Bappeda Mimika Gelar Sosialisasi Perubahaan RKPD Tahun 2021 Dalam SIPD

Suasana sosialisasi perubahaan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Tahun 2020 dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara virtual di Kantor Bappeda Mimika (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi perubahaan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Tahun 2020 dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Kegiatan yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom ini digelar di ruang rapat Bappeda Mimika, Jumat (20/8/2021).

Sosialisasi tersebut diikuti sekitar 90 peserta yang merupakan Kasubag Perencanaan Program dan operator dari semua OPD di lingkup Pemkab Mimika.

Narasumber dalam sosialisasi itu adalah Kasubbag Program Bappeda Provinsi Papua, Jimmy AY Thesia, S.Sos,M.Si.

Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, M.Si saat ditemui usai kegiatan sosialisasi mengatakan, narasumber harusnya didatangkan di Timika karena perlu pendampingan dalam implementasi SIPD, tapi karena situasi pandemi Covid 19 sehingga dilakukan secara virtual.

“Setelah kami bersurat ke Bappeda Provinsi Papua mereka mengizinkan kita lakukan sosialisasi secara virtual, kegiatan tadi berlangsung sekitar satu jam lebih,” ujarnya.

Dikatakan, dari hasil diskusi itu memang ada perubahan-perubahan karena banyak kendala yang dihadapi oleh Kasubag Perencanaan Program dan operator dalam menginput data.

“Tadi kita tanyakan dan sampaikan misalnya kapan boleh dan tidak ada pergeseran atau kegiatan baru itu cara menginputnya bagaimana? Ini sebenarnya sistem tapi logika juga jalan, misalnya kalau ada pergeseran penambahan atau pengurangan otomatis data yang lain berubah. Data yang lain itu misalnya apa targetnya? indikatornya itu berubah ini yang kadang-kadang belum lancar. Ini otomatis, jadi kalau data tidak sesuai pasti mandek atau macet. Sebenarnya hal-hal teknis sekali jadi perlu disampaikan,” kata Yohana.

Ia mengungkapkan, sesuai arahan dari narasumber, Kasubag Program dan operator dari semua OPD wajib berkonsultasi dengan pihak Bappeda Provinsi Papua.

“Tadi juga narasumber menyampaikan dia siap, kapan pun ada kendala-kendala dalam kegiatan, dari Bappeda Provinsi siap membantu,” sebutnya.

Dia mengaku, untuk Renja RKPD APBD Perubahan masih sama menggunakan SIPD seperti Renja RKPD APBD Induk.

Hanya saja di RKPD APBD Induk ada pergeseran artinya tidak dianggarkan di APBD Induk ternyata prioritas sehingga digeser ke APBD Perubahaan.

“Atau waktu di APBD Induk salah input itu yang disesuaikan kemudian ada hal-hal yang emergency tapi dananya tidak ada. Dalam perjalanan ini sampai dengan Desember yang kita lihat apakah ada perubahan pergeseran permintaan penambahan anggaran. Hanya Sebenarnya sekarang yang harus mereka isi dulu itu ada struktur data-data umum itu kan harus diisi lagi identitas dengan user-user yang ada sambil menunggu Paripurna penetapan APBD Perubahan,” tuturnya.

Menurut dia, dalam SIPD pada anggaran perubahaan ini hanya ada dua akun yaitu akun Bappeda dan akun BPKAD artinya untuk mengisi sistem supaya lancar BPKAD dan Bappeda harus seperti suami-istri.

“Harus berjalan beriringan dan karena ini menggunakan teknologi, kalau satu jalan satu tidak akan banyak kendala. Jadi sebaiknya jalan sama-sama,” paparnya. (YOSEFINA)