Wakil Bupati Mimika Perjuangkan Honorer Diangkat Menjadi ASN Saat RDPU Panja Komisi II DPR RI

Bagikan Bagikan

 

Tangkapan layar video RDPU (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos,MM memperjuangkan nasib honorer di Kabupaten Mimika menjadi ASN saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Jakarta.

Hal ini diketahui dalam video rapat tersebut yang diterima Salam Papua melalui WhatsApp, Senin pagi (15/8/2021).

Dalam RDPU itu awalnya Wabup John mengucapkan terimakasih kepada Komisi II DPR RI yang memiliki ide merevisi Undang-Undang ASN sehingga mempunyai Panja ASN.

“Yang pertama terima kasih banyak karena ide revisi ini datangnya dari DPR sehingga mempunyai Panja ASN,” kata John.

Dalam video itu John mengatakan bahwa Undang-Undang ASN sebenarnya hanya bicara tentang dua hal, yang pertama tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat secara resmi punya NIP dan lain-lain.

Kemudian yang kedua pegawai dengan kontrak tertentu dengan instansi. Sementara pegawai honorer ini sama sekali tidak masuk di dalam Undang-Undang ini padahal honorer diberikan kontrak untuk melaksanakan kegiatan dan membantu pekerjaan-pekerjaan pemerintah.

“Untuk itu pak mohon izin sebagai user kami punya dua hal yang pertama sebenarnya pegawai honorer ini mereka punya banyak potensi tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan hal yang baik menjadi pegawai negeri, persoalan usia, persoalan kesempatan dan lain-lain ini membuat mereka tidak bisa diberikan kesempatan. Yang kedua peran P3K juga tidak bisa mencakup secara keseluruhan dengan aturan kita yang terakhir, sedangkan kita harus akui di kami di Papua yang paling bekerja luar biasa di daerah pedalaman, daerah terpencil itu adalah pegawai-pegawai honorer. Sekarang peran mereka ini ada di mana supaya dikasih masuk di dalam undang-undang ini dalam revisi ini. Jadi saya boleh saran pak seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman semua ini untuk menghargai mereka, Undang-Undang ASN ini juga honorer bisa ada di dalam ketentuannya,” pesannya.

Dalam RDPU itu Wabup John menyampaikan harapannya agar semua honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap.

“K1 sudah diangkat K2 terus hilang, sekarang kita berharap supaya bisa membantu kami di daerah, honorer-honorer ini bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk menghargai pengabdian mereka selama mereka membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas,” harapnya.

Ia pun memberi masukan kepada Komisi ASN bahwa Undang-Undang ASN sama sekali tidak kuat. Apabila ada rekomendasi apapun dari Komisi ASN, Pemerintah Daerah kadang-kadang tidak melaksanakan secara baik.

“Mungkin dalam Undang-Undang ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Panja ini bisa meningkatkan kewenangannya agar kami di daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengeksekusi apa yang disampaikan oleh komisi ASN,” ujarnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar