Pro-Kontra Pedagang Online dan Kartu Kurir di Masa PPKM, Berikut Tanggapan Wakil Bupati Mimika

Bagikan Bagikan

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,M.M (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) – Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,M.M menanggapi isu ramai yang beredar di masyarakat Mimika saat ini terkait adanya pedagang makanan online dan kartu kurir pengantar pesanan yang dapat mengantarkan pesanannya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam aturan PPKM di Mimika.

Wabup John mengatakan bahwa aktivitas pedagang online di masa PPKM saat ini harus dilihat jenis atau bentuk penjualannya.

“Pro dan kontra terkait pedagang online saat ini, permasalahannya harus dipilah-pilah,” kata mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika ini kepada Salam Papua, Minggu (25/7/2021).

Dia mengungkapkan bahwa berjualan makanan secara online di masa PPKM saat ini diperbolehkan dan tidak dibatasi waktu.

Termasuk untuk pelayanan mengantar makanan kepada stakeholdernya di atas batas waktu yang ditetapkan dalam aturan PPKM juga diizinkan. Namun dirinya menegaskan bahwa Protokol Kesehatan (Prokes) harus tetap dipatuhi secara ketat oleh kurir pengantar makanan tersebut.

Alasan mendasar penyataannya ini, karena penjualan makanan itu masuk dalam kategori esensial yang merupakan salah satu kategori yang diizinkan dalam peraturan PPKM.

“Pedagang online makanan tentu boleh dan tdk dibatasi jam. Penjualan makanan ini dan juga obat-obatan masuk dalam kategori esensial, karena itu merupakan kategori logistik, bahan pokok, obat-obatan dan lain-lain. Termasuk untuk kurir yang mengantar pesanan makanan dapat beraktivitas di atas batas waktu PPKM, namun harus mengikuti aturan PPKM dan Prokes secara ketat,” tegasnya.

Untuk kurir pengantar pesanan makanan secara online, lanjut dia, harus dapat menunjukkan tanda pengenal yang sah, yang dikeluarkan oleh instansi atau organisasinya.

“Bagi kurir pengantar makanan yang dipesan secara online harus bisa membuktikan bahwa akan mengantar makanan dengan menunjukkan tanda pengenal atau surat tugas yang sah yang dikeluarkan oleh instansi atau organisasinya. Hal ini sama halnya dengan petugas lain, seperti tenaga kesehatan, tenaga keamanan, petugas bandara, petugas lain yang ditentukan dalam aturan PPKM,” ujarnya.

Dia menambahkan, pedagang online yang tidak diperbolehkan beraktivitas di atas batas waktu yang ditetapkan dalam aturan PPKM adalah penjual pakaian online dan sejenisnya.

“Bagaimana dengan penjual online pakaian dan lain-lain? Tentunya tdk boleh, disesuaikan dengan aturan PPKM,” tambahnya.

Terkait kartu yang dikeluarkan oleh perkumpulan pedagang makanan online untuk para kurirnya, menurut dia, hal tersebut merupakan langkah kreativitas dan dapat diterima namun perlu disosialisasikan kepada semua pihak, termasuk kepada petugas PPKM.

“Yah itu sebuah inovasi dan kreativitas yang dibuat oleh kelompok tersebut untuk bisa membuat tanda pengenal kepada para kurirnya untuk bisa mengantar pesanan dan bisa dipakai sebagai bukti kepada petugas. Apakah ini Sah? Tentunya sah-sah saja, yang penting dikeluarkan resmi oleh organisasinya serta diterima oleh kelompoknya dan disosialisasikan kepada semua pihak termasuk petugas PPKM. Ini saya bicara secara umum, untuk organisasi manapun,” ungkapnya.

Namun dia mengatakan, kartu kurir pengantar makanan pesanan online itu jangan disalahgunakan seperti halnya diberikan kepada masyarakat umum, yang bukan bertugas sebagai kurir yang dimaksud.

Instansi atau organisasi yang mengeluarkan kartu tersebut harus mencantumkan syarat-syarat dan sanksi jika kartu tersebut disalahgunakan.

“Kartu itu tidak boleh dikeluarkan atau diberikan kepada sembarang orang untuk bisa melewati penyekatan. Hanya diperuntukkan bagi mereka yang tergabung dalam organisasi tersebut, khususnya bagi para kurir pengantar makanan. Ini harus menjadi ketentuan dalam organisasi tersebut. Apabila ketahuan kartu disalahkangunakan, maka kartu itu harus dicabut organisasi dan diberikan sanksi sesuai ketentuan,” katanya.

Di samping itu, terkait kartu kurir tersebut berbayar dan dikait-kaitkan dengan isu pungli, menurut dia, hal itu harus dilihat secara objektif dan jangan dipolitisir.

“Kartu itu boleh saja berbayar, sepanjang dikeluarkan secara resmi oleh organisasinya dan sesuai ketentuan yang disepakati, mungkin untuk biaya administrasi, dan sejenisnya. Kita harus melihat persoalan ini secara objektif dan tidak dipolitisir, atau karena punya kepentingan lain. Saya pribadi merasa itu suatu inovasi yang kreatif untuk tetap bisa  menghidupkan ekonomi di tengah pandemi (covid-19) ini. Apakah bayar itu pungli? Saya pikir Tidak. Kategori pungli apabila pemerintah membuat aturan dimana pemerintah menyiapkan kartu dan diberikan secara gratis tapi dijual oleh organisasi atau disalahgunakan itu baru pungli. Kita masih ingat pada waktu lalu jaman PSDD, dimana pemerintah membagikan stiker secara gratis kepada mereka yang diperbolehkan lewat. Ternyata banyak disalahgunakan dengan cara bermacam-macam. Bahkan stiker itu bisa diperjualbelikan oleh oknum, termasuk yang menerima stiker. Ini yang namanya pungli atau disalahgunakan,” ungkapnya.

Wabup John pun menyarankan kepada pedagang online di Mimika untuk dapat menggunakan layanan transportasi online yang sudah ada di Mimika seperti Mijek dan Anterin.

“Di jaman teknologi ini buatlah aplikasi atau bekerjasama dengan transportasi online Mijek atau Anterin, sehingga kurirnya itu ya.. ojek yang terdaftar di transportasi online tersebut. Mereka pasti berseragam, jaket dan helm serta bisa dikenal, sehingga tidak perlu harus membuat kartu tanda pengenal. Jadi bergabung dan berkolaborasi antara penjual online dan transportasi online. Dan tentunya harus  mentaati Prokes dan aturan PPKM. Clear!” tutupnya. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar