DPRD Mimika Kosong, Paksakan Perbup Untuk APBD-P 2021 Sinyal Kesewenang-wenangan Penggunaan Anggaran

Bagikan Bagikan

Yohanes Felix Helyanan dan Alex Tsenawatme saat jumpa pers di Hotel Grand Tembaga (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Putusan Majelis Hakim PTUN Jayapura yang menyatakan batal Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/266/Tahun 2019 tentang Pelantikan Anggota DPRD Mimika Periode 2019-2024, dan kemudian diperkuat dengan putusan inkrah Mahkamah Agung, saat ini masih menyisakan persoalan ketatanegaraan.

Kondisi saat ini, DPRD Kabupaten Mimika terjadi kekosongan dikarenakan Gubernur Papua telah mencabut putusannya bernomor 155/266/Tahun 2019 tentang Pelantikan Anggota DPRD Mimika Periode 2019-2024, dan kemudian ada wacana bahwa akan dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Mimika untuk membayarkan hak-hak anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 sebagai pihak yang memenangkan gugatannya di PTUN Jayapura.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Mimika periode 2019-2024, Alex Tsenawatme dan Yohanes Felix Helyanan pada jumpa pers yang gelar di hotel Grand Tembaga Timika, Selasa (7/9/2021).

Kepada Salam Papua Wakil Ketua 2 DPRD Mimika periode 2019-2024, Yohanes Felix Helyanan mengatakan bahwa pihaknya sebagai anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 hanya korban dan bukan sebagai pihak yang bersengketa.

“Kami (anggota DPRD Mimika 2019-2024) ini hanya korban, bukan pihak yang bersengketa. Yang bersengketa adalah Gubernur Papua dan teman-teman penggugat (anggota DPRD Mimika 2014-2019),” katanya.

Pria yang akrab disapa John Tie ini mengungkapkan bahwa pihaknya harus melaksanakan tugas legislatif sesuai periode yang berlaku, yakni periode tahun 2019-2024.

Sesuai amanat undang-undang, lembaga legislatif di daerah dalam fungsi pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan tidak boleh terjadi kekosongan.

Akan sangat berbahaya jika terjadi kekosongan lembaga legislatif dan akhirnya cacat dalam fungsi kontrol dan pengawasan. Sebab dapat mensinyalir adanya tindakan-tindakan penyalahgunaan anggaran dan kesewenang-wenangan kekuasaan oleh lembaga eksekutif di daerah.

Untuk itu, Dia menegaskan, pihaknya meminta agar Gubernur Papua segera menerbitkan SK baru untuk mengaktifkan anggota DPRD Mimika periode 2019-2024.

“Kami harus melaksanakan tugas legislatif sesuai periode yang berlaku. Sehingga ketika Gubernur Papua mencabut SK sebelumnya sesuai mandat putusan PTUN Jayapura, maka Gubernur Papua harus menerbitkan SK baru untuk pengaktifan kami sebagai anggota DPRD Mimika agar tidak terjadi kekosongan di lembaga legislatif,” ungkapnya.

John Tie mengungkapkan bahwa pihak anggota DPRD Mimika 2014-2019 hanya meminta agar hak-haknya sebagai anggota dewan selama 1 tahun agar dibayarkan oleh pemerintah.

“Teman-teman yang lama itu (anggota DPRD Mimika 2014-2019) menyatakan yang penting ada kesepakatan dan anggota DPRD Mimika 2019-2024 dapat menjalankan tugas. Teman-teman tersebut tidak menghalangi dewan yang ada. Kesepakatan yang dimaksud adalah pemerintah membayarkan hak-hak dari anggota DPRD Mimika 2014-2019,” ujarnya.

Dirinya mengaku sangat mengapresiasi langkah Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,S.E,M.H yang memfasilitasi agar para anggota DPRD Mimika 2019-2024 bersama beberapa jajaran di Pemkab Mimika yakni Sekda, bidang hukum, dan inspektorat untuk meminta petunjuk di Jayapura oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Di Jayapura, 35 Anggota DPRD Mimika Periode 2019-2024 bertemu dengan Sekda Provinsi Papua dan sejumlah pihak terkait lainnya membahas masalah ini, dan sesuai arahan Pemerintah Provinsi Papua, harus ada koordinasi mengenai hak-hak dewan lama yang perlu diselesaikan.

Dalam pertemuan itu sempat terjadi deadlock karena ada insiden kecil sehingga akhirnya Sekda dan pejabat terkait berinisiatif bertemu dengan BPK RI dan Inspektorat Provinsi untuk meminta petunjuk, tapi di saat itu para anggota DPRD 2019-2024 tidak dilibatkan sehingga tidak mengetahui isi pembicaraannya.

Namun dia dan pihaknya terkejut dengan adanya informasi bahwa hak-hak mantan anggota dewan tersebut akan dibayarkan menggunakan Peraturan Bupati Mimika.

Dia pun mempertanyakan hal tersebut, mengapa begitu mudahnya mengeluarkan Perbup sedangkan DPRD Mimika saat ini sedang terjadi kekosongan?

“Petunjuk selanjutnya seperti apa sampai detik ini kami belum tahu. Tiba-tiba kami tahu dari media, Bupati Mimika mau gunakan Perbup untuk menyelesaikan hak-hak teman-teman dewan periode sebelumnya tanpa berkoordinasi dengan kami. Ini ada apa? Kami minta SK Gubernur Papua untuk mengaktifkan kami (anggota DPRD Mimika 2019-2024) segera dikeluarkan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran konstitusional di Mimika,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, hak-hak mantan anggota dewan tersebut sesungguhnya terdapat di dalam APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun 2021, yang hingga saat ini APBD-P tersebut belum diparipurnakan di DPRD Mimika sehingga belum ada penetapan.

Menurut dia, jika Pemkab Mimika memaksakan menggunakan Perbup untuk penetapan APBD-P 2021 tersebut dalam posisi DPRD Mimika yang sedang kosong saat ini, maka disinyalir bisa terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan dan penggunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terlalu mendesak.

“Jika Kabupaten Mimika mau menggunakan Perbup di APBD-P 2021, maka disinyalir bisa terjadi penggunaan anggaran yang sewenang-wenang untuk kegiatan-kegiatan yang belum terlalu mendesak. Untuk itu, dewan harus dilibatkan agar KUA dan PPAS yang sudah direvisi dilihat sama-sama dulu. Karena masih ada kegiatan-kegiatan lain yang emergensi dan waktunya sudah sangat mendesak seperti PON XX dan Pesparawi XIII se-Tanah Papua di Mimika,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga merasa seperti tidak dihargai oleh lembaga eksekutif. Seharusnya sebelum mengambil keputusan itu, pihak eksekutif menjelaskan kepada legislatif, bukan eksekutif menganggap legislatif sebagai bawahan sehingga serta merta membuat sesuatu tanpa pemberitahuan.

“Jangan memperlakukan kami anggota dewan menjadi seperti bawahannya lembaga eksekutif. DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah daerah (Bupati) sebagai lembaga eksekutif memiliki kedudukan yang sejajar di pemerintahan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Mimika periode 2019-2024, Alex Tsenawatme mengatakan hal yang sama, dimana terkait pembayaran hak anggota DPRD lama, Bupati Mimika telah menugaskan Sekda Mimika, Kepala Inspektorat dan Kabag hukum untuk pergi mengkoordinasikan mengenai hal ini namun hasil koordinasinya tidak pernah disampaikan ke pihaknya.

Tapi justru muncul pernyataan di media akan menggunakan Perbup, sehingga menimbulkan kecurigaan ada niat lain dari pihak eksekutif.

“Kami jadi curiga eksekutif memiliki niat yang lain. Kami sebenarnya berharap tim eksekutif yang dipercayakan itu berikan telaah yang baik ke Bupati karena Bupati sudah menunjuk mereka untuk melakukan koordinasi itu,” ujarnya.

Ia menyebutkan pada saat pihaknya melalukan pertemuan di Jayapura Pemerintah Provinsi sudah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi kekosongan di DPRD Mimika.

“Tidak boleh ada jeda, tidak boleh kosong tapi keadaan sekarang justru sebaliknya,” pungkas Alex. (Yosefina/Jiru)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar