Translate

Empat Anggota DPRD Mimika Diperiksa Penyidik KPK Terkait Kasus Gereja di Mile 32

Bagikan Bagikan
Gereja di Mile 32 (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Cukup lama diam di publik setelah ditetapkan sebagai tersangka tiga pejabat yakni EO, MS dan TA oleh KPK, kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan gereja Kingmi di Mile 32 ternyata masih terus bergulir.

Saat ini empat Anggota DPRD Mimika yakni Nurman S Karupukaro, Saleh Alhamid, Karel Gwijangge dan Elminus B Mom ikut dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan diperiksa di Mako Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua, jalan Agimuga mile 32 Distrik Kuala Kencana, Kamis (16/9/2021). 

Empat anggota DPRD aktif ini tercatat sebagai anggota tim Badan Anggaran (Banggar) periode 2014-2019 dan dikaitkan dengan pengesahan anggaran gereja besar itu.

Namun dari empat anggota dewan yang dipanggil, dua anggota dewan lainnya yaitu Karel Gwijangge dan Elminus B Mom belum hadir.

“Saya membenarkan adanya panggilan itu terhadap saya. Hari ni pun saya  dipanggil dan diperiksa terkait dengan perkara penggunaan APBD tahun 2014-2015 untuk pembangunan gereja Kingmi di Mile 32. Sebagai warga negara yang baik saya pastinya memenuhi panggilan tersebut. Saya datang sebelum waktu  yang ditentukan dalam surat panggilan itu. Saya diperiksa mulai jam 10.00 WIT sampai pukul 15.20 WIT. Nama penyidik yang periksa saya itu namanya Doni,” ungkap Nurman usai diperiksa, Kamis (16/9/2021).

Untuk pertanyaan mendasar yang dilontarkan penyidik KPK sebanyak 12, tetapi lantaran satu pertanyaan diulang-ulang, maka diperkirakan sebanyak 30 pertanyaan. Ia mengakui, baru dilantik sebagai anggota DPRD di bulan September tahun 2015, sedangkan anggaran tahap pertama pembangunan gereja tersebut telah ditetapkan sebelumnya menggunakan peraturan Bupati (Perbup), sehingga ia sampaikan bahwa ia tidak terlibat dalam pembahasan anggaran tersebut. Namun, yang dianggarkan hanya Rp 40 miliar, sehingga berdasarkan inisiatif DPRD, sisanya dibagikan untuk pembangunan rumah ibadah lainnya di Timika.

“Saya baru dilantik bulan September tahun 2015 sebagai anggota DPRD periode 2014-2019. Jadi DPRD periode 2014-2019 tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan anggaran pembangunan gereja itu,” ungkapnya.

Namun ada juga beberapa pertanyaan terkait dengan anggaran kelanjutan pembangunan gereja dimaksud. Ia pun mengaku bahwa memang DPRD menerima KUA-PPAS terkait usulan anggaran tahap kedua di tahun 2016 sebesar kurang lebih Rp 70 miliar, akan tetapi saat itu pun ditolak oleh Banggar dan DPRD secara keseluruhan.

Kemudian, ada lagi usulan anggaran ketiga sebesar Rp 50 miliar, akan tetapi pada saat itu masa jabatan DPRD 2014-2019 mau berakhir, sehingga mengalami deadlock waktu, tetapi Pemkab Mimika pun tetap menjalankan itu.

“Beberapa pertanyaan penyidik itu cukup membuat kami menjawabnya dengan penuh hati-hati. Yang jelas bahwa setiap warga negara yang menggunakan uang negara, memang harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Kita tahu DPR bukan pengguna anggaran, tapi hanya diberikan usulan yang sudah dilalui beberapa proses. Contohnya proses Musrenbang oleh Pemkab dan yang lainnya. Kemudian diberikan ke DPR KUA-PPASnya untuk dibahas,” tuturnya.

Dijelaskan, untuk kasus ini pun semua orang telah mengetahui bahwa telah ada tersangkanya sebanyak tiga orang. Dengan demikian, siapapun yang terlibat langsung mulai proses perencanaan, pembahasan hingga penerapan dan menjalankan proyek maka akan dimintai keterangan.

“Makanya siapapun dia, harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Kita tahu bahwa ini akibat tidak konsisten kepada aturan yang berlaku, sehingga KPK menemukan adanya penyalahgunaan anggaran negara,” jelasnya.

Pria yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi A ini mengatakan, tidak mengetahui secara pasti total keseluruhan anggaran pembangunan gereja bermasalah itu. Dalam hal ini Pemkab Mimika yang lebih tahu pasti besaran anggarannya hingga hari ini.

“Kapasitas kami diperiksa ini sebagai tim Banggar 2014-2015, tapi ternyata kami belum dilantik. Yang dipanggil kemungkinan bukan hanya kami berempat tapi akan ada anggota Banggar lainnya. Di DPR itu ada Banggar yang dibagi dua setengah tahun. Itu berarti ada yang ikut membahas dan ada yang tidak. Intinya tim Banggar itu 26 orang,” katanya.

Satu anggota DPRD lainnya yang juga telah memenuhi panggilan penyidik KPK adalah Saleh Alhamid. 

Saleh mengaku telah memenuhi panggilan dan penyidik KPK menayakan kurang lebih sebanyak 14 pertanyaan kepadanya. Dimana, seperti yang dijelaskan Nurman Karupukaro bahwa pertama anggaran itu ditetapkan tidak dilakukan bersama DPR, karena anggota DPR pun belum aktif saat itu.

Selanjutnya, setelah penetapan anggaran pertama, apakah ada penetapan anggaran selanjutnya untuk pembangunan objek yang sama? Mengingat, berdasarkan aturannya dana hibah tidak bisa diberikan dua kali berturut bagi objek yang sama.

“Saya diperiksa mulai jam 11.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT. Yang periksa saya namanya Jefri Silitonga. Saya ditanyakan kenapa sudah berulang-ulang kali saudara sebagai tim Banggar ikut menyetujui anggaran itu? Saya jawab dengan versi saya sendiri,” katanya yang juga komit untuk tidak mempublish apa jawabannya tersebut kepada KPK. 

Pertanyaan yang menurutnya sangat krusial yaitu terkait penganggaran dana sebesar Rp 46 miliar dengan Perbup. KPK bertanya, apa permasalahan awal hingga adanya perencanaan itu? Artinya apakah perencanaan pembangunan gereja Kingmi itu diawali dengan perencanaan atau tidak? Dan oleh siapa? Apakah melibatkan DPR serta pembangunan itu menjadi sebagai suatu kebutuhan yang mendesak?

“Saya ditanya apakah memang gereja itu dibangun untuk menjadi suatu icon di Mimika. Saya menjawab bukan, karena icon itu harusnya seperti di Surabaya yang ada patung atau tugu buaya dan hiu. Sebab kalau itu jadi icon, maka tempat ibadah lainnya juga bisa bikin icon. Jadi saya jawab sesuai pendapat saya,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, KPK sangat serius dalam menangani persoalan ini. Hal ini lantaran banyak orang yang terus-menerus menanyakannya. 

Panggilan terhadap dirinya pun bukan penyelidikan, tapi penyidikan yang artinya KPK telah mendapatkan dua alat bukti yang cukup. 

“Saya berharap semoga jawaban saya tidak ada interes karena saya menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu dan apa yang saya tidak tahu. Ketika ditanya kepada saya apakah perencanaan awal ada melibatkan DPRD? Maka saya jawab tidak, karena saat itu kami belum aktif,” tuturnya.

Saleh juga mengaku bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada saksi lainnya dalam hal ini tim Banggar terkait yang akan dipanggil dan diperiksa. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar