Uang Pengganti Kasus Korupsi Dana Monev Bappeda Mimika Tahun 2016 Rp 193 Juta Dikembalikan ke Kas Daerah

Bagikan Bagikan

 

Kasi Pidsus Kejari Mimika, Donny S Umbora saat menandatangani berita acara penyerahan uang pengganti kerugian negara kepada kas daerah di salah satu hotel berbintang di Jalan Cenderawasih, SP2 Timika (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi dana monitoring dan evaluasi (Monev) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika tahun 2016 yakni SM, MNM dan YE mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 193 juta, setelah sebelumnya sudah pernah juga melakukan pengembalian uang.

Uang pengganti kerugian negara itu kemudian diserahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika ke kas daerah melalui pihak Bank Papua Cabang Timika yang dilakukan di salah satu hotel berbintang di Jalan Cenderawasih, SP2, Timika, Papua, Senin (30/8/2021).

Penyerahan uang tersebut disaksikan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH, Sekda Mimika, Michael Rooney Gomar,S.Stp,M.Si, Kepala Kejari Mimika,Sutrisnis Margi Utomo,SH,MH, bersama sejumlah pejabat di Kejari Mimika, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika, Iwan Megawan dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Mimika.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Mimika, Donny S Umbora saat ditemui usai kegiatan di tempat yang sama menjelaskan bahwa uang tersebut dikembalikan saat proses sidang dan status ketiga mantan terpidana tersebut saat itu masih terdakwa.

“Jadi uang Rp 193 juta dikembalikan pada saat penuntutan. Saat proses sidang ada itikad baik uang ini dikembalikan yang mana status mereka saat itu masih terdakwa. Sebagian uang juga sudah dikembalikan saat penyidikan tapi jumlahnya saya lupa,” kata Donny.

Ia menyebutkan total kerugian negara pada kasus tindak pidana korupsi dana Monev tahun 2016 pada Bappeda sebesar Rp 900 juta lebih.

“Belum semuanya dikembalikan, tapi dari total kerugian ini sebagian besarnya sudah dikembalikan,” ujar Donny.

Ia menyebutkan dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut, SM sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, MNM selaku bendahara pengeluaran kas dan YE sebagai PPTK divonis penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada April 2020 lalu selama 1 tahun 6 bulan penjara.

“Mereka sudah menjalani eksekusi badan, dendanya juga sudah dibayar dan saat ini kita eksekusi barang bukti untuk dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu selain pengembalian uang pengganti kerugian negara, dilakukan juga penandatanganan kerja sama antara Pemkab Mimika dan Kejari Mimika dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pendampingan hukum penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar