Translate

Kasus Korupsi BST di Distrik Mimika Barat, Calon Tersangkanya Seorang PNS

Bagikan Bagikan
AKP Hermanto (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial tunai (BST) kurang lebih senilai Rp 500 juta untuk masyarakat penerima manfaat di Distrik Mimika Barat saat ini telah rampung ditangani unit Tipikor Polres Mimika.

Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Hermanto mengaku bahwa gelar perkara telah dilakukan beberapa waktu lalu dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) telah diserahkan ke Kejaksaan. Meski saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, namun jika telah dinaikan ke penyidikan, maka akan dilanjutkan dengan penetapan tersangka.

“Calon tersangka seorang PNS. Dia tidak kemana-mana dan kooperatif selama pemeriksaan. 7 Kepala Kampung tidak mungkin jadi tersangka. Justru kepala kampung itu dirugikan,” ungkap AKP Hermanto, Senin (18/10/2021).

Audit investigasi oleh APIP Inspektorat juga telah diterima dan berkas perkara sementara diubah dari lidik ke sidik, selanjutnya penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP).

Sementara itu, hingga saat ini 5 dari 7 kepala kampung di Distrik Mimika Barat terus memenuhi panggilan unit Tipikor guna dimintai keterangan.

“Kami tujuh kepala kampung ini semuanya sudah diperiksa. Hari ini kami ada lima orang yang diperiksa,” ungkap Kepala Kampung Migiwa, Estakius Kawai.

Estakius mengatakan, ia bersama beberapa kepala kampung lainnya sangat kecewa dengan penyalahgunaan BST tersebut. Sebagai kepala kampung, mereka menjadi bulan-bulanan warga setelah tahu tentang adanya BST, karena yang masyarakat tahu di kampung dan distrik lainnya telah dibagikan secara merata.

Saat BST disalurkan, Kepala Distrik memanggil semua Kepala Kampung ke kantor, tapi tidak diberikan sosialisasi terkait seperti apa prosedur pembagiannya. Atas inisiatif setiap kepala kampung dan mengantisipasi kecemburuan sosial di antara masyarakat, maka BST tersebut dibagi rata.

“Kami baru tahu kalau BST itu khusus warga yang kurang mampu setelah kami dipanggil saat pemeriksaan pertama di Polres. Karena tidak disosialisasikan peruntukan dana tersebut, maka kami juga bagi rata ke semua masyarakat yang ada supaya tidak bermasalah,” katanya.

Kepala Distrik yang saat ini tersangkut dugaan penyalahgunaan BST ini sebetulnya tidak disetujui masyarakat, karena masyarakat masih menginginkan kepala distrik yang lama.

“Kepala Distrik yang sekarang ini baru satu tahun dua bulan menjabat, tapi sudah terjadi seperti ini. Makanya dulu masyarakat tidak mau kepala distrik yang lama diganti,” ujarnya.

Sementara Kapolsek Mimika Barat, Iptu Alfred Daniel Wasia mengatakan bahwa BST itu langsung diberikan ke setiap kepala kampung dengan jumlah penerima yang terbatas. Karena ketika dana tersebut dibagi ke masyarakat, maka pasti terjadi keributan, sehingga kepala kampung mengambil kebijakan membagikannya ke tiap RT dan diteruskan ke masyarakat.

“Dengan kebijakan itu jadi semua masyarakat menjadi tenang. Kalaupun dalam datanya hanya ada 8 orang yang terima di satu kampung, tapi itu tidak bisa, karena akan jadi keributan di kampung. Makanya kepala kampung atur bagi rata, biar satu orang dapat Rp 50 ribu ataupun Rp 100 ribu,” kata Wasia.

Waktu penerimaan BST dari Kepala Distrik, setiap kepala kampung tidak bisa membantah, karena takut mendapat persoalan ke depannya ketika mereka membutuhkan rekomendasi dan yang lainnya. Makanya mereka hanya menerima dan menandatangani blanko kosong tanpa ada nominal uangnya.

Wasia menjelaskan, setiap penyaluran bantuan termasuk BST, Polsek dan Kormail selalu mendampingi. Demikian juga saat diberikan ke masyarakat, Polsek dan Koramil selalu bekerjasama dengan kepala kampung agar semuanya bisa berjalan lancar dan aman.

Sebelumnya Kepala Distrik Mimika Barat telah mengaku adanya pemotongan dana tersebut senilai Rp 500 juta yang menurut dia dipergunakan untuk biaya transportasi, akomodasi dan bahan makanan saat penyaluran. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar