Proses PAW Robby Omaleng Terhambat SK Pemberhentian dari Parpol yang Masih Ditahan DPRD Mimika

Indra Ebang Ola (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Golkar DPRD Mimika, Roby Kamaniel Omaleng yang meninggal dunia pada 22 April 2021 lalu belum bisa dilakukan KPU Mimika, karena belum ada SK pemberhentian dari partai politik (Parpol) Golkar yang sampai saat ini masih ditahan di Gedung DPRD Mimika.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Mimika, Indra Ebang Ola saat ditemui Salam Papua di Kantor KPU Mimika, Jalan Hasanuddin Timika, Selasa (6/7/2021).

Ia mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah mendapat SK tersebut yang merupakan tembusan dari Partai Golkar pada tanggal 31 Mei lalu, hanya saja secara hukum dan secara kelembagaan KPU tidak bisa memproses surat tembusan.

“Karena itu sifatnya hanya pemberitahuan sehingga kita meminta ke pihak DPRD (Mimika) agar surat dari Parpol untuk segera diserahkan ke KPU Mimika supaya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW), agar sistem bisa terakses oleh publik dan proses PAW bisa mulai dilakukan,” terang Indra.

Menurut dia, jika tidak ada SK tersebut maka SIMPAW tidak bisa diakses dan tidak bisa dibaca oleh publik.

“Jadi kita harus scan SK itu dan masukan ke sistem kemudian secara otomatis terbuka barulah bisa kita lakukan proses PAW,” ujarnya.

Dia menjelaskan, terkait PAW tersebut pada tanggal 10 Mei lalu, KPU Mimika mendapat surat dari pihak DPRD Mimika yang isinya mengenai permohonan PAW Anggota Fraksi Golkar Robby Kamaniel Omaleng yang telah meninggal dunia.

Setelah menerima surat itu, pihak Divisi Teknis KPU Mimika melakukan verifikasi faktual termasuk mendatangi rumah sakit almarhum Robby Kamaniel Omaleng saat meninggal dunia.

Kemudian pihak KPU Mimika membalas surat dari DPRD pada tanggal 20 Mei yang isinya meminta DPRD mengirimkan SK Pemberhentian Anggota Fraksi Golkar dari Partai Golkar, karena dokumen lain semuanya sudah ada hanya SK tersebut yang belum ada.

“Karena dalam SIMPAW wajib mengisi SK pemberhentian dari partai anggota fraksi yang mau di PAW. Secara sistem SK itu masuk dulu baru sistem terbuka, nanti di situ berita acara perolehan suara, hasil rekapitulasi, data hasil DB1 diplenokan, penetapan perolehan kursi dan suara Parpol pada Pemilu 2019 dan informasi lainnya semua bisa diakses publik,” tegasnya.

Sampai saat ini pihak KPU Mimika belum bisa mengakses SIMPAW karena saat pihak DPRD menyurati KPU Mimika tidak melampirkan SK tersebut.

“Semua dokumen sudah siap, kita hanya menunggu surat balasan terkait SK dari partai politik yang dikirim DPRD bukan dari Parpol. KPU tidak punya hubungan interaksi soal PAW itu ke Parpol secara langsung tetapi ke DPRD,” terangnya.

Untuk itu pada hari ini, Selasa (6/7/2021), semua komisioner KPU Mimika sepakat melakukan rapat dan memutuskan untuk mengirimkan surat lagi ke DPRD Mimika dengan harapan DPRD bisa segera membalas surat dari KPU Mimika.

“Kami berharap surat yang kami kirim hari ini bisa segera direspon karena menyangkut hak demokrasi dan hak politiknya orang, mengingat waktunya juga sudah cukup lama,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara umum di aturan dalam PAW kembali pada perolehan suara Caleg dari partai yang sama dan Dapil yang sama pada Pemilu yang sama.

“Karena suara Caleg Golkar di Dapil 2, Dapil Saudara Robby Kamaniel Omaleng ini sudah memiliki dua kursi maka pengganti berikutnya adalah Caleg yang memiliki suara terbanyak ketiga Saudara Yan Sampe. Untuk Dapil dua, kursi pertama Saudara Roby Omaleng dan kursi kedua Saudara Iwan Anwar, dan ini terbaca jelas di sistem kalau kita masukan SK dari partai politik bisa diakses siapa saja,” terangnya.

Secara kelembagaan, KPU hanya mengeksekusi aturan dan dalam mekanismenya KPU tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip PAW sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

“Lembaga KPU, semua partai politik dan semua pihak yang memiliki kepentingan menggunakan aturan yang sama,” kata Indra.

Jika pihak DPRD sudah mengirimkan SK yang dimaksud ke KPU Mimika, maka selanjutnya untuk proses PAW, KPU akan menyiapkan semua dokumen kemudian menyerahkan ke DPRD untuk selanjutnya mengusulkan ke gubernur melalui kepala daerah.

Sementara terkait posisi Ketua DPRD, menurut Indra itu merupakan kewenangan Partai Golkar yang meraih suara terbanyak.

“Yang tentukan ketua DPRD itu kewenangan partai Golkar karena mereka suara terbanyak,” pungkasnya. (YOSEFINA)