Kabid Damkar BPBD Mimika Pertanyakan Kejelasan Nasib Honorer Damkar

Kabid Damkar BPBD Kabupaten Mimika, Yohanes Kuum,S.Sos,M.H (keempat dari kanan) dan Kasubid Penanggulangan Kebakaran, Herman Morare,SE (kedua dari kiri) foto bersama dengan sejumlah honorer Damkar di halaman Pos Damkar Timika (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Kepala Bidang (Kabid) Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika, Yohanes Kuum S.Sos,M.H mempertanyakan kejelasan nasib honorer Damkar.

Hal ini dikarenakan para tenaga honorer tersebut masih melayani masyarakat pasca diterbitkan SK Bupati Mimika nomor 800/323 pada tanggal 31 Mei 2021 tentang pemberhentian tenaga honorer mulai tanggal 1 Juni 2021, namun belum menerima gaji hingga saat ini.

“Hampir semua OPD sudah merumahkan honorer tapi kami di Damkar ini pelayanannya kemanusiaan dan darurat jadi honorer masih bekerja tapi mereka perlu kejelasan nasib. Sampai saat ini tidak jelas karena pimpinan BPBD belum menyampaikan secara langsung supaya honorer ini tetap bekerja, dan sampai saat ini juga honorer belum terima gaji,” kata Yohanes kepada Salam Papua di Timika, Jumat (23/7/2021).

Ia mengungkapkan, kejadian kebakaran di Timika cukup tinggi, seminggu bisa terjadi dua kali kebakaran. Sementara anggota Damkar lebih banyak yang honorer serta yang mahir mengemudi mobil dan menggunakan selang pemadam itu adalah tenaga honorer. Sementara yang PNS belum terlalu mahir, hanya satu-dua orang saja yang bisa.

“Kalau honorer ini kita rumahkan maka kami akan kewalahan kalau terjadi kebakaran, tapi kalau mempekerjakan orang tanpa dibayar juga tidak baik, tidak manusiawi. Jadi saya sebagai Kabid Damkar ingin ketemu Sekda menanyakan kejelasan nasib honorer di Damkar. Mungkin juga bisa bersama dengan Kepala BPBD, kami bisa sama-sama temui Sekda untuk mempertanyakan hal ini,” ujarnya.

Yohanes juga membandingkan honorer Damkar dan honorer Dinas Satpol PP Timika. Menurutnya, honorer di Dinas Satpol PP bekerja tanpa rasa ragu karena sudah ada kejelasan dari Kepala Dinas Satpol PP bahwa mereka tetap bekerja dan akan digaji. Sementara di Damkar Kepala BPBD Mimika sama sekali belum memberikan kepastian.

“Kalau honorer Satpol PP mereka bekerja tanpa ragu karena sudah ada kejelasan dari Kepala Dinas Satpol PP, tapi kalau di Damkar belum ada pernyataan dari Kepala BPBD dimana mereka tetap bekerja dan akan menerima gaji. Kalau tidak ada kejelasan seperti ini sampaikan saja terus terang kepada honorer kalau mereka diistirahatkan atau dirumahkan,” pungkasnya. (YOSEFINA)