TNI/Polri Siap Kawal Pengamanan PSU Pilkada Yalimo Papua

Bagikan Bagikan

Danrem 172-PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan didampingi Kasrem Kolonel Inf. Wempi Ramandei dan para kasi mengikuti rapat virtual dengan KPU Papua terkait dengan PSU Pilkada Kabupaten Yalimo.(Foto-Antara)

SAPA (JAYAPURA)
- Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menegaskan jajaran TNI/Polri siap mengawal dan mengamankan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Papua. 

"Saat ini Korem 172/PWY telah menyiapkan satuan jajarannya yakni Kodim 1702/Jayawijaya dan Yonif 756/WMS untuk melaksanakan pengamanan PSU di Kabupaten Yalimo," kata Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan pada rapat secara virtual di Makorem dengan KPU Provinsi Papua, Minggu. 

Danrem Brigjen Izak berharap Pemerintah Provinsi Papua dan Pemkab Yalimo bersama para tokoh agama dan tokoh adat untuk lebih aktif berkomunikasi dengan masyarakat Kabupaten Yalimo. 

"Agar bisa menerima menindaklanjuti Putusan MK No.145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait dengan PSU di Kabupaten Yalimo. Langkah untuk mengupayakan perdamaian perlu segera dilakukan," kata Danrem 172/PWY. 

Pada rapat secara virtual dengan KPU Papua, Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan didampingi Kepala Staf Korem 172/PWY Kolonel Inf. Wempi Ramandei beserta para kasi Korem 172/PWY untuk rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo untuk ketiga kalinya sehingga berujung terjadinya pembakaran Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo oleh massa yang tidak puas dengan putusan tersebut. 

Perkembangan situasi hingga saat ini masih terjadi pemalangan jalan yang dilakukan oleh sejumlah warga. 

Sampai saat ini, KPU menunggu situasi kembali kondusif sebab pelaksanaan putusan MK harus menjamin adanya keamanan bagi penyelenggara pemilu, peserta pilkada, maupun masyarakat dengan terus berkoordinasi bersama pemangku kepentingan. 

Koordinasi dilakukan KPU bersama TNI/Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk saling berdialog dengan pihak yang merasa dirugikan atas putusan MK. (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar