BST dan PSA Dianggap Menjadi Beban Bagi Kampung di Wilayah Pedalaman

Foto Bersama Valentinus Mitowo dengan Aparat Kampung Fanamo seusai mengambil bantuan dan bersiap untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kampung Fanamo (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Pemerintah Pusat memberikan perhatian kepada masyarakat dengan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat melalui Bulog.

Sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Petrus Yumte pada acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Dana Program Sembako Alternatif (PSA), Kamis (5/8/2021) lalu.

Dia mengatakan Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Mimika sebanyak 110 ton. Pendistribusiannya dilakukan oleh pihak penyedia yakni pihak Kementerian dan Bulog yang didampingi oleh Dinas Sosial dan berkoordinasi dengan pihak Distrik dan para kepala Kampung.

Bantuan tersebut ternyata menjadi beban tersendiri bagi para kepala kampung khususnya para Kepala yang berada di wilayah pedalaman. Hal ini disampaikan Kepala Kampung Fanamo Distrik Mimika Timur Jauh, Valentinus Mitowo saat ditemui Salam Papua, Senin (9/8/2021).

Valentinus mengeluhkan biaya yang diberikan kepada pihak kampung untuk mobilisasi bantuan tidak sepadan.

"Biaya transportasi yang kita terima hanya Rp 1 Juta sedangkan biaya transportasi menuju ke sana itu lebih dari itu. Kita di sanakan pakai alat transportasi laut (Perahu) untuk pulang pergi membutuhkan sekitar 200 liter bahan bakar. Mobilisasi beras dari tempat menuju pelabuhan sekitar Rp 400-500 ribu, bayar motoris sekitar Rp 500 ribu, bayar tenaga pikul sekitar Rp 6 Juta karena ini waktu kasih naik dan bongkar," ungkap Valentinus.

Dikatakan, hal ini bukan saja dikeluhkan oleh Kampung Fanamo melainkan hampir semua Kepala kampung di wilayah pedalaman, karena hal tersebut dianggap bukan menjadi solusi melainkan menjadi beban.

"Lain kali kami minta dari pemerintah melalui Dinas Sosial langsung yang antar bantuan itu ke masyarakat, sekalian lihat masyarakat di sana, karena model begini kampung yang menjadi sasaran," terangnya.

Tambah Valentinus, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut adalah KPM PHK dan KPM BST sesuai dengan petunjuk dari Dinas, namun hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat di kampung, sebab setiap bantuan yang masuk selalu dibagi merata kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

"Kebiasaan kita di sana begitu, jadi bantuan ini kita bagi merata untuk 260 kepala keluarga sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial," terangnya. (Jefri Manehat)