Mulai 1 Agustus Pembayaran Pajak di Timika Bisa Melalui Layanan Online Bank Mandiri

Bagikan Bagikan
Suasana penandatanganan PKS Bapenda Mimika dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Mulai tanggal 1 Agustus 2021, wajib pajak di Timika bisa membayar 10 jenis pajak daerah melalui layanan online Bank Mandiri dan bisa juga melalui 70 lebih agen Bank Mandiri yang tersebar di Kota Timika sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri lagi di bank, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini.

10 jenis pajak daerah yang dimaksud yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PBB-P2, BPHTB, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan pajak parkir.

Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di ruang rapat Kantor Bapenda Mimika, Selasa (27/7/2021).

Kepala Cabang Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Timika, Dagomes Lein dalam kegiatan penandatanganan PKS itu menjelaskan, setelah dilakukan PKS tersebut pihaknya akan mensosialisasikan ke seluruh nasabah melalui media supaya bisa digunakan channel Livin by Mandiri untuk bertransaksi bayar pajak PBB dan seluruh pajak daerah.

“Kalau dulu masih harus ke kantor cabang, tapi sekarang bagi yang memiliki rekening Bank Mandiri tidak perlu lagi ke kantor cabang untuk melakukan  payment. Jadi per 1 Agustus nanti di channel ini sudah bisa transaksi pembayaran pajak, jadi tidak perlu lagi antri di kantor cabang,” ujarnya.

Ia mengatakan, bagi wajib pajak yang telah memiliki rekening Bank Mandiri, pembayaran pajak secara online selain melalui channel Livin selama 24 jam, juga bisa melalui ATM dan Mandiri Cash Management (MCM) yang bisa dilakukan selama 24 jam.

“Jadi di rumah atau sedang ada di mana saja tetap bisa melakukan pembayaran pajak,” katanya.

Ia menjelaskan, Bank Mandiri ini adalah salah satu bank milik pemerintah dan bank ini juga sebagai lokomotif penggerak pemerintah daerah, sehingga Bank Mandiri hadir turut serta membangun kabupaten ini.

“Jadi pada kesempatan yang baik ini sebenarnya kami berterima kasih kepada Kepala Bapenda (Mimika) karena memberikan kesempatan kepada Bank Mandiri untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam penerimaan ini di Bank Mandiri saat ini memiliki layanan yang komplit dan komprehensif. Itu bisa digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan daerah contohnya pembayaran pajak ini,” ungkapnya.

Kemudian menurutnya, untuk wajib pajak yang bukan nasabah Bank Mandiri tetap bisa melakukan pembayaran pajak daerah tanpa harus mengantri karena Bank Mandiri memiliki 70 lebih agen di Kota Timika.

“Jadi bagi yang tidak memiliki ATM bisa melakukan pembayaran di agen-agen Bank Mandiri secara tunai. Jadi nanti agen-agen kita ini akan membantu melakukan pembayaran pajak, tidak harus menjadi nasabah Bank Mandiri, atau bisa juga menggunakan ATM bank lain,” ujarnya.

Dikatakan, mungkin pihak Bank Mandiri akan menghadapi kendala untuk wajib pajak yang ada di pelosok yang tidak ada layanan Bank Mandiri dan agen-agen Bank Mandiri. Namun nanti akan dilihat jika ada jaringan internet maka akan ditambahkan agen di pelosok supaya membantu masyarakat melakukan pembayaran tanpa harus jauh-jauh datang ke kota.

“Jadi kami akan terus berbenah melihat posisi di mana yang harus kami benahi, kami akan lakukan supaya segera bisa melayani masyarakat kita dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah menjelaskan, Bapenda sesuai tupoksinya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Sehingga PKS yang dilakukan saat ini adalah salah satu intensifikasi pajak daerah, artinya untuk menggugah semangat, memulihkan peningkatan semangat wajib pajak khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika untuk membayar pajak.

Apalagi dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh perbankan kesadaran untuk membayar pajak ini semakin meningkat. 

