75% Mahasiswa Asal Mimika Dapat Bantuan Biaya Pendidikan Ganda dari Pemkab dan YPMAK

Bagikan Bagikan

Situasi Rapat penyesuaian data mahasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Bantuan biaya pendidikan kepada para pelajar Amungme, Kamoro, 5 suku kekerabatan lainnya serta yang Lahir Besar di Timika (Labeti) selama ini ternyata terjadi penggandaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar seusai rapat penyesuaian data mahasiswa yang dibiayai oleh Pemkab Mimika dan YPMAK.

Rapat tersebut di gelar di ruang rapat pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, jalan Poros Kuala Kencana SP3 Timika, Kamis (26/8/2021).

"Berdasarkan hasil rapat tersebut ternyata 75 persen data mahasiswa terjadi tumpang tindih atau overlapping. Bantuan dana pendidikan yang selama ini kita berikan kepada mahasiswa mendapatkan bantuan juga dari YPMAK," terang Sekda Mimika.

Untuk itu, dia mengungkapkan, 75 persen mahasiswa yang selama ini menerima bantuan dari Pemkab Mimika akan dikembalikan dan menjadi tanggungjawab YPMAK.

Sementara itu 25 persen lainnya Pemkab Mimika akan memastikan kembali apakah mereka juga mendapatkan bantuan dari Kabupaten lain atau tidak. Tim akan melaporkan ini kepada Bupati Mimika selaku pengambil kebijakan, terkait program pendidikan kepada mahasiswa Amungme dan Kamoro.

"Kita juga akan pastikan penerima bantuan ini melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Setelah rapat ini Pemkab Mimika segera membentuk tim untuk melakukan penyesuaian data dan memastikan semua mahasiswa ini betul melaksanakan tugasnya," ungkapnya.

Jumlah mahasiswa yang dibiayai oleh Pemkab Mimika sebanyak 938 orang yang tersebar di 203 Perguruan Tinggi.

Namun, dari 203 kampus tersebut hanya 3 Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dan melakukan MoU dengan Pemkab Mimika, lain daripada itu tidak diketahui, sehingga Pemkab akan mereview kembali dan memastikan Perguruan Tinggi yang sedang diambil oleh mahasiswa tersebut betul-betul bermutu dan berkualitas.

"Berkaca pada kejadian tersebut, Pemkab Mimika segera menetapkan peraturan Bupati (Perbup). Perbup inilah yang akan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Mimika untuk memastikan jenjang pendidikan sesuai target waktu, rekrutmen, hak dan kewajiban mahasiswa dan Pemkab serta Perguruan Tinggi yang diambil oleh mahasiswa. Perbup ini hanya akan mengatur di dalam internal Pemkab Mimika," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Mimika, Marthen Malisa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika hanya akan mengeluarkan anggaran berdasarkan perjanjian dengan mahasiswa yang hendak diberikan bantuan biaya pendidikan.

"Bantuan pendidikan dan beasiswa yang diberikan kepada para pelajar harus diikuti perjanjian, misalnya dalam kurun waktu yang ditentukan studi harus diselesaikan, jangan sampai sudah ada yang jadi mahasiswa abadi tapi masih dibiayai. Kalau tidak ada target mereka tidak akan berusaha, kalau telah mencapai target belum juga selesai maka biaya kita putuskan," ujarnya.

Kemudian Kepala Devisi pendidikan YPMAK, Frengky Wanmang, yang hadir dalam rapat tersebut juga mengaku 75 persen mahasiswa selama ini yang dibiayai oleh YPMAK dan mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemkab Mimika merupakan mahasiswa Amungme, Kamoro dan 5 suku kerabatnya.

"Karena fokus bantuan pendidikan dari YPMAK hanya untuk Amungme, Kamoro dan 5 suku kerabatnya," terangnya.

Frengky menyebutkan kurang lebih 3.000 pelajar yang dibiayai oleh YPMAK dari tingkat SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi.

"Kami dari YPMAK sangat berharap ada kerjasama untuk mendukung proses pendidikan di Kabupaten Mimika, untuk membangun SDM yang lebih baik ke depan," ujar Frengky. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar