RUU PKS Ganti Nama Jadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Esensinya Lebih Berpihak Pada Korban

Rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI saat berkunjung ke Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) Timika (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag.,SH., MH saat ditemui di sela-sela kunjungan ke Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) Timika, Rabu (15/9/2021), mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang esensinya lebih berpihak pada korban kekerasan seksual.

Ia mengungkapkan, RUU PKS ganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat ini masih dalam pembahasan dan tidak lama lagi akan disahkan.

“RUU PKS ganti nama menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini lagi kita bahas, jadi yang wajib itu harus dibahas dulu kalau dipercepat tapi akhirnya nanti harus bolak-balik mereview kembali Itu sama juga tidak berarti,” kata Endang.

Ia mengaku RUU tersebut memang harus segera diselesaikan. Pada dasarnya dulu telah dibahas beberapa persoalan namun sedikit menghambat karena tidak berbasis pada korban, tidak ‘care’ terhadap korban.

“Kalau RUU yang dulu judulnya penghapusan ini kan jadi tindak pidana karena semua tindak pidana ada di KUHP juga. Nantinya akan dibahas, cuma yang punya ranah siapa sehingga kita berpihak pada siapa melindungi siapa itu juga harus diatur. Insyaallah ini tidak lama, kelihatannya akan disahkan,” ujarnya.

Dikatakan, dalam perubahaan nama RUU tersebut, keberpihakan DPR RI pasti kepada korban karena pihaknya tidak menginginkan ada korban yang ke sekian, dan pasal-pasal diharapkan sudah berbasis pada penguatan, perlindungan terhadap korban, tidak keberpihakan kepada pelaku.

Tetapi kalau judulnya yang dulu ‘penghapusan’ justru memberi peluang yang sangat empuk bagi pelaku karena pelaku bisa mensiasati bahwa dia tidak melakukan kekerasan.

“Kekerasan itu tidak harus keras tetapi jika pelecehan seksual yang sampai terjadi pemerkosaan dan menjadi trauma karena ada bujuk rayu. Kalau masih pakai judul yang lama ‘penghapusan’ pelaku bisa lepas. Jadi harus bisa dibedakan, insyaallah DPR akan selalu berpihak pada korban,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan untuk Undang-Undang Perkawinan sudah diratifikasi bahwa orangtua bisa dikenakan pasal jika terjadi perkawinan anak di bawah umur.

Sehingga perlu pendekatan khusus ke orangtua, perlu pendampingan agar orangtua bisa memahami bahwa anak harusnya tidak menikah di bawah umur.

“Ini menjadi penting tapi kadang-kadang maunya kita itu tidak sesuai dengan kondisi daerah jadi memang harus ada cara-cara khusus, dan itu juga harus bersinergi dengan daerah itu sendiri, jadi tokoh-tokoh adat dan sebagainya ini yang kita ajak berdialog,” pungkasnya. (YOSEFINA)

Catatan redaksi: Judul dan bagian isi berita ini ada sedikit perubahan atas permintaan narasumber