Warga 7 Suku Tuntut Bupati Mimika Terima Mereka Sebagai Relawan PON XX Tanpa Syarat Vaksin

Bagikan Bagikan

Sejumlah Warga 7 Suku saat menyampaikan aspirasi di depan Sekretariat Bidang SDM Sub PB PON XX Timika (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Sejumlah warga perwakilan 7 suku mendatangi Sekretariat Bidang SDM Sub PB PON XX Mimika dan menuntut agar Bupati Mimika Eltinus Omaleng langsung menangani perekrutan relawan khusus warga 7 suku serta mengeluarkan surat keputusan bahwa calon relawan warga 7 suku tidak harus memiliki sertifikat vaksin.

“Itu yang kami datang. Kami tidak minta apa-apa. Kami mau dalam perekrutan relawan PON ini, Bupati mengeluarkan surat agar Bapak Bupati sendiri yang tangani khusus untuk 7 suku,” ungkap salah seorang perwakilan warga 7 suku saat menyampaikan aspirasinya di depan Sekretariat Bidang SDM Sub PB PON XX Mimika di Jalan Hasanuddin, Sabtu (4/9/2021).

Melalui salah seorang  perwakilannya, warga 7 suku ini mengatakan bahwa setiap pemimpin di semua Kabupaten mempunyai hak untuk masyarakanya sendiri. Meski dari pemerintah pusat punya sistem, akan tetapi pemimpin di masing-masing daerah atau kota punya tanggungjawab, demikian juga halnya dengan Bupati Eltinus Omaleng.

“Bupati harus mengeluarkan surat agar semua berkas khusus bagi warga 7 suku semuanya harus disetujui tanpa adanya serifikat vaksin. WHO luar negeri mengatakan bahwa manusia punya pendapat dan ide masing-masing. Dengan demikian, masyarakat berhak untuk tidak divaksin, sehingga tidak diharuskan untuk divaksin. Ada ketetapannya dan tidak ada paksaan. Kalau ada masyarakat yang tidak mau divaksin, maka jangan divaksinkan,” katanya.

Warga 7  suku merupakan tuan rumah, sehingga harus lebih banyak porsi dalam menjadi relawan.

Selain aspirasi lisan, melalui salah seorang perwakilan lainnya membacakan aspirasi secara tertulis. Disampaikan, dalam UUD nomor 36 tahun 2019 tentang kesehatan, dimana dalam pasal 5 ayat 3 menunjukan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya. UUD 1945 pasal 28, dimana setiap orang berhak untuk hidup serta  berhak memperhatikan hidup dan kehidupannya.

Selain itu, mereka merasa bahwa sebagai warga 7 suku atau orang asli Papua (OAP) tidak diutamakan dalam kegiatan PON XX, maka pindahkan PON XX cluster Mimika di tempat lain.

Menanggapi aspirasi ini, Ketua Panitia Perekrutan Relawan SUB PB PON XX Mimika, Yuda Noya mengatakan pada intinya aksi tersebut dilakukan lantaran ada ketidakpuasan karena adanya salah satu persyaratan dalam menjadi relawan PON XX di Timika yaitu wajib vaksin.

Sementara menurut Yuda, Panitia khususnya Bidang SDM Sub PB PON XX Mimika juga sesuaikan dengan arahan dari Kementerian dan Bupati yang mana salah satu syarat mutlak bagi calon relawan ialah wajib vaksin. Diketahui juga bahwa PON merupakan perhelatan nasional, dalam hal ini yang datang ke Timika pastinya tamu dari berbagai provinsi se-Indonesia khususnya yang sesuai dengan sembilan cabang olahraga (cabor) yang dilaksanakan di Timika.

“Harus vaksin itu bukan kita di Timika saja, tapi diarahkan dari pusat yaitu dari Kementerian. Kami juga sebagai panitia harus vaksin, makanya untuk relawan juga sama harus divaksin,” tutur Yuda saat ditemui Salam Papua di Sekretariat Bidang SDM Sub PB PON XX Mimika, Sabtu (4/9/2021).

Dari aspirasi warga 7 suku itu meminta kebijakan khusus dari Bupati selaku Ketua Umum Sub PB PON Mimika agar ada pengecualian bagi pemuda 7 suku itu, dalam hal ini tanpa harus divaksin. Namun selaku Panitiapun juga telah menyampaikan kepada sejumlah warga yang menyampaikan aspirasi tersebut bahwa Panitia tidak bisa mengambil keputusan, karena pengambilan keputusan tentunya merupakan ranahnya Bupati.

“Kami  sebagai panitia sifatnya hanya bisa menerima aspirasi tersebut dan tentunya aspirasi itu akan kami lanjutkan kepada pimpinan kami yang lebih tinggi seperti koordinator bidang SDM yaitu Pak Agus Krey. Selanjutnya Pak Agus Krey akan teruskan ke atas sampai kepada Ketua Umum yaitu Bapak Bupati. Intinya kami tidak bisa mengambil keputusan,” tutur Yuda.

Dijelaskan juga, panitia merupakan eksekutor. Dalam hal ini, apa yang menjadi keputusan pimpinan maka akan diteruskan.

“Kami sebagai panitia juga ada yang baru divaksin beberapa hari lalu, karena kita pun diperhadapkan dengan aturan untuk terbentuknya imunitas tubuh. Apalagi PON ini benar-benar detail, di bagian-bagian terkecil pun harus benar-benar divaksin, karena semua tamu PON yang hadir, baik atlet, official bahkan relawannya juga pastinya sudah divaksin,” ujarnya.

Dijelaskan, aspirasi itu lebih condong kepada hak asasi manusia (HAM). Panitia pun dalam hal ini tidak memaksakan untuk divaksin, tapi panitia pun harus ikuti aturan dari pusat yang mana syarat untuk menjadi relawan itu salah satunya harus divaksin. Apalagi rekrut relawan itu dilakukan dengan sistem online, sehingga setiap berkas dimasukan ke sistem melalui NIK KTP. Sistem itupun nantinya terintegrasi juga dengan Dukcapil dan tim vaksinasi Dinkes. Dengan demikian, jika berkas dimasukan dan belum ada syarat vaksin, maka secara otomatis dari sistem ditolak.

“Ini bukan kita yang tolak, tapi nantinya juga akan ditolak sistem kalau syarat dalam berkas ada yang tidak lengkap. Tapi kami sudah memberikan pemahaman kepada adik-adik kita yang melakukan aksi itu,” ujarnya.

Katanya, aspirasi dilakukan hanya kurang lebih selama 30 menit dan tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan. Aksi itupun merupakan hak masyarakat termasuk warga 7 suku, tetapi merekapun sangat memahami situasi dan langsung membubarkan diri usai diberikan pemahaman.

“Aksi mereka aman-aman saja dan tidak lama,” katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar