Manajemen Freeport Tidak Hadir, RDP Dengan DPRD Mimika Terkait PHK 33 Karyawan Ditunda

Suasana RDP Komisi C DPRD Mimika terkait PHK 33 Karyawan PTFI yang kemudian ditunda (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Lantaran manajemen PT. Freeport Indonesia (PTFI) tidak hadir, rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komosi C DPRD Mimika terkait 33 Karyawan yang di-PHK dan adanya dugaan penganiayaan terhadap beberapa Karyawan ditunda.

Berdasarkan jadwal, RDP tersebut harusnya dilaksanakan tanggal 28 Juli 2021. Namun yang hadir hanyalah Komisi C DPRD Mimika dan Kepala Disnakertrans Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga bersama beberapa staf serta perwakilan dari Kodim 1710/Mimika.

“Kami sudah berusaha konfirmasi tentang kehadiran Pimpinan Freeport hingga siang ini, dan mendapatkan kabar bahwa para pimpinan yang pengambil kebijakan sebagian berada di Highland dan di Jakarta. Sebelumnya manajemen (PTFI) meminta untuk RDP ini secara virtual atau diagendakan pada RDP berikutnya. Untuk virtual kami tidak bersedia sehingga kami putuskan untuk ditunda,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme di aula pertemuan DPRD Mimika, Rabu (28/7/2021).

RDP ini dijadwalkan untuk mendengarkan jawaban dari manajemen PTFI, privatisasi maupun kontraktor terkait adanya PHK terhadap 33 Karyawan serta dugaan penganiayaan yang menimpa beberapa karyawan saat melakukan aksi pemalangan penolakan vaksin beberapa waktu lalu di Tembagapura.

Dijelaskan, seharusnya Komisi C DPRD mendengarkan penjelasan dari Pihak Manajemen dan perwakilan dari sejumlah kontraktor dan privatisasi terkait adanya laporan terjadinya PHK terhadap 33 karyawan dan adanya dugaan penganiayaan. Sebab, DPRD melalui komisi C telah menerima bukti-bukti dan laporan yang disampaikan oleh karyawan. Dengan demikian, sejumlah anggota DPRD pun mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (Pansus) dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam rapat yang sempat dibuka tersebut, anggota Komisi C DPRD Mimika, Drs. Leonardus Kocu menegaskan agar pada RDP harus dipastikan adanya perwakilan dari manajemen PTFI, bahkan jika perlu harus dihadiri oleh pimpinan tertinggi, yang punya kapasitas dan kewenangan untuk mengambil keputusan.

“Ini kasus penganiayaan sangat penting dan urgent sehingga yang hadir dalam RDP berikutnya benar-benar pimpinan tertinggi. Kalau benar terjadi penganiayaan terhadap karyawan sesuai laporan, maka ini tergolong pelanggaran HAM berat sehingga perlu diseriusi dengan membentuk Pansus,” kata Leonardus.

Demikian juga beberapa anggota Komisi C lainnya mengaku sangat kecewa atas peristiwa yang dialami 33 karyawan tersebut.

Sedangkan Kepala Disnakertrans Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga mengaku bahwa pihaknya sementara memintai keterangan dari karyawan yang mengadu dan selanjutnya akan memintai keterangan dari pihak manajemen PTFI. Namun, Disnakertrans tidak bisa memastikan terkait adanya penganiayaan terhadap beberapa Karyawan.

“Sampai saat ini saya belum bisa berkomentar soal kasus tersebut karena masih dalam proses memintai keterangan. Kami sudah meminta keterangan dari karyawan yang mengadu dan selanjutnya kepada manajemen (PTFI),” tutur Yanengga.

Ketika Salam Papua menghubungi pihak PTFI melalui Manager External Affairs PTFI, Kerry Yarangga, untuk mengonfirmasi ketidakhadiran manajemen PTFI pada RDP dimaksud, dirinya mengaku tidak mengikuti isu tersebut.

"Saya tidak copy issuenya. Salam," jawabnya singkat melalui pesan whatsapp. (Acik/Red)