Mantan Kepala Puskesmas Wania Dipidana Penjara 3 Tahun 6 Bulan

Kasi Pidsus Kejari Mimika, Donny S. Umbora, SH (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - NL Mantan Kepala Puskesmas Wania dipidana penjara 3 tahun 6 bulan karena terjerat kasus korupsi dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Wania tahun anggaran 2019 sebesar Rp 449.903.675.

Hal ini sesuai keputusan Pengadilan Negeri atau Tipikor Jayapura.

NL dan penuntut umum menerima putusan tersebut dan saat ini terpidana sudah dieksekusi badan di Lapas Abepura.

“Jadi untuk pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 449.903.675 sesuai dengan kerugian keuangan negara dan juga denda Rp 200 juta, subsider 4 bulan kurungan, jadi cukup tinggi juga. Kami tuntut 1 tahun 6 bulan, karena pertimbangan kerugian negara sesuai dengan petunjuk kami dan patokan dari Jaksa Agung juga seperti begitu namun pengadilan berpendapat lain akhirnya memutuskan 3 tahun 6 bulan,” terang Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejasaan Negeri (Kejari) Mimika, Donny S. Umbora,SH, Rabu siang (25/8/2021) di Kantor Kejari Mimika, Papua.

Ia mengatakan, jika denda Rp 200 juta tidak dibayarkan maka tambahan subsider 4 bulan penjara dan jika uang pengganti kerugian negara juga tidak dibayar maka ditambah lagi 10 bulan penjara.

“Total pidana penjara yang harus dijalani kalau tidak membayar denda dan uang pengganti 3 tahun 6 bulan, tambah 4 bulan dan tambah 10 bulan menjadi 4 tahun 8 bulan,” kata Donny.

Ia mengungkapkan, dalam penanganan perkara penuntutan NL, pihaknya telah melakukan penuntutan kurang lebih mulai dari Januari sampai Juli 2021 sesuai tuntutan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan.

Namun Pengadilan Negeri atau Tipokor Jayapura memutuskan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.

“Alasan majelis hakim memutuskan sanksi lebih tinggi dari tuntutan karena pertimbangan objektif dari majelis hakim, jadi kami tidak bisa menilai, karena sudah terbukti masalah besar kecilnya masing-masing parameternya tidak bisa dipastikan. Jadi kasus ini sudah selesai dan sudah dieksekusi juga,” ujarnya.

Ia mengaku hingga saat ini pihak NL belum mengonfirmasi untuk membayar denda dan pengganti uang negara.

Jika tidak mampu membayar maka akan dibuat surat pernyataan tidak mampu membayar sehingga menjadi dasar NL menjalani pidana pokok dan pidana tambahan.

“Kami kasih dia waktu 1 bulan untuk membayar denda dan membayar pengganti uang Negara. Tapi kalau tidak dilakukan maka buat surat pernyataan tidak mampu membayar. Tapi di satu sisi kami juga optimalkan untuk penerimaan negara, jadi satu waktu dia ada uang, ada rezeki untuk mengembalikan itu pasti negara mau terima,” sebutnya.

Ia menambahkan, tuntutan terhadap NL dilakukan pada 28 Juli 2021 kemudian putusan tanggal 9 Agustus 2021 dan sidang putusan dilakukan secara online.

“Jadi putusan itu NL terima kami juga terima sehingga langsung dieksekusi dan berita acara sudah ditandatangani di Lapas Abepura,” pungkasnya. (YOSEFINA)