 hanya terealisasi sebesar Rp 2,6 triliun atau 71,92 persen dari total belanja yang dianggarkan sebesar Rp 3,7 triliun.

“Realisasi belanja pada tahun anggaran 2020 tidak bisa dimaksimalkan karena adanya berbagai kendala teknis dan non teknis khususnya masalah waktu pelaksanaan lelang dan kendala administrasi lainnya, semoga ini bisa menjadi bahan koreksi bagi kita di tahun berikut (2021)," ungkapnya.

Menurut Bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2020 yang disusun pada 2021 merupakan salah satu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah tahun 2020.

Laporan pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun 2020 dan LKPK Tahun Anggaran 2020 meliputi realisasi pelaksanaan APBD yang disajikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran realisasi pelaksanaan program kerja dan hasil yang telah tercapai oleh Pemda dalam melaksanakan APBD selama satu tahun anggaran.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mimika, Aleks Tsenawatme mengatakan, sidang Paripurna I masa sidang II DPRD Mimika tentang LKPj Bupati Mimika Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda Pertanggungjawaban (PP-APBD) Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Menurut Aleks, Kepala Daerah diwajibkan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) pada akhir tahun anggaran, untuk diberikan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan dalam Paripurna.

Pelaporan yang dilakukan oleh Bupati Mimika sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan DPRD memiliki fungsi legislasi dan pengawasan sehingga DPRD memiliki tugas dan kewajiban meminta LKPj, agar penyelenggaraan pemerintahan tidak menciderai hakekat demokrasi. (Jefri Manehat)