Translate

Hasil IKIP 2021, Provinsi Papua Masuk Kategori Sedang

Bagikan Bagikan
Wilhelmus Pigai (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Provinsi Papua dalam pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2021, berada di urutan ke 26 dari 34 provinsi se-Indonesia dengan nilai skor IKIP sebesar 66,34 atau berada di kategori sedang dan di bawah skor IKIP secara nasional, yakni sebesar 71,37.

Menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai dalam siaran persnya ke Salam Papua, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua tak lagi dianggap sebagai daerah yang tertutup, tertinggal, dan termiskin.

“Melainkan Papua dianggap sebagai daerah yang terbuka dan banyak keberhasilan pembangunan yang telah tercapai. Tapi tentu hasil ini merupakan kolaborasi dan kerja sama yang baik antar semua pihak, baik pemerintah maupun swasta secara bersama membangun tanah Papua. Selain itu, dukungan Gubernur Provinsi Papua yang maksimal dalam kerja-kerja Komisi Informasi Provinsi Papua,” jelas Wilhelmus, Selasa (21/9/2021).

Untuk itu, kata Wilhelmus, pihaknya berharap dalam pelaksanaan IKIP mendatang, Papua naik peringkat dengan mendapatkan skor yang baik dari hasil IKIP tahun 2021 ini.

“Kami juga berharap badan publik di Provinsi Papua dapat menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan badan publiknya dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat di tanah Papua,” terangnya.

Kegiatan IKIP Tahun 2021 ini merupakan kegiatan perdana Komisi Informasi sejak terbentuk di tahun 2009, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. IKIP dilaksanakan dengan tujuan untuk memotret implementasi UU KIP di tanah air.

Selain itu, menyediakan data dan rekomendasi terkait arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik serta mengasistensi badan publik mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat, maupun daerah oleh komisi informasi pusat, provinsi dan kabupaten-kota. Juga memberikan masukan dan rekomendasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah dan pusat. 

“Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi yang ikut melakukan survei IKIP oleh Kelompok Kerja (Pokja) IKIP Papua yang terdiri dari lima komisioner Komisi Informasi Papua dan dua orang external yang dipilih secara selektif dan mempunyai wawasan yang baik terkait UU KIP,” jelas Wilhelmus.

Sebelumnya, Pokja IKIP Papua telah melakukan wawancara mendalam terhadap sembilan informan ahli yang kompeten dalam keterbukaan informasi publik, baik dari wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi. Sembilan informan ahli mewakili tiga segmen yaitu badan publik, pelaku usaha, dan masyarakat yang sudah memberikan data, nilai dan fakta kondisi keterbukaan informasi Provinsi Papua. 

Kemudian, Pokja IKIP Papua juga telah mengumpulkan bahan data primer dan sekunder yang sudah diolah sebagai bahan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Daerah IKIP 2021 bersama Komisi Informasi Pusat di Kota Jayapura, Jumat, 16 April 2021. Salah satu tujuan FGD ini untuk memotret dan mengukur sejauh mana implementasi UU KIP ini dijalankan atau dilaksanakan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menjelaskan, persiapan dan pelaksanaan IKIP 2021 yang berlangsung selama satu tahun itu telah berhasil menetapkan IKIP secara nasional untuk pertama kalinya sejak 10 tahun pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tanah air.

“Adanya hasil IKIP Nasional 202I, maka dapat diketahui secara jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan UU KIP. Nilai IKIP Nasional 2021 sebesar 71,37 menunjukkan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tanah air berada pada kondisi sedang,” jelas Narayana dalam rilisnya.

Menurut Narayana, nilai IKIP Nasional merupakan hasil analisis dari penilaian 312 informan ahli 34 provinsi yang memberikan indeks 72,60 dan hasil penilaian 17 informan ahli nasional yang memberikan indeks 68,54, penilaian IKIP Nasional 2021 merupakan gambaran pelaksanaan keterbukaan Informasi publik selama tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember.

Narayana juga mengatakan, adanya nilai IKIP 2021 dapat memudahkan bagi stakeholder dalam mengevaluasi pelaksanaan UU KIP yang telah dijalankan badan publik maupun masyarakat pengguna informasi publik.

“Selain itu, nilai IKIP 2021 ini dapat menjadi catatan dan rekam jejak dalam proses pengawalan keterbukaan informasi publik di Indonesia serta akan jadi penguatan terhadap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan UU KIP itu sendiri,” katanya menegaskan. 

Sejak 10 tahun berdiri, kata Narayana, Komisi Informasi belum memiliki indeks yang dapat memotret secara keseluruhan tentang pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Namun menurutnya, untuk monitoring dan evaluasi (monev) kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan hasil monev itu dijadikan data awal untuk melengkapi penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Romanus Ndau Lendong selaku penanggungjawab pelaksanaan IKIP 2020 menyatakan, pelaksanaan IKIP telah mengukur tiga aspek penting secara bersamaan. Pertama, dapat mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), kedua mengukur persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information). 

“Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya,” jelas Romanus.

Bahkan menurutnya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. “Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik,” katanya meyakinkan. 

Ditambah Romanus bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Dengan demikian, pemerintah harus transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. (YOSEFINA) 

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar