Tuntut Ganti Rugi Timbunan, Warga Palang Akses Masuk Sekretariat Sub PB PON XX Mimika

Bagikan Bagikan
Aparat kepolisian saat membuka palang (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Tuntut bayar ganti rugi timbunan, warga lakukan aksi pemalangan akses masuk ke sekretariat Sub BP PON XX Mimika di Kampung Ninabua SP5 sekitar jam 08.00 WIT, Kamis (2/9/2021).

Stefanus Sany yang merasa rugi atas pembangunan jalan yang sementara dilakukan Dinas PUPR mengaku bahwa ia hanya menginginkan adanya Keadilan Sosialisasi Bagi Seluruh Rakyat Indonesia termasuk dirinya. Sebab, sebelum Dinas PUPR masuk, di tahun 2007, 2008 hingga 2009, ia telah melakukan penimbunan di akses jalan tersebut yang dilakukan secara manual tanpa adanya bantuan alat berat.

“Saya mau Pemerintah terapkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jangan karena dengan alasan untuk kepentingan PON, lalu abaikan hak saya. Pemerintah punya kewajiban untuk dengar keluhan masyarakat. Pemalangan ini saya lakukan sebagai bentuk pengaduan saya. Ke siapa lagi saya mengadu kalau bukan ke Pemerintah?,” ungkap Stefanus usai mediasi di kantor Polsek Mimika Baru (Miru).

Menurut dia, saat ini PUPR Mimika masuk dan mengerjakan jalan tersebut ibarat tamu masuk rumah orang tanpa permisi. Sebab, tanpa adanya komunikasi yang baik bersama RT termasuk dirinya. Ia  merasa Pemkab Mimika mengabaikan haknya yang telah bersusah payah menimbun material pasir sebanyak 278 ret di atas  jalan dengan panjang 455 meter dan lebar 6 meter tersebut.

“Itu saya ratakan dengan tenaga dan uang  saya sendiri, tenaga sendiri hanya dibantu skop tanpa alat berat. Makanya saya tuntut supaya Pemkab hargai itu. Pemkab kerjakan itu dengan uang negara, lalu bagaimana dengan kerugian saya?,” ujarnya.

Stefanus mengaku, tidak menghalangi pembangunan ataupun pelaksanaan PON XX, karena PON XX merupakan agenda nasional. Ia mengungkapkan, merupakan salah satu dari sekian banyak warga yang sangat mendukung pelaksanaan PON XX. Ia bangga Mimika menjadi tuan rumah pelaksanaan hajatan nasional itu. Namun, karena tidak adanya sosialisasi, komunikasi dan pendekatan yang baik, maka aksi ini pun terjadi dan harus berurusan hingga ke kepolisian.

“PUPR masuk seperti pencuri. Masuk tanpa adanya komunikasi. Siapa yang tidak senang adanya pembangunan di depan rumah, tapi prosedurnya seperti apa? Makanya sekarang kita harus berurusan hingga ke kantor Polisi,” ungkapnya.

Yang lebih mengejutkan lagi, menurut dia, pembangunan yang saat ini dilakukan PUPR hanya sampai di depan Sekretariat PB PON yaitu sepanjang 455 meter saja. Dirinya mempertanyakan kenapa seperti itu?

“Apakah setelah PON pekerjaan itu tidak dilanjutkan? Kalau sudah begitu saya sebagai warga mengadu ke siapa?” tuturnya.

Hal yang sama pun disampaikan Paskalis Sany selaku Ketua RT 19, Kampung Ninabua. Menurut dia, timbunan jalan tersebut merupakan dana pribadi Stefanus Sany, sehingga harus dihargai Pemkab Mimika.

“Kalau memang mau membangun, kenapa hanya sebatas di depan sekretariat PB PON saja? Kenapa tidak tuntaskan hingga ke belakang saja? Kalau begini, berarti warga patut curiga bahwa pemerintah tergesa-gesa hanya untuk kepentingan PON saja,” tutur Stefanus.

Sedangkan Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert Mayaut mengatakan bahwa jalan tersebut merupakan jalan umum. Dengan demikian, PUPR membantu untuk tingkatkan. Namun, karena anggarannya terbatas, maka pekerjaan juga hanya dilakukan sepanjang kurang lebih 500 meter.

“Harusnya masyarakat bersyukur itu. Dari panjang lima ratusan meter, kita baru kerjakan sekitar dua ratusan meter. Bukan semata-mata karena untuk kepentingan PON,” kata Roberth usai mediasi di Polsek Miru.

Untuk hal itu, warga terkait pun telah diminta membuat pernyataan untuk tidak menggugat agar kelak PUPR bisa melanjutkan pengerjaan jalan tersebut hingga tuntas secara keseluruhan.

“Kita akan lanjutkan pekerjaan itu secara keseluruhan, tapi bukan sekarang. Dan warga harus dukung itu,” katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar