Ketua MKKS Meepago B Desak Pemda Mimika Segera Bentuk Unit Perbantuan

Ketua MKKS Meepago B, John Lemauk ,S.Pd,M.Eng (Foto:SAPA/Yosefina)

SAPA (TIMIKA) - Sejak beralihnya pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, sejak itu pula SMA dan SMK yang ada di Mimika tidak mendapatkan lagi dana bantuan ujian nasional, insentif guru, dan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).

Pasalnya, sudah tiga tahun lamanya sejak peralihan tersebut hingga saat ini Mimika belum memiliki unit perbantuan SMA/SMK yang menjembatani kabupaten dan provinsi.

“Hanya Mimika yang belum punya unit perbantuan, kalau kabupaten lain sudah ada. MKKS punya sumber keuangan tidak ada induk artinya induk perbantuan tidak ada. Selama ini saya sudah minta bantu ke pemerintah daerah. Saya ketemu langsung dengan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah tapi jawabannya nanti dan sampai sekarang belum ada realisasi,” kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Mimika, John Lemauk,S.Pd,M.Eng saat ditemui Salam Papua di Timika, Jumat (22/10/2021).

John Lemauk kembali menegaskan bahwa Kabupaten Mimika memerlukan unit perbantuan SMA/SMK untuk memudahkan akses pengurusan segala kebutuhan administrasi maupun keuangan.

“Unit perbantuan ini seharusnya dilantik oleh bupati supaya akses jembatan kami mengurus apa saja baik dana ujian nasional, dana praktik kerja industri (Prakerin), insentif dan Bosda. Sudah tiga tahun ini kami hanya menerima dana BOS saja yang kami kelola sampai sekarang,” ungkapnya.

Mimika yang masuk ke dalam wilayah Meepago B selain Asmat dan Puncak ini dalam perkembangannya menyangkut sistem kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap mengacu kepada kebijakan pemerintah daerah.

“Kami yang mengurus sumber daya manusia (SDM) ini selama tiga tahun. Ini, kami seolah-olah kehilangan induk padahal kami berada di sini. Kami minta Pemda harus memperhatikan kami karena kami yang mengurus SDM di wilayah Timika ini hingga puluhan tahun ke depan,” tandasnya.

Dikatakan, siswa-siswi SMA/SMK di wilayah Meepago ini diatur berdasarkan aturan dari Pemda masing-masing, bukan aturan provinsi, sehingga Pemda harus serius mengurus adanya unit perbantuan SMA/SMK ini.

“Jadi anak-anak yang kami urus ini bukan anak provinsi melainkan anak kabupaten Mimika. Di sini ada 24 SMK dan 19 SMA sehingga total 43 sekolah SLTA yang kami tangani. Mau urus kenaikan pangkat harus terbang ke Jayapura, kenapa tidak cepat Pemda menunjuk unit perbantuan karena secara SK dan aturan UU itu sudah ada,” tukasnya.

Ia berharap agar Pemda Mimika melihat serius persoalan ini karena pendidik adalah bagian dalam membangun SDM di wilayah Papua khususnya Mimika.

“Pemda harus lantik unit perbantuan yang mengurus SMA dan SMK supaya insentif honor, Bosda dan lainnya Pemda wajib harus kasih karena itu adalah kebijakan daerah,” harapnya. (YOSEFINA)