pon xx papua
info grafis pesparawi xiii se tanah papua

Sebagai Amerika Kedua, Nanang Samodra: Saya Pikir Masyarakat Mimika Sudah Sejahtera Ternyata Belum

Bagikan Bagikan
Komisi VIII DPR RI saat melakukan tatap muka dengan Pemerintah Kabupaten Mimika pada Kamis (16/9/2021) (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Anggota komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ir.H. Nanang Samodra menganggap semua masyarakat di Kabupaten Mimika sangat sejahtera, karena memiliki tambang raksasa.

"Sebelum ke Timika bayangan saya masyarakat Mimika pasti sangat sejahtera karena ada tambang emas, dan biasanya anggapan Mimika adalah Amerika kedua tapi realitanya tidak demikian," ungkap Nanang saat tatap muka bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Kamis (16/9/2021).

Ternyata kata Nanang, di Mimika banyak memerlukan bantuan, membutuhkan bantuan Pemerintah pusat dan masih banyak yang harus dibenahi.

Hal senada juga disampaikan anggota komisi VIII DPR RI, Hj. Lisda Hendrajoni.

"Kita pikir dengan adanya tambang raksasa ini kesejahteraan masyarakat bisa terjamin, tapi ternyata masih banyak masyarakat yang miskin, ini akan menjadi fokus kami," ungkap Lisda.

Mantan Pramugari itu menyebutkan, setelah melihat dan mendengar secara langsung masukan dari Pemerintah Kabupaten Mimika, Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat internal untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Setelah ini kami akan rapat secara internal dan kami panggil PTFI untuk bahas hal ini, kita mau masyarakat di Mimika ini sejahtera," ujarnya.

Menurutnya, angka kemiskinan di Kabupaten Mimika terbilang cukup tinggi, di mana dari data keluarga penerima manfaat (PKM) baik itu bantuan sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan Sosial lainnya, Mimika salah satu penerima yang cukup tinggi.

"Ini artinya kemiskinan cukup tinggi," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Drs. H. Samsu Niang menambahkan, komisi VIII DPR RI segera menindaklanjuti hal ini.

Menurutnya, perlu ada peraturan daerah yang mengatur tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga semua perusahaan yang bergerak di Mimika harus tunduk pada peraturan yang Pemerintah Kabupaten Mimika dan apa yang menjadi program pemerintah harus didukung.

"Jangan sampai Pemerintah jalan sendiri dan perusahaan jalan sendiri.  Perusahaan harus mendukung pemerintah. Pemerintah yang atur mereka bukan mereka yang atur pemerintah," ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan, hal ini menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Sebenarnya kami sudah duduk bersama dengan PTFI dan membahas banyak hal, dan mereka meminta agar Pemkab Mimika bersama pihak lainnya duduk bersama bersinergi kemudian membagi tugas. Pemerintah Kabupaten Mimika punya tugas apa, PTFI punya tugas apa dan pihak lainnya punya tugas apa," kata Wabup John. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar