Diana Domakubun: Mantan Guru SDN Inauga Tuntut Hak, Silahkan ke Dinas Pendidikan dan Bupati Mimika

Bagikan Bagikan

Diana Domakubun,S.Pd (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Kepala Sekolah (Kepsk) SDN Inauga, Diana Domakubun,S.Pd mengaku dirong-rong beberapa mantan guru dan mantan Kepsek yang meminta hak dan bersikukuh tetap mau bertugas di SDN Inauga meski telah dipindahkan ke sekolah lain berdasarkan nota tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Diana pun meminta agar guru-guru dan Kepsek terkait untuk langsung menghadap ke Dinas Pendidikan ataupun Bupati Mimika, karena dirinya diangkat menjadi Kepsek di SDN Inauga dan guru-guru terkait dipindahtugaskan ke sekolah lain adalah keputusan dari Dinas Pendidikan dan Bupati Mimika.

“Kalau ada yang mau tuntut soal hak silahkan ke Dinas dan ke Bupati (Mimika). Saya hanya menjalani tupoksi saya, karena semua aturan itu datangnya dari atas. Jadi tidak bisa saya buat aturan sendiri,” ungkapnya, Senin (13/9/2021).

Hal ini disampaikan Diana usai mediasi di Polsek Mimika Baru. Dimana sebelumnya, sekitar jam 10.00 WIT beberapa guru dan mantan Kepsek SDN Inauga mendatanginya sekolah dan menuntut hak. Padahal menurut dia, beberapa guru dan mantan Kepsek tersebut bukan lagi tercatat dalam absen kepegawaian di SDN Inauga lantaran telah dipindahkan ke sekolah lain.

Kepada Wartawan Diana mengatakan, salah seorang guru yang telah dipindahkan ke SDN 1 Timika di Kwamki Narama dengan nota tugas tanggal 19 April 2021 sampai saat ini masih datang ke SDN Inauga dan menuntut agar namanya tetap masuk dalam daftar hadir guru di SDN Inauga.

“Dengan tuntutan itu, tentunya saya tidak punyai dasar hukum untuk masukan nama guru terkait ke daftar pegawai di SDN Inauga karena guru yang bersangkutan jelas telah pindah ke sekolah lain. Kalau sudah dipindahkan dengan nota tugas, berarti yang bersangkutan tidak lagi sebagai pegawai di SDN Inauga. Lalu dengan dasar apa saya memasukan kembali yang bersangkutan dalam daftar pegawai di SDN Inauga? Nota tugas itu kan ada tembusan ke guru terkait, Kepsek sekolah lama dan Kepsek di sekolah baru bagi guru tersebut dipindahkan,” ujarnya.

Menurut dia, Kepsek SDN 1 Timika di Kwamki Narama telah melakukan panggilan lebih dari satu kali kepada guru tersebut, akan tetapi tidak digubris dengan alasan tetap mau mengajar di SDN Inauga.

Selain menuntut agar tetap terdaftar sebagai guru di Inauga, hak-haknya pun dituntut ke SDN Inauga. Sedangkan dalam peraturan Bupati Mimika untuk setiap ASN yang tidak melaksanakan tugas, maka hak-haknya tidak akan dibayarkan. Dimana, satu hari tidak masuk kerja, maka haknya tidak akan dibayar 1%, sehingga mengingat tidak melaksanakan tugas selama tiga bulan, maka haknya banyak yang tidak dibayarkan. Kemudian, mengingat karena guru bersangkutan telah dipindahkan ke sekolah lain, maka hak-haknya ikut dan bukan lagi melalui SDN Inauga.

“Yang sakit saja kalau tidak ada surat keterangan dari Dokter, itu dihitung alpa dan pasti haknya tidak terbayar,” katanya.

Persoalan yang telah terjadi berkali-kali ini pun telah dimediasi lebih dari satu kali bersama Dinas Pendidikan termasuk Sekda Mimika, sehingga dianggap telah jelas dan telah selesai.

“Pak Sekda juga telah mengarahkan agar semuanya kembali bekerja seperti biasa. Namun, pernyataan Pak Sekda itu disalahartikan, sehingga mereka kembali bekerja ke SDN Inauga. Padahal seharusnya kembali bekerja ke sekolah baru berdasarkan nota tugas yang mereka terima. Tugas itu seharusnya sesuai nota tugas,” ujarnya.

Ia pun akan tetap menjalani tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai Kepsek di SDN Inauga. Dengan demikian, jika ada guru yang bukan lagi tercatat sebagai pegawai di SDN Inauga yang menuntut haknya, maka dia arahkan untuk langsung ke Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati.

Selain guru, mantan Kepsek juga menuntut kenapa insentifnya belum terbayar, padahal yang bersangkutan telah lama tidak jalankan tugas lantaran sakit, akan tetapi tidak menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter.

“Surat dari Bupati sudah ada bahwa ada ASN yang tidak melaksanakan tugas satu hari saja, maka insentifnya tidak dibayarkan. Apalagi kalau berbulan-bulan. Kalau sakit, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter supaya membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak sengaja tinggalkan tugas, tapi benar-benar karena sakit. Lagipula untuk hak-hak itu harusnya dituntut ke Dinas atau ke Bupati,” katanya.

Dijelaskan bahwa sejak pertama kali ia menggantikan mantan Kepsek itu, banyak guru di SDN Inauga yang tidak setuju dengan alasan bahwa yang harus menjadi Kepsek adalah salah satu guru di SDN Inauga yang diangkat menjadi Kepsek dan bukan Diana Domakubun.

“Saya juga tiba-tiba ditunjuk untuk mengganti Kepsek sebelumnya. Karena itu mereka menolak. Padahal saya ditunjuk dari Dinas dengan SK Bupati yang ditetapkan tanggal 16 Juli tahun 2020. Waktu itu SK saya diterbitkan bersamaan dengan rolling pejabat lainnya. Mereka klaim bahwa saya tidak punyai SK Bupati, tapi faktanya saya punyai SK dari Bupati dengan tandatangan Bupati juga,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengaku bahwa dengan adanya tuntutan seperti ini sangat menggangu. Ia pun telah membuat laporan lebih dari satu kali ke Polres dan Polsek, akan tetapi yang dilaporkan tidak memenuhi panggilan Kepolisian.

“Masalah ini sudah dimediasi berkali-kali di Dinas dan Sekda. Namun faktanya sampai sekarang masih saja menuntut ke saya. Saya pun kalau misalnya saya dipindahkan lagi, maka saya siap dipindahkan. Yang namanya ASN harus siap dipindahkan ke mana saja,” ungkapnya.

Salah satu mantan guru SDN Inauga, Maria Yoke Irianan mengaku bahwa untuk persoalan ini telah dilakukan pertemuan bersama Sekda. Namun, keputusan atas pertemuan itu hingga saat ini masih terkatung-katung dan mengakibatkan hak-haknya tertahan.

“Saya meminta bagaimana keputusan dari Bapak Sekda saat pertemuan di tahun lalu. Saya dan beberapa teman saya yang juga mengalami persoalan yang sama mengharapkan agar Bapak Sekda turun langsung ke lapangan bersama-sama menyelesaikan persoalan ini supaya jangan sampai masalah ini terkatung-katung,” ungkap Yoke yang juga hadir saat mediasi di Polsek Miru.

Tuntutan dilakukan ke SDN Inauga karena ia bersama rekan-rekannya agar ada kebijakan dari Dinas atas keputusan dari Sekda beberapa waktu lalu tersebut. Tuntutan itu bukan untuk menutup aktivitas belajar mengajar.

Menurut dia, ini merupakan akibat dari keputusan yang terkatung-katung dan janji yang tidak ditepati seperti ini.

Ia pun mengantongi SK sah dan satu nota tugas itu punya batas waktu. Saat ini telah genap satu tahun, maka yang dipertanyakan Dinas dan Sekda bahwa sesuai administrasi lama satu nota tugas itu berapa lama dan cepatnya berapa lama?

“Sekda memutuskan bahwa kami semua kembali bekerja seperti biasa, tetapi kenapa sampai hari ini nama kami tidak ada di laporan bulanan dan daftar hadir harian? Imbas dari hal itu, hak-hak kami tertahan,” ujarnya.

Pantauan Salam Papua, mediasi di Polsek Miru cukup alot dan diarahkan agar mediasi lanjutan dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Sekda. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar