 |
| Sejumlah Warga 7 Suku saat menyampaikan aspirasi di depan Sekretariat Bidang SDM Sub PB PON XX Timika (Foto:SAPA/Acik) |
SAPA (TIMIKA) – Sejumlah warga perwakilan 7 suku mendatangi Sekretariat Bidang SDM Sub PB PON XX Mimika dan menuntut agar Bupati Mimika Eltinus Omaleng langsung menangani perekrutan relawan khusus warga 7 suku serta mengeluarkan surat keputusan bahwa calon relawan warga 7 suku tidak harus memiliki sertifikat vaksin.
“Itu yang kami datang. Kami tidak minta apa-apa. Kami mau
dalam perekrutan relawan PON ini, Bupati mengeluarkan surat agar Bapak Bupati
sendiri yang tangani khusus untuk 7 suku,” ungkap salah seorang perwakilan
warga 7 suku saat menyampaikan aspirasinya di depan Sekretariat Bidang SDM Sub
PB PON XX Mimika di Jalan Hasanuddin, Sabtu (4/9/2021).
Melalui salah seorang
perwakilannya, warga 7 suku ini mengatakan bahwa setiap pemimpin di
semua Kabupaten mempunyai hak untuk masyarakanya sendiri. Meski dari pemerintah
pusat punya sistem, akan tetapi pemimpin di masing-masing daerah atau kota
punya tanggungjawab, demikian juga halnya dengan Bupati Eltinus Omaleng.
“Bupati harus mengeluarkan surat agar semua berkas khusus
bagi warga 7 suku semuanya harus disetujui tanpa adanya serifikat vaksin. WHO
luar negeri mengatakan bahwa manusia punya pendapat dan ide masing-masing.
Dengan demikian, masyarakat berhak untuk tidak divaksin, sehingga tidak diharuskan
untuk divaksin. Ada ketetapannya dan tidak ada paksaan. Kalau ada masyarakat
yang tidak mau divaksin, maka jangan divaksinkan,” katanya.
Warga 7 suku
merupakan tuan rumah, sehingga harus lebih banyak porsi dalam menjadi relawan.
Selain aspirasi lisan, melalui salah seorang perwakilan
lainnya membacakan aspirasi secara tertulis. Disampaikan, dalam UUD nomor 36
tahun 2019 tentang kesehatan, dimana dalam pasal 5 ayat 3 menunjukan bahwa
setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan bagi dirinya. UUD 1945 pasal 28, dimana setiap orang berhak
untuk hidup serta berhak memperhatikan
hidup dan kehidupannya.
Selain itu, mereka merasa bahwa sebagai warga 7 suku atau
orang asli Papua (OAP) tidak diutamakan dalam kegiatan PON XX, maka pindahkan
PON XX cluster Mimika di tempat lain.
Menanggapi aspirasi ini, Ketua Panitia Perekrutan Relawan
SUB PB PON XX Mimika, Yuda Noya mengatakan pada intinya aksi tersebut dilakukan
lantaran ada ketidakpuasan karena adanya salah satu persyaratan dalam menjadi
relawan PON XX di Timika yaitu wajib vaksin.
Sementara menurut Yuda, Panitia khususnya Bidang SDM Sub PB
PON XX Mimika juga sesuaikan dengan arahan dari Kementerian dan Bupati yang
mana salah satu syarat mutlak bagi calon relawan ialah wajib vaksin. Diketahui
juga bahwa PON merupakan perhelatan nasional, dalam hal ini yang datang ke
Timika pastinya tamu dari berbagai provinsi se-Indonesia khususnya yang sesuai
dengan sembilan cabang olahraga (cabor) yang dilaksanakan di Timika.
“Harus vaksin itu bukan kita di Timika saja, tapi diarahkan
dari pusat yaitu dari Kementerian. Kami juga sebagai panitia harus vaksin,
makanya untuk relawan juga sama harus divaksin,” tutur Yuda saat ditemui Salam
Papua di Sekretariat Bidang SDM Sub PB PON XX Mimika, Sabtu (4/9/2021).
Dari aspirasi warga 7 suku itu meminta kebijakan khusus dari
Bupati selaku Ketua Umum Sub PB PON Mimika agar ada pengecualian bagi pemuda 7
suku itu, dalam hal ini tanpa harus divaksin. Namun selaku Panitiapun juga
telah menyampaikan kepada sejumlah warga yang menyampaikan aspirasi tersebut
bahwa Panitia tidak bisa mengambil keputusan, karena pengambilan keputusan tentunya
merupakan ranahnya Bupati.
“Kami sebagai panitia
sifatnya hanya bisa menerima aspirasi tersebut dan tentunya aspirasi itu akan
kami lanjutkan kepada pimpinan kami yang lebih tinggi seperti koordinator
bidang SDM yaitu Pak Agus Krey. Selanjutnya Pak Agus Krey akan teruskan ke atas
sampai kepada Ketua Umum yaitu Bapak Bupati. Intinya kami tidak bisa mengambil
keputusan,” tutur Yuda.
Dijelaskan juga, panitia merupakan eksekutor. Dalam hal ini,
apa yang menjadi keputusan pimpinan maka akan diteruskan.
“Kami sebagai panitia juga ada yang baru divaksin beberapa
hari lalu, karena kita pun diperhadapkan dengan aturan untuk terbentuknya
imunitas tubuh. Apalagi PON ini benar-benar detail, di bagian-bagian terkecil pun
harus benar-benar divaksin, karena semua tamu PON yang hadir, baik atlet,
official bahkan relawannya juga pastinya sudah divaksin,” ujarnya.
Dijelaskan, aspirasi itu lebih condong kepada hak asasi
manusia (HAM). Panitia pun dalam hal ini tidak memaksakan untuk divaksin, tapi
panitia pun harus ikuti aturan dari pusat yang mana syarat untuk menjadi
relawan itu salah satunya harus divaksin. Apalagi rekrut relawan itu dilakukan
dengan sistem online, sehingga setiap berkas dimasukan ke sistem melalui NIK
KTP. Sistem itupun nantinya terintegrasi juga dengan Dukcapil dan tim vaksinasi
Dinkes. Dengan demikian, jika berkas dimasukan dan belum ada syarat vaksin, maka
secara otomatis dari sistem ditolak.
“Ini bukan kita yang tolak, tapi nantinya juga akan ditolak
sistem kalau syarat dalam berkas ada yang tidak lengkap. Tapi kami sudah
memberikan pemahaman kepada adik-adik kita yang melakukan aksi itu,” ujarnya.
Katanya, aspirasi dilakukan hanya kurang lebih selama 30
menit dan tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan. Aksi itupun merupakan hak
masyarakat termasuk warga 7 suku, tetapi merekapun sangat memahami situasi dan
langsung membubarkan diri usai diberikan pemahaman.
“Aksi mereka aman-aman saja dan tidak lama,” katanya. (Acik)
0 komentar:
Posting Komentar