“Di zaman pandemi corona ini kalau harus antri lagi di bank itu bahaya, jadi untuk membayar pajak bisa melalui handphone dan bisa dilakukan kapan saja tidak perlu antri berjam-jam. Setelah melakukan pembayaran pajak melalui layanan online wajib pajak harus menyimpan buktinya, agar apabila nanti terjadi segala macam kekeliruan data-data, ada bukti yang bisa ditunjukan,” kata Dwi.

Ia menyebutkan, sebelumnya Bapenda telah melalukan PKS yang sama dengan Bank Papua bahkan sudah ada peraturan Bupati Tahun 2019 terkait hal ini dan sudah dijalankan namun kurang maksimal.

Pasalnya, pergantian IT terus di bank Papua sehingga Bapenda harus menyesuaikan perubahaan-perubahaan di Bank Papua.

“Pertemuan kita di Bank Papua kemarin di Jayapura, Agustus ini rencananya di dalam ‘time schedule’ itu bisa untuk Aset Management Unit. Mudah-mudahan nanti setelah dengan Bank Mandiri ini kita lihat lagi di Bank Papua. Kenapa kita fokus di Bank Papua karena kas daerah kita di Bank Papua, semua dana, semua kas daerah harus diserahkan di Bank Papua,” ujarnya.

Menurutnya, dengan kondisi Bank Papua yang belum terkoneksi akan dilihat apakah memungkinan menambah bank lain untuk meng-cover pelayanan pajak daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

“Efisiensi dan efektivitas pelayanan sudah dituntut karena perkembangan Kota Timika ini cukup pesat. Kemampuan fiskal kita cukup besar dan itu perlu ditopang dengan pengelolaan keuangan daerah yang bagus yang elektronifikasi dengan uang yang cukup besar seperti itu,” ujarnya.

Kemudian tentang akuntabilitas keuangan daerah, mengenai pengelolaan keuangan daerah itu sudah menjadi syarat mutlak.

Apalagi Timika juga masuk dalam 100 kota yang menjadi contoh smart city. Jadi dalam penilaiannya yang pertama SDM kemudian kontribusi untuk masyarakat dan  peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

“Kita bisa lihat OPD lain seperti dari Dinas Dukcapil sudah luar biasa memberikan pelayanan inovasi-inovasinya selalu muncul. Untuk Bapenda kita sudah maksimal salah satunya mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kita sudah tingkatkan server, sudah sekolah kan kita punya SDM, tetapi kalau pelayanan ini belum terkoneksi, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena masalah payment itu di bank bukan di Bapenda. Bapenda hanya menerima kertas-kertas pelaporan yang nanti akan buat di laporan pada saat pemeriksaan oleh BPK. Jadi selama ini masyarakat datang bayar di Bapenda karena ada loket Bank Papua di Bapenda bukan bayar di Bapenda,” katanya.

Kemudian dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sudah dibentuk tim percepatan digitalisasi daerah pada Bulan Maret lalu. Sebagai Kepala Bapenda, Dwi dipercayakan sebagai sekretaris dari tim tersebut. 

Sehingga menurutnya, perlu ada gerakan dalam rangka elektronifikasi digitalisasi keuangan daerah. Untuk itu melalui adanya PKS dengan Bank Mandiri, diharapkan hal-hal terkait TP2DD dapat terlaksanakan karena sudah ada arahan dari pemerintah pusat. 

Ia menambahkan, Bapenda sesuai tupoksinya menyediakan segala macam perangkat, Bapenda juga memiliki kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya sehingga dalam waktu dekat mungkin akan dibangun gedung baru yang lebih representatif.

“Jadi kalau dilihat gedung Bapenda saat ini kayak sekolah kita sambung terus ke belakang tapi itu yang bisa kita lakukan, jadi kita perlu bangun gedung baru yang lebih bagus supaya dalam rangka peningkatan pendapatan. Apalagi Mimika dalam tahun ini menjadi tuan rumah 3 event besar PON, Pesparawi dan Konferensi Sinode Gereja Kingmi, itu membutuhkan tidak sedikit uang. Untuk persiapan fisik segala macam kebutuhan itu memerlukan dana,” ungkapnya.

Kegiatan pendandatanganan PKS antara Bapenda Mimika dan Bank Mandiri KC Mimika ini dibuka oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Syahrial. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar