33 Anggota DPRD Mimika Batal Berangkat Terkendala Kebijakan PCR, Minta Satgas Covid-19 Kaji Ulang

Bagikan Bagikan
Sejumlah anggota DPRD Mimika yang gagal berangkat saat berada di terminal baru Bandara Mozes Kilangin (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – DPRD Mimika menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Papua terkait pelaku penerbangan wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR sangat mempersulit masyarakat.

Selain masyarakat yang dipersulit, jadwal tugas ke luar daerah bagi DPRD juga menjadi tertunda. 

Buktinya, sebanyak 33 anggota DPRD Mimika terpaksa batal berangkat ke Jayapura, padahal seharusnya puluhan anggota DPRD ini akan mengikuti rapat terkait putusan MA atas kepastian status anggota DPRD periode 2014-2019 dan anggota DPRD periode 2019-2024 yang saat ini sementara menjabat.

“Ini bukan hanya persoalan kami di DPRD saja yang tidak jadi berangkat, tetapi banyak juga masyarakat yang hari ini tidak jadi berangkat,” kata Anggota Komisi B DPRD Mimika, Muhammad Nurman S. Karupukaro yang mewakili beberapa anggota lainnya di terminal baru Bandara Mozes Kilangin, Kamis (5/8/2021).

Menurut dia, untuk anggota DPRD telah melengkapi persyaratan lainnya seperti vaksin, swab, tes antigen, akan tetapi KKP cabang Biak di Bandara Baru Mozes Kilangin bagian karantina tidak membiarkan siapapun berangkat tanpa adanya surat hasil PCR. 

Seharusnya khusus di Papua yang biasanya hanya menggunakan tes antigen, akan tetapi saat ini diwajibkan harus bukti PCR. Padahal untuk di Timika, proses PCR dalam satu hari hanya bisa mencapai 40 orang dan hasilnya pun harus menunggu beberapa hari selanjutnya.

“Di Timika seharusnya tidak bisa menerapkan hal itu karena kapasitas pelayanan tes PCR di Timika hanya bisa layani 40 orang. Sedangkan maskapai yang akan memberangkatkan masyarakat lebih dari itu. Di Timika ini hanya satu tempat saja yang bisa layani PCR yaitu di RSUD, sementara pelaku perjalanan ini lebih banyak dari kemampuan PCR itu perharinya,” menurutnya.

Kalau persyaratan ini berlaku bagi pelaku perjalanan yang keluar Papua itu tidak masalah. Namun yang menjadi masalah ialah kenapa harus diberlakukan bagi yang hanya melakukan perjalanan dalam wilayah Papua saja, misalnya dari Timika ke Jayapura, atau Timika ke Sorong serta sebaliknya.

Terkait persoalan tersebut, DPRD akan mengundang semua pemangku kepentingan, khususnya Satgas Penanganan Covid-19 dan menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Pembatalan keberangkatan masyarakat harusnya tidak terjadi lagi ke depannya.

“Kami secepatnya undang Satgas untuk RDP terkait persoalan ini. Kalau begini kasihan masyarakat, karena biaya PCR lebih malah dengan biaya tiket antar kota di Papua ini. Kami di DPRD juga harus tunda kegiatan yang sudah dijadwalkan. Kami hari ini harusnya dengan Batik Air,” katanya.

Sementara Kepala UPBU Bandara, Soekarjo menjelaskan bahwa ketentuan setiap penumpang wajib menunjukan surat hasil PCR bukanlah putusan pihak Bandara. Sebab berdasarkan Tuposki hanya menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. 

Ia mengaku bahwa mengingat hal itu sebagai syarat, maka ketika berangkat iapun harus jalani PCR.

“Syarat itukan sesuai dengan surat edaran dari Gugus tugas daerah, pusat dan surat edaran dari Kementerian. Untuk di bandara sini diterapkan oleh KKP. Jadi itu bukan Tupoksi kami,” kata Asep. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar