Pemerintah Perlu Pertimbangkan dan Beri Subsidi Biaya Tes PCR Kepada Masyarakat Kecil

Bagikan Bagikan
Dr. Antonius Pasulu (atas) dan Johanis Felix Helyanan (bawah) (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Salah satu syarat bagi pelaku perjalanan keluar dan masuk Timika adalah dengan mengantongi hasil PCR negatif dan sertifikat vaksin minimal tahap pertama.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika, Dr. Antonius Pasulu menyampaikan salah satu PCR di Mimika yang siap melayani masyarakat Mimika secara umum hanya ada di RSUD. Ada juga PCR milik PT. Freeport Indonesia namun itu khusus pemeriksaan spesimen karyawan PTFI.

Anton sebut biaya tes PCR per kepala sebesar Rp 900.000 dengan waktu pemeriksaan selama 24 jam.

"Biasanya pemeriksaan PCR dibatasi hanya 40 spesimen per hari, tapi karena ini aturan maka kita akan tambah lagi kapasitas pemeriksaan. Kalau hasil test PCR diperlukan waktu selama 24 jam jika tidak ada kendala, dan agar cepat kita juga butuh dukungan dari PLN, karena jika listrik padam kita tidak bisa lakukan pemeriksaan dan mesin PCR tidak bisa kalau pakai genset," terangnya.

Di sisi lain, PTFI bersedia membantu pemerintah untuk menambah satu unit mesin PCR baru.

Hal tersebut disampaikan Vice President Bidang Hubungan Pemerintahan PT Freeport Indonesia, Jonny Lingga, saat hadir dalam rapat koordinasi terkait PPKM berskala mikro di Kabupaten Mimika.

"Selain menyumbangkan satu unit PCR baru kepada pemerintah Kabupaten Mimika, PTFI juga akan menambah lagi 2 unit mesin PCR  yang akan digunakan secara internal PTFI," kata Jonny.

Di tempat yang berbeda, Wakil Ketua II DPRD Mimika, Johanis Felix Helyanan mengatakan Pemkab Mimika perlu mempertimbangkan kembali biaya PCR sebesar Rp 900 ribu. Menurutnya nilai tersebut sangat membebani masyarakat kecil.

"Kalau bisa biaya PCR dikasih subsidi sehingga tidak membebani masyarakat dengan memberikan setengah dari harga tersebut. Kasihan masyarakat kecil, apalagi memang dia lagi emergency karena ada keluarga yang sakit atau keluarga yang meninggal di luar daerah. Sehingga pemerintah juga perlu memfasilitasi masyarakat secara manusiawi juga," kata John.

John menambahkan, dengan adanya pembatasan yang telah disepakati, pemerintah juga perlu memberikan bantuan kepada masyarakat, sebab menurutnya waktu yang ditentukan pemerintah terlalu lama.

"Pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat namun juga harus ada feedback kepada masyarakat. Harus ada bantuan yang diberikan, apalagi pembatasan ini dalam jangka waktu yang lama," ujarnya.

Ada pun pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Mimika diatur sebagai berikut:

1) Dari luar Papua masuk ke Kabupaten Mimika wajib menunjukkan hasil negatif PCR test dengan masa  berlaku 7 x 24 jam dan sertifikat vaksin minimal tahap satu;

2) Pelaku perjalanan dalam wilayah Papua khususnya Jayapura, Merauke, Biak, dan Nabire yang masuk ke Kabupaten Mimika wajib menunjukkan hasil negatif testimoni Antigen dengan masa berlaku 3 x 24 jam dan sertifikat vaksin minimal tahap satu.

3) Pelaku perjalanan dalam wilayah Papua yang masuk ke Kabupaten Mimika selain yang diatur dalam angka dua wajib menunjukkan hasil negatif test antigen dengan masa berlaku 3 x 24 jam; dan

4) Pelaku perjalanan dari Distrik Tembagapura yang masuk ke wilayah Timika wajib menunjukkan hasil negatif test Antigen dengan masa berlaku 3 x 24 jam dan sertifikat vaksin minimal tahap satu. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar