Translate

Revisi Perda RTRW Ditunda Karena Bupati Belum Bisa Meninggalkan Mimika, Dilanjutkan Setelah PON XX

Bagikan Bagikan

Yohana Paliling (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Proses revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika sudah masuk dalam tahap akhir, namun prosesnya akan dilanjutkan setelah pelaksanaan PON XX Papua di Timika.

Hanya saja masih ada satu kendala karena harus melengkapi dokumen persamaan kawasan wilayah perbatasan, antara Kabupaten Mimika dan Kaimana yang masih tumpang tindih.

“Persamaan kawasan wilayah ini terkait pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan antara Mimika dan Kaimana yang belum sama, bukan mengenai tapal batas,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling di Timika belum lama ini.

Ia menjelaskan, sebenarnya Pemkab Mimika sudah mau mengoordinasikan mengenai pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan agar terjadi persamaan kawasan dengan Kaimana, hanya saja karena Mimika dan Kaimana berbeda provinsi sehingga koordinasi terkait hal ini harus difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menurut dia, hampir seluruh wilayah di Indonesia menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Mimika juga dalam persiapan PON XX, maka pertemuan antara Pemkab Kaimana dan Mimika yang difasilitasi Kemendagri belum bisa dilakukan.

Apalagi dalam pertemuan yang dimaksud wajib dihadiri kepala daerah, tidak boleh diwakili. 

“Karena PPKM kan kantor-kantor tidak buka, sekarang sudah bisa tapi kita dalam tahap persiapan PON XX. Nah, yang hadir terakhir itu harus Kepala Daerah, harus Bapak Bupati tidak bisa yang lain, itu persyaratan dari Kementerian. Sebenarnya kami sudah berusaha mempercepat, Pak Bupati sudah bersurat meminta supaya pertemuan itu bisa zoom tapi dari Kemendagri tidak mengijinkan, tidak boleh Bupati harus ke sana,” ujarnya.

Dikatakan, setelah proses finalisasi di Jakarta diajukan ke DPRD kemudian ditetapkan Perda RTRW.

“Setelah koordinasi di Jakarta kita dapat berita acara terakhir tinggal diajukan ke DPRD untuk ditetapkan,” ujarnya.

Menurut Yohana, seharusnya jadwal koordinasi tersebut pada September akhir, tapi karena untuk sementara ini Bupati tidak bisa meninggalkan Mimika.

“Jadwal kita sebenarnya September akhir tapi karena Bupati tidak bisa meninggalkan Mimika sementara waktu karena PON jadi kita minta setelah PON dan mereka masih kasih waktu,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Kabupaten Mimika ini menjelaskan, pemanfaatan ruang kawasan harus sama, jangan sampai di kabupaten tetangga dijadikan kawasan industri sementara di Mimika dijadikan hutan lindung.

Dalam revisi RTRW ini, lanjut dia, banyak berubah terutama kawasan pemukiman dan perkotaan karena keadaan dulu dan sekarang yang sudah berbeda.

“Kalau dulu hutan semua sekarang kawasan pemukiman dan perkotaan sudah sampai di Iwaka sudah lebih luas karena kita membutuhkan itu untuk pembangunan,  ini yang kadang-kadang belum dipahami oleh masyarakat jadi ke depan harus kita sosialisasikan,” katanya.

Dia menyebutkan untuk kawasan  industri tidak boleh lagi di kawasan perkotaan tapi di kawasan pelabuhan.

Misalnya untuk kawasan pergudangan itu harus masuk di kawasan industri sehingga harus ada di Pelabuhan Poumako.

“Tapi di perkotaan masih banyak yang ajukan untuk gudang,” sebutnya.

Kemudian terkait galian C, Yohana menyebutkan sekarang tidak boleh di dalam kota semua harus ke Iwaka. Namun pemanfaatan ruang ini kadang-kadang banyak yang belum memahami atau tidak mau memahami.

“Ada yang mungkin berpendapat itu saya punya lahan, mau saya bikin apapun terserah saya, seperti itu kan tidak bisa. Tetap bertahan padahal sudah jelas-jelas Pak Bupati sampaikan mengenai galian C harus di Iwaka tidak ada lagi yang bikin-bikin lubang di dalam kota,” ujarnya. 

Menurutnya, kadang pemilik lahan beralasan mau bikin kolam tapi setelah petugas mengecek langsung ke lapangan ternyata galian C.

“Sehingga kami tidak bisa memberikan rekomendasi penataan ruang karena tujuannya bukan bikin kolam tapi galian,” ujarnya.

Urusan semacam ini untuk masa depan Kabupaten Mimika sehingga pihaknya harus jeli dan konsen, tidak bisa hanya di atas kertas saja.

“Kami harus ke lapangan, harus lihat betul, ambil titik ordinat ada masalah-masalah lagi di situ kita harus petakan semua,” sebutnya. (YOSEFINA)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar