pon xx papua
info grafis pesparawi xiii se tanah papua

Sudah Mengabdi 2 Sampai 3 Tahun, 16 Honorer Dinas Satpol PP Mimika Tidak Diakomodir jadi Tenaga Kontrak

Bagikan Bagikan

Paulus Dumais.(Foto-SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA)
- Sebanyak 16 honorer Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika tidak diakomodir menjadi tenaga kontrak, padahal mereka sudah mengabdi sekitar 2 sampai 3 tahuh dan nama-nama 16 honorer itu sudah diusulkan oleh Kepala Dinas Satpol PP. 

“Kami juga tidak tau alasan apa kemarin waktu pengumuman nama mereka tidak ada padahal sudah kami usulkan dan mereka sudah mengabdi sekitar dua sampai tiga tahun,” ungkap Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Mimika, Paulus Dumai saat ditemui Salam Papua di Timika, Papua, Sabtu (18/9/2021). 

Ia mengatakan akan segera membuat surat revisi untuk mengusulkan kembali 16 honorer itu dengan harapan bisa diakomodir menjadi tenaga kontrak. 

“Kita akan bikin surat revisi untuk mengusulkan kembali mereka tapi tergantung dari yang punya kuasa  Bapak Bupati, kalau betul sayang untuk kehidupan mereka ya diakomodir. Karena mereka bekerja ini untuk kehidupan pribadi dan keluarga,” ujarnya. 

Menurutnya jumlah honorer Dinas Satpol PP Kabupaten Mimika sebanyak 230 orang, namun karena 16 orang tidak diakomodir sehingga berkurang menjadi 214 orang. Sementara PNS di dinas tersebut sebanyak 75 orang. 

Sementara dalam kriteria OPD Dinas Satpol PP minimal memilki 250 personel  dan maksimal 500 personel. 

Sedangkan menurut Paulus, jumlah personel saat ini belum memenuhi kriteria sehingga jika ada evaluasi OPD maka kemungkinan Dinas Satpol PP akan turun status menjadi kantor. 

“Ini apabila ada evaluasi OPD kemungkinan kita turun status ke kantor,” ucap Paulus. 

Dia menyebutkan kekurangan personel itu juga membuat personel Dinas Satpol PP tidak bisa mengawasi secara maksimal tempat-tempat yang biasanya digunakan warga untuk membuang sampah, namun saat ini sudah dilarang karena sudah ada tempat pembuangan sampah (TPS) di masing-masing kelurahan. 

Sehingga warga diwajibkan membuang sampah di TPS, tidak boleh lagi membuang di pinggir-pinggir jalan.  

Kendala lain bagi personel Satpol PP yakni hak dan kewajiban yang dinilai tidak seimbang. 

“Jadi terkait menjaga lokasi-lokasi yang biasanya jadi tempat pembuangan sampah oleh warga itu, yang penting hak dan kewajiban dari anggota harus seimbang. Kalau tanggung jawab berlebihan dan hak dia tidak peroleh itu kan ada bagian yang pincang. Kalau mereka harus berjaga terus di lokasi-lokasi itu minimal disediakan makanan saat jam makan,” ujarnya. (Yosefina)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar