Mimika Berlakukan PPKM Level 4 Tanggal 1-14 Agustus, Batasan Kegiatan Sampai Jam 8 Malam

Sekda Mimika, Michael R. Gomar (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Mulai tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus 2021 akan diterapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Kabupaten Mimika sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal ini disampaikan Sekda Mimika, Michael R Gomar saat ditemui Salam Papua di Hotel Grand Mozza, Timika, Papua, Jumat siang (29/7/2021).

Ia mengatakan, dalam penerapan PPKM level 4 ini pengunjung pasar tradisional dibatasi 50 persen untuk pembeli dan penjual.

Untuk aktivitas di pasar tradisional, lanjut Gomar, diawasi secara langsung oleh Tim Satgas Covid-19 dibantu oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika.

“Pembatasan di pasar sudah diarahkan tadi pengunjungnya dibatasi baik penjual maupun pembeli dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Secara teknisnnya tim Satgas dan Disperindag yang akan mengatur,” kata Gomar.

Dikatakan, sesuai dengan instruksi Mendagri dan keputusan Satgas dalam masa PPKM ini, kegiatan di rumah ibadah ditiadakan sama sekali atau tempat ibadah wajib ditutup dan hajatan apapun sama sekali tidak boleh dilakukan.

“Kegiatan-kegiatan peribadahan selama masa PPKM ini tidak boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah dan tempat ibadah wajib ditutup. Kegiatan hajatan baik pernikahan atau hajatan apapun tidak boleh dilakukan,” ujarnya.

Dalam masa PPKM ini kegiatan esensial tetap berjalan seperti biasa hanya saja ada pembatasan jumlah karyawan.

Untuk perhotelan, mall atau pusat-pusat perbelanjaan, jumlah karyawan yang masuk hanya boleh 50 persen dari total karyawan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu diharapkan dari semua pelaku usaha wajib membentuk tim Satgas ataupun tim Pokja untuk penanganan Covid-19 di masing-masing tempat usaha.

Kemudian untuk kegiatan critical antara lain untuk pelayanan kesehatan, Kamtibmas, dan pelayanan kelistrikan dalam hal ini PLN berjalan seperti biasa.

Sementara itu untuk aktivitas masyarakat umum mulai dari Pukul 06.00 WIT sampai Pukul 20.00 WIT (jam 8 malam). Sebelumnya dalam PPKM mikro, aktivitas masyarakat mulai pukul 06.00 RIT sampai pukul 18.00 WIT.

“Artinya dengan pembatasan sampai jam 8 malam ini kita berharap masyarakat atau pelaku usaha dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam sudah selesai beraktivitas. Sehingga jam 8 malam itu sudah dilakukan penyekatan untuk PPKM sampai dengan jam 11 malam,” sebut Gomar.

Sementara untuk pelaksana kegiatan esensial lainnya seperti pelayan publik dari Aparatur Sipil Negara (ASN), jumlah ASN yang masuk dibatasi dari 50 persen turun menjadi 25 persen atau dibagi shift.

Kemudian untuk karyawan Bank, BUMN, BUMD dibatasi 50 persen atau dilakukan pembagian shift.

“Untuk pihak perbankan di Kabupaten Mimika, BUMN, BUMD tetap melaksanakan tugas dengan pembagian shift 50 persen,” ujar dia.

Gomar berharap dengan presentasi kasus Covid-19 di Kabupaten Mimika semakin meningkat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, perwakilan dari Manajemen PT. Freeport Indonesia, dan masyarakat dapat memahami pentingnya diterapkan PPKM level 4.

“Karena PPKM level 4 ini dilaksanalan untuk menekan penularan Covid-19 yang mana di Timika saat ini bukan semakin menurun tapi justru semakin meningkat,” katanya.

Terkait pengawasan, Satgas Covid-19 dan ASN Kabupaten Mimika akan membuat kegiatan rutinitas untuk monitoring vaksin dan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan masker dan pentingnya vaksin.

Dikatakan lagi, dalam masa PPKM ini kegiatan dibatasi pada malam hari karena masyarakat lebih sering kumpul pada malam hari di rumah-rumah makan, cafe, warkop dan juga tempat-tempat nongkrong yang lain.

“Karena kegiatan kumpul-kumpul ini yang justru mempercepat penyebaran virus Covid-19,” tuturnya.

Disebutkan, Satgas Covid-19 akan merilis bantuan-bantuan sosial dari pemerintah pusat baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana desa dan beberapa program bantuan lainnya yang disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak atau masyarakat kelompok penerima manfaat yang ada di Kabupaten Mimika.

“Kita sesuaikan datanya berdasarkan data dari Kantor Pos dan juga dari Dinas Sosial,” sebutnya.

Menurut dia, belum ada bantuan dari Pemkab Mimika karena masih fokus pada bantuan dari Pemerintah Pusat.

“Sementara ini menjalankan program bantuan dari pemerintah pusat ini melalui Kementerian Sosial,” sebutnya.

Untuk pemberlakukan makan 20 menit di warung makan, menurut dia tidak diberlakukan, di Mimika berjalan seperti biasa dari Pukul 06.00 WIT sampai Pukul 20.00 WIT.

Kurir juga bisa mengantar makanan pada jam penyekatan tanpa perlu tanda pengenal. Kurir cukup menunjukan makanan yang akan diantar serta bukti chat pemesanan makanan.

“Jadi tidak perlu pakai kartu kurir, cukup tunjuk bukti chat dengan pemesan makanan online dan bukti makanannya, petugas lapangan sudah tahu,” pungkas Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika ini. (YOSEFINA)