Warga Hangaitji Mimika Demo Karena Tidak Puas Dengan Pelayanan Aparat Kampung

Warga saat menyampaikan aspirasi di Balai Kampung Hangaitji (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Warga Kampung Hangaitji Distrik Mimika Baru menggelar aksi demonstrasi damai di halaman Balai Kampung Hangaitji, Senin (19/7/2021), karena tidak puas dengan pelayanan aparat kampung.

Demo yang dipimpin oleh Tokoh Intelektual, John Kobogau, SE, MM dan diikuti puluhan warga ini diterima oleh Kepala Kampung Hangaitji, Gerson Elieser Uanmang, Sekretaris Kampung Hangaitji, Naftali Maiseni SIP, Kaur Seksi Pemerintahan, Yustinus Miakoni, Kaur Seksi Perencanaan dan Pembangunan, Gustaf Mawei dan Bendahara Kampung Hangaitji, Bilianus Maiseni.

Sekitar Pukul 10.50 WIT warga tiba di halaman Balai Kampung, setiap warga memegang lembaran kertas HVS bertuliskan berbagai aspirasi.

Kemudian John sebagai pemimpin demo membacakan satu persatu tuntutan tersebut, yakni meminta kepala kampung dan aparatnya lebih aktif di Balai Kampung karena Kampung Hangaitji berada di tengah kota.

“Jangan mempermalukan Kampung Hangaitu karena kampung ini ada di tengah kota. Kalau ada di pedalaman, kepala kampung dan aparat tidak datang kerja itu tidak apa-apa, tapi ini di tengah kota. Kantor ini tidak pernah ada petugas setiap hari kami lihat, hanya ada satu dua orang saja. Aspirasi ini disampaikan karena banyak keluhan warga termasuk keluhan dari Bamuskam,” ujarnya.

Aspirasi lain yang disampaikan yakni pembayaran honor aparat kampung yang dinilai tidak jujur karena ada pemotongan pada honor aparat kampung.

Jhoni mempertanyakan peruntukan dari pemotongan honor tersebut.

“Dana yang dipotong dari honor aparat kampung itu digunakan untuk apa?” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, proyek dan program kampung hanya dinikmati sebagian orang karena pekerjaan di lingkungan kampung dipercayakan pada orang yang sama.

Ia juga menegaskan bahwa Kampung Hangaitji bukan milik marga tertentu, keturunan tertentu, tapi milik semua orang yang tinggal di kampung tersebut.

Dia juga menyampaikan bahwa dana desa di kampung itu hanya dipakai oleh beberapa oknum aparat kampung dan mengusulkan agar sekretaris kampung diganti, dan meminta Bupati Mimika untuk menarik SK Kepala Kampung Hangaitji.

“Kalau merasa ada pekerjan yang lebih baik di tempat lain kasih tahu ke warga yang ada di kampung ini yang ganti posisi kamu, kamu lebih banyak di tempat lain nanti kantor ini sepi terus,“ ujarnya.

Ia mengatakan, selama 4 bulan ini juga bantuan dana Covid-19 hilang, selama satu tahun juga kepala desa tidak ada di tempat.

Ia juga menuntut kejujuran, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan dana-dana di kampung.

Dalam tuntutannya ia mempertanyakan fungsi dari seseorang yang bernama Sony di Kampung Hangaitji.

“Apa fungsi Sony di desa ini? Dari dulu sampai sekarang Sony tetap dipakai di sini. Sony tinggal di Timika Jaya tapi datang urus uang, urus proyek di Hangaitji. Sony yang menikmati dari periode ke periode dan sekarang kami baru tahu Sony dan teman-temannya ini pemain,” ujarnya.

Ia bahkan menegaskan bahwa pintu Balai Kampung Hangaitji ditutup sampai ada jawaban yang jelas dari aparat kampung.

“Pada 19 Juli 2021 ini pintu kantor desa ditutup sampai semuanya jelas dulu baru kantor dibuka,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kampung Hangaitji, Gerson Elieser Uanmang dalam menjawab aspirasi warga menyampaikan dasar dari penyampaian aspirasi seperti ini harus ada bukti yang jelas.

“Misalnya kamu dapat bukti seperti apa baru disampaikan. Seharusnya ini bukan demo tapi datang dengan tujuan mempertanyakan di mana kami punya BLT. Saya hari ini berdiri untuk menerima aspirasi dari Bapak/Ibu, kalau saya buat salah saya tidak mungkin datang untuk menerima Bapak/Ibu, tapi saya datang dan terima secara langsung,” ujarnya.

Kemudian terkait BLT, Gerson menjelaskan, BLT yang sumbernya dari Dana Desa memang sudah ada hanya saja belum bisa dibagikan karena ADD untuk pembiayaan operasional dan honor aparat kampung belum ada sehingga BLT belum bisa dibagikan.

“Karena kita perlu biaya operasional untuk aparat kampung yang membagi BLT ke setiap KK. Biaya operasional sumbernya dari ADD tapi ADD belum ada,“ ujarnya.

Menurutnya, untuk BLT jatah di Kampung Hangaitji dari Kementerian Sosial hanya untuk 163 kampung sesuai dengan data administrasi kependudukan. Namun jumlah KK yang ada di kampung itu lebih hanyak sehingga pihaknya memverifikasi ulang data penduduk dan menjadi 368 KK.

“Dan jatah BLT untuk 163 KK ini kami atur sedemikan rupa untuk 368 KK, padahal ini tidak sesuai aturan kami ambil kebijakan ini agar tidak ada kecemburuan di antara warga,” ungkapnya.

Ia mengatakan, aspirasi masyarakat tersebut diterimanya hanya saja ia menyesalkan aspirasi yang menyerang pribadi seseorang secara langsung.

“Aspirasi masyarakat bisa saya terima tetapi menyerang secara pribadi kurang bagus. Yang jelas saya ini bukan satu tahun hilang tapi saya ada duka keluarga dan saya pergi temani kakak saya yang lagi berduka, saya tinggal dengan dia. Dan selama ini saya tetap berkoordinasi dengan aparat kampung dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekretaris Kampung Hangaitji, Naftali Maiseni, SIP membantah jika Balai Kampung tidak aktif dalam pelayanan.

“Di kantor ini kami selalu aktif dari Pukul 08.00 WIT sampai Pukul 02.00 WIT hanya saja kita punya peralatan kantor ini hilang dicuri sehingga tidak semua aparat datang tapi pelayanan kepada masyarakat tetap jalan seperti biasa,” ujarnya. (YOSEFINA)