pon xx papua
badan pendapatan daerah
info grafis pesparawi xiii se tanah papua

Kepala Bappeda Mimika: Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tidak Bisa Dilakukan dalam Tahun Anggaran yang Sama

Bagikan Bagikan
Yohana Paliling (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Perencanaan dan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu tahun anggaran, karena jika dilakukan dalam satu tahun anggaran maka akan memperlambat pembangunan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling belum lama ini.

Ia mengatakan, alangkah baiknya perencanaan pembangunan dikakukan menggunakan APBD Perubahaan sementara pembangunan dilakukan menggunakan APBD Induk.

“Itu yang selalu kami jaga, tidak ada perencanaan yang selalu bersamaan dengan fisik karena itu yang memperlambat pembangunan. Perencanaan memang paling bagus ada di APBD Perubahan nanti APBD induknya untuk pembangunan fisik jadi dia connect,” kata Yohana.

Ia mengungkapkan, perencanaan untuk sejumlah pembangunan telah dilaksanakan pada APBD 2020 lalu di antarannya rencana pembangunan Simpang 8 di Jalan Poros SP 5.

“Perencanaan sudah selesai di tahun 2020 lalu termasuk beberapa bangunan fisik itu sudah selesai semua. Sekarang kita di posisi kapan dibangun tinggal di sisi penganggaran fisik saja,” ungkapnya.

Menurut dia, karena sudah ada perencanaannya, sehingga jika ada anggarannya maka pembangunan bisa dilaksanakan. Artinya kalau direncanakan berarti sudah melalui kajian, sudah melalui forum grup discussion, tanah tidak bermasalah dan semua hal yang mendukung sudah selesai dilakukan.

Meskipun belum dilakukan pembangunan, lanjut dia, hal-hal yang dibutuhkan direncanakan saja terlebih dahulu, soal kapan pembangunannya disesuaikan dengan anggaran.

“Kita rencanakan saja dulu, soal kapan dibangun sesuai dengan anggaran. Jangan sampai saat kita butuh baru, waduh perencanaan belum ada akhirnya tidak bisa,” sebutnya.

Dalam APBD Perubahaan nanti, tambah dia, untuk perencanaan tidak ada pekerjaan yang nilainya terlalu besar, namun untuk beberapa gedung pemerintahan seperti Kantor Kelurahan Otomona dan Kantor Kelurahan Perintis awalnya tidak masuk dalam perencanaan, akan tetapi  setelah dalam perjalanan ada masukan-masukan dari masyarakat bahwa itu dibutuhkan sangat mendesak sehingga dimasukan.

“Nanti fisiknya di APBD Induk 2022,” tutupnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar