Anggota Dewan 2014-2019 Klaim Duduki Kursi DPRD Mimika Saat Ini, Gubernur Papua Diminta Patuhi Putusan MA

Puluhan mantan Anggota Dewan periode 2014-2019 saat mendatangi DPRD Mimika (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – 23 anggota dewan lama periode 2014-2019 mengklaim kembali menduduki kursi DPRD Miimika selama setahun dimulai dari saat ini.

23 anggota DPRD periode 2014-2019 ini akan menjalani tugas selama setahun sambil menunggu keputusan Gubernur Papua pasca gugatan mereka dinyatakan inkra oleh putusan MA RI.

“Jadi hari ini kita masuk karena UU dan MA RI perintahkan kepada kita bahwa segera masuk kantor dan menjalankan tugas selama setahun. Jadi mulai hari ini kami tetap masuk kantor sambil menunggu keputusan Gubernur. Sekarang putusan Gubernur belum jelas dan kita tetap menunggu,” ungkap Yonas Magal mewakili beberapa anggota dewan lainnya di kantor DPRD Mimika, Senin (9/8/2021).

Hal ini juga disampaikan oleh Anton Kemong. Menurut dia, Gubernur Papua harus mengikuti atau mematuhi putusan PTUN Jayapura dan PTTUN Makassar yang juga ditolak oleh MA RI.

Anton juga mengharapkan agar Gubernur Papua, Lukas Enembe harus melihat upaya mereka yang telah susah payah mencari keadilan, hingga putusannya telah dinyatakan menang.

“Diharapkan Gubernur (Papua) jangan lagi menabrak aturan di negara ini. Kami semua merupakan anak negeri, sehingga hak kami jangan diperkosa. Kalau keluar dari putusan-putusan itu, berarti negara ini negara apa? Makanya sebelum 17 Agustus Gubernur harus mengaktifkan kami. SK harus cepat keluar,” tutur Anton.

Di samping itu, Yohanis Kibak juga mengatakan bahwa di negara ini telah menjamin hak setiap orang dan diikat dengan undang-undang. Dengan demikian, siapapun yang melanggar UU tersebut maka akan berhadapan dengan hukum, karena panglima tertinggi di negara ini adalah hukum.

“Jadi Gubernur (Papua) harus sesuaikan dengan putusan MA. Jangan keluar dari itu, berarti dia melawan putusan hukum di negara ini,” katanya.

Yohanis Kibak berkomitmen menjaga keamanan daerah Mimika termasuk menjaga gedung DPRD sebagai aset negara. Dengan demikian, mereka juga mendukung penuh tugas kepolisian dalam menjaga keamanan di Mimika tanpa terpengaruh dengan provokasi orang lain.

“Saat ini jalur hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian jika putusan hukum ini tidak lagi digubris, lalu kami harus menempuh jalur hukum yang seperti apa lagi? Kami dengar informasi bahwa kami akan datang demo di sini. Kami tidak punya pikiran sampai ke situ. Kami tahu, kami menang atas gugatan kami. Kami juga hargai keamanan di Timika. Apalagi saat ini jelang HUT NKRI,” ujarnya. (Acik)