Translate

Kantor Pos Salurkan BST dan PSA Kepada Warga Mimika, Penyerahan Melalui Pemkab

Bagikan Bagikan
Sekda Mimika Michael Gomar menyerahkan secara simbolis dana BST dan PSA kepada Kepala Distrik Mimika Timur Jauh, Yulius Katagame di Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Pihak Kantor Pos Timika menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 14 dan tahap 15 tahun 2021, serta dana Program Sembako Alternatif (PSA) tahap 2 dan 3 tahun 2021 kepada masyarakat Mimika yang terdampak Covid-19.

Penyerahan bantuan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan oleh pihak Kantor POS itu dilakukan oleh Pemkab Mimika secara simbolis kepada 12 Distrik di wilayah pegunungan dan pesisir yang diwakili oleh Sekda Mimika Michael Gomar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Petrus Yumte dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Mimika, Agustina Kombong di Hotel Grand Tembaga Timika, Kamis (5/8/2021).

Setelah penyerahan secara simbolis dilakukan penandatanganan berita acara serah terima bantuan tersebut.

Kepala Kantor POS Timika, Ronald Luarmasse dalam sambutannya menjelaskan, total alokasi penerimaan BST untuk Kabupaten Mimika tahap 14 tahun 2021 adalah 1.672 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah uang sebesar Rp 300.000 per tahap, namun pembayaran dilakukan untuk dua tahap sehingga nilainya Rp 600.000 per KPM.

Dari alokasi untuk Kabupaten Mimika sebanyak 1.672 KPM, 124 KPM di antaranya dialokasikan kepada 12 distrik yang terletak di pegunungan dan pesisir.

Sedangkan sisanya sebanyak 1.548 KPM dialokasikan kepada 6 distrik yang terletak di dalam kota dan sekitar Kota Timika yang telah disalurkan sejak tanggal 25 Juli 2021.

Total dana yang telah disalurkan sampai dengan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 kepada 1 064 KPM dengan jumlah uang sebesar Rp 638.400.000, sisa yang belum terbayar sebanyak 484 KPM dengan jumlah uang sebesar 290 juta.

“Total dana BST tahap 14 dan 15 yang akan kami serahkan secara simbolis kepada 12 kepala distrik hari ini adalah Rp 74.400.000. Selain dana BST kami juga menyalurkan dana PSA tahap 2 dan tahap 3 tahun 2021,” terangnya.

Ia mengatakan, total alokasi dana PSA untuk Kabupaten Mimika tahap 2 sebanyak 6.404 KPM dan tahap 3 sebanyak 6.774 KPM sehingga totalnya 13.178 PKM.

“Jadi 6 distrik dalam kota sebanyak 9.232 KPM dengan total PSA Rp 5.539.200.000 dan 12 distrik di luar kota 3.946 KPM dengan total PSA Rp 2.367.600.000,” terangnya.

Ia menjelaskan, dana PSA tahap dua dan tiga ini akan disalurkan sesuai jadwal yang akan dibuat setelah pihaknya berkoordinasi dengan kepala distrik dan Lurah.

“Pemerintah melalui Presiden Jokowi sangat mengharapkan agar dana BST dan PSA yang diserahkan hari ini bisa diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi covid-19 dan PPKM yang sedang diberlakukan saat ini,” pungkasnya. 

Sementara itu, Sekda Mimika, Michael Gomar saat ditemui setelah acara penyerahan BST dan PSA mengatakan, sampai dengan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Reskrim Polres Mimika terkait indikasi penyelewengan Penyaluran dana BST.

“Kami tetap melakukan koordinasi dengan pihak Reskrim. Jadi kita hanya sebatas koordinasi mendengar proses yang dilakukan oleh pihak Reskrim, tapi apabila terbukti, maka pemerintah daerah dalam hal ini pimpinan akan mengambil kebijakan dan keputusan sesuai dengan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat apabila ada yang tidak menerima BST sesuai dengan KPM yang ada, silahkan dilaporkan kepada Dinas sosial atau dilaporkan kepada kepala distrik.

“Karena penyaluran BST dan PSA ini melalui kepala distrik, kalau kepala kampung khusus untuk program BLT dana desa,” sebutnya.

Ia berharap ke depan kebijakan penyaluran BST dan PSA ini harus diubah agar pihak Kantor Pos yang langsung didampingi oleh Dinas Sosial untuk langsung turun bersama kepala distrik menyalurkan kepada masyarakat. 

“Mudah-mudahan ke depan mekanisme penyaluran bisa diubah. Penyaluran dalam tahun 2020 dan 2021 ini karena keterbatasan anggaran operasional sehingga pihak Kantor Pos minta bantuan kepala kepala distrik untuk menyalurkan  sesuai dengan jumlah data KPM yang ada di wilayah distrik masing-masing,” terangnya.

Ia menjelaskan, jumlah KPM di Mimika terus menurun karena setelah dilakukan validasi data di verifikasi ulang oleh Kementerian Sosial nama penduduk atau nama KPM yang sudah ada di PKH ternyata ada juga di BLT, dana desa dan ada juga di BST. Sehingga setelah diverifikasi ulang jumlah KPM semakin menurun.

“Memang aturan dari pemerintah seperti itu, satu KPM hanya boleh menerima satu bantuan sosial tidak boleh lebih,” sebutnya.

Ia mengatakan, di masa PPKM level mikro yang sudah dilewati dan PPKM level 4, Pemkab Mimika belum memberikan bantuan kepada masyarakat, karena sementara ini bantuan dari pemerintah pusat cukup banyak dan mengakomodir kebutuhan PPKM level 4 maupun sebelumnya PPKM level mikro.

“Sehingga kita di Mimika belum mengalokasikan bantuan kepada masyarakat. Jumlah bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah pusat sudah banyak dan sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada di 18 distrik,” pungkasnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar