pon xx papua
info grafis pesparawi xiii se tanah papua

Mantan DPRD Mimika Tolak Kompensasi Rp 18 Miliar, Mintanya Rp 130 Miliar

Bagikan Bagikan
Para mantan anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 yang menggelar press conference (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Sebanyak 26 mantan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 menolak kompensasi senilai Rp 18 miliar yang saat ini dianggarkan Pemkab Mimika melalui APBD Perubahan 2021.

Mereka menilai bahwa dalam putusan Gubernur Papua tidak tercatat adanya kompensasi, tetapi berupa berita acara pengaktifan kembali jabatan mereka selama satu tahun. Meskipun harus dibayarkan kompensasi atas hak-hak melekat, namun jumlahnya bukan Rp 18 miliar, tetapi Rp 130 miliar.

Hal ini disampaikan saat melakukan press conference. Dimana salah satu mantan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019, Antonius Kemong menyampaikan pihaknya mengetahui saat ini Pemkab Mimika sementara melaksanakan pembahasan untuk penetapan APBD P 2021 sebesar Rp 4,4 triliun. Dalam anggaran daerah itu juga tercantum kompensasi untuk pihaknya senilai Rp 18 miliar.

Sebagai penggugat, 26 mantan dewan ini mempertanyakan seperti apa perhitungan Pemkab Mimika atas kompensasi Rp 18 miliar itu. Padahal di dalam putusan Gubernur Papua itu harus mengembalikan harkat dan martabat 26 mantan anggota dewan dan hak-hak melekatnya juga harus diperhitungkan.

"Hal-hal ini tidak mereka lakukan, tetapi malah tetapkan Rp 18 miliar. Itu oke saja, karena itu proses yang mereka jalankan sendiri. Namun yang kami ingatkan kepada Pemkab Mimika adalah bahwa proses yang kami lakukan sudah berjalan beberapa waktu lalu hingga ke Provinsi dan dari Provinsi pun mengarahkan agar kami kembali diaktifkan," kata Anton di jalan Cendrawasih, Jumat (8/10/2021).

Dia mengungkapkan, Plt Sekda Provinsi telah memberikan berita acara kepada Pemkab Mimika melalui Sekda Mimika, Michael Gomar. Di dalamnya tertuang persoalan pengaktifan DPRD baru, dalam hal ini periode 2019-2024 serta berita acara penyelesaian masalah 26 mantan anggota DPRD periode 2014-2019 selaku penggugat.

"Plt Sekda Provinsi yang sampaikan seperti itu. Makanya kami sangat mengapresasi kepada Pemerintah Provinsi karena niatnya mereka sangat bagus supaya masalah ini cepat selesai. Nah kenapa sampai di Pemkab Mimika berita acara tersebut tidak dibuka. Makanya kami heran. Kok orang sekelas Sekda Provinsi Papua bisa membohongi kami? Itu kan tidak mungkin," ujarnya.

Menurut dia, Sekda Provinsi sampaikan bahwa yang diberikan ke Pemkab Mimika tersebut terkait SK pengaktifan kembali dan berita acaranya adalah penyelesaian masalah gugatan pihaknya.

Usai dari Provinsi, pihaknya dipanggil ke Bappeda bersama Sekda Mimika. Yang dipertanyakan juga adalah terkait berita acara dari Sekda Provinsi, akan tetapi Sekda Mimika mengaku bahwa amplop itu belum dibuka. Bahkan Sekda Mimika mengaku bahwa dalam amplop itu hanya SK pengaktifan kembali, tetapi berita acara penyelesaian masalah tidak ada.

"Itu disatukan dalam satu amplop dan kami pun disuruh kembali ke Timika. Ini berarti ada kejanggalan yang dilakukan di Pemkab Mimika ini. Itu ada celah hukum yang bisa kami tempuh juga. Karena urusan kami sudah dilimpahkan ke Pemkab Mimika," tuturnya.

Dengan demikian, pihaknya minta kepada Pemkab Mimika, SK dan berita acara yang telah diserahkan Sekda Provinsi kepada Sekda Pemkab Mimika harus dibuka. Dalam perhitungan pihaknya, kompensasi itu bukan hanya Rp 18 miliar, tetapi Rp 130 miliar. Itu berdasarkan putusan hukum, berdasarkan perhitungan hak-hak melekat selama masa jabatan setahun.

"Angka itu sudah kami serahkan ke Sekda Provinsi dan Sekda Mimika saat pertemuan di Bappeda. Herannya mereka sudah mau tetapkan APBD P sebesar Rp 4,4 triliun dan anggaran hak kami yang Rp 130 itu tidak dimasukkan, malah hanya dianggarkan Rp 18 miliar," katanya.

Anton juga mengatakan agar masyarakat tahu bahwa yang pihaknya tuntut bukan sesuatu yang asal-asalan, akan tetapi itu berdasarkan putusan hukum. Masyarakat harus tahu, putusan hukum negara itu harus diterjemahkan dan dilakukan Pemkab Mimika, karena itu persoalan kebenaran.

Sedangkan mantan dewan lainnya yakni Elieser Ohe menegaskan agar Pemkab Mimika jangan mencoreng nama Gubernur Papua. Hasil yang pihaknya serahkan lewat Plt Sekda Papua dan Sekda Papua pun tidak mungkin menipu, karena putusan pun telah diserahkan kepada Sekda Pemkab Mimika. Rp 130 miliar itu merupakan hak melekat, harkat martabat serta kedudukannya harus dikembalikan.

"Kami minta supaya Pemkab tidak boleh menipu, karena putusan dari Provinsi telah diserahkan dan nilai untuk hak melekat mantan anggota DPRD itu sebanyak Rp 130 miliar, bukan Rp 18 miliar. Kalau Pemkab (Mimika) menipu, berarti mencoreng nama Gubernur," kata Elieser.

Sedangkan Yohanes Wantik menilai bahwa ini telah menjadi keadaan darurat karena Pemkab keliru menerjemahkan putusan yang ada. Harusnya putusan hukum MA tidak boleh dilemahkan oleh peraturan Gubenur ataupun Perda, karena telah diuji.

"Tidak bisa peraturan perundang-undangan itu dilemahkan oleh Perda. Ini harus diingat dan harus diterjemahkan baik oleh Biro Hukum di Papua dan Pemkab Mimika," kata Wantik.

Demikian juga dengan Teo Deikme. Ia menuturkan, putusan hukum untuk status anggota DPRD periode 2014-2019 telah inkracht. Dengan demikian masalah ini pun telah selesai, akan tetapi Pemkab Mimika membuat sesuatu yang di luar putusan.

"Ini putusan hukum tertinggi di negara ini. Berarti tidak bisa dilawan. Jangan diambil kebijakan secara pribadi. Begini yang bisa membuat sumber masalah di daerah ini. Padahal uang yang akan bayar kami ini adalah uang negara dan cairkan uang negara itu atas perintah undang-undang,” tuturnya.

Menurut dia, saat ini pembahasan APBDP yang sementara berjalan adalah ilegal, karena persoalan mantan anggota DPRD lama belum selesai sehingga Biro hukum harus mengetahui hal itu.

"Itu berarti anggota dewan yang saat ini berjalan dan pengesahan anggaran yang saat ini sementara berjalan adalah ilegal. Juga berarti keanggotaan DPRD Mimika saat ini menjadi dualisme. Ini karena Pemkab Mimika main-main dengan perintah undang-undang yang berlaku di negara ini," kata Teo.

Ia pun mengaku bingung, lantaran setiap perintah undang-undang yang turun ke Pemkab Mimika tidak pernah diindahkan.

Yelinus Mom menyampaikan bahwa sebagai anak asli Amungme meminta agar Pemkab Mimika tidak boleh mempermainkan putusan yang ada. Pemkab diminta tidak mengada-ada apa yang tidak tertera dalam putusan hukum. Kompensasi Rp 18 miliar itu tidak ada dalam putusan yang Gubernur keluarkan, tetapi hanya diperintahkan supaya mantan anggota dewan periode 2014-2019 harus diaktifkan kembali selama satu tahun.

"Ini putusan yang dibuat-buat. Padahal harusnya kami diaktifkan kembali. Kalaupun ada kompensasi, tetapi bukan hanya Rp 18 miliar, tapi lebih dari itu, yaitu Rp 130 miliar," kata Yelinus.

Yoel Yolemal menyampaikan khusus kepada Bupati agar hak-hak mantan anggota dewan ini seharusnya diberikan sesuai dengan yang sebenarnya.

"Bupati itu saya punya kaka dan dia tahu bahwa Tuhan pernah bilang kalau Kaiser punya, maka harus dikasih kepada Kaiser. Jadi hak ini kami yang punya dan tidak boleh ditahan-tahan. Kalau tidak dibayar maka ini menjadi beban," kata Yoel.

Kita semua tahu bahwa uang bukan segalanya, tapi janji dan sumpah menjadi pejabat harus ditepati. Sebab, janji dan sumpah adalah taat kepada aturan negara.

"Saya bukan bermaksud menggurui, tapi hanya mengingatkan bahwa uang itu bukan segala-galanya," ujarnya.

Selanjutnya, H. Asri Anjang mengatakan, masyarakat Mimika perlu tahu bahwa 26 mantan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 ini tidak pernah menginginkan adanya kompensasi. Namun, yang diinginkan, Pemkab Mimika harus mengikuti putusan yang ada, dimana dalam putusan itu mengingatