Antisipasi Aksi, Polisi Awasi Kantor DPRD Mimika Terkait Putusan MA Atas Anggota DPRD 2014-2019

Bagikan Bagikan
Penjagaan di kantor DPRD Mimika (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Puluhan anggota Polres Mimika bersiaga di kantor DPRD Mimika guna mengantisipasi terjadinya aksi demo terkait putusan MA atas persoalan tuntutan anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 yang telah dinyatakan ‘inkracht’ berdasarkan Putusan PTUN Jayapura.

Kabag Ops Polres Mimika, AKP Roberth Hitipeuw mengatakan bahwa pengamanan ini dilakukan selama tiga hari ke depan pasca mendapatkan informasi terkait adanya massa yang akan melakukan aksi.

“Berdasarkan Informasi yang ada, pada dasarnya kami dari Polres sifatnya mengantisipasi supaya tidak adanya demo maupun tindakan anarkis,” katanya di halaman kantor DPRD Mimika, Jumat (6/8/2021).

Dijelaskan bahwa untuk persoalan puluhan mantan anggota dewan terkait tentunya ada jalur-jalur yang harus ditempuh, baik ke Gubernur maupun pihak lainnya. Sebab, dari kepolisian tidak menginginkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Diharapkan masalah yang ada bisa ditempuh dengan cara yang baik, sehingga tidak harus adanya provokasi ataupun statement yang menimbulkan kegaduhan.

“Informasinya beberapa anggota DPRD yang saat ini menjabat hendak ke Provinsi dan ketemu Gubernur terkait kepastian putusan MA itu. Karena estimasi dalam putusan MA itu jatuhnya tanggal 8 Agustus. Itu harus dijalankan, karena kalau tidak, berarti gugur dan akan adanya kekosongan,” katanya.

Untuk diketahui putusan PTUN Jayapura yang telah dinyatakan ‘inkracht’ usai MA menolak upaya kasasi, maka Gubernur Papua selaku tergugat harus menjalankan perintah putusan PTUN Jayapura. 

Di mana sebelumnya tergugat mengajukan kasasi mengingat  pada tanggal 7 Januari 2021, PTTUN Makassar telah memenangkan penggugat yaitu anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 atas proses banding yang diajukan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe pun  diperintahkan menjalankan putusan PTUN Jayapura atas perkara Nomor 2/G/2020/PTUN JPR, yakni mengembalikan harkat dan martabat para anggota DPRD Mimika periode 2014-2019. Namun faktanya saat ini belum juga dilaksanakan oleh Gubernur. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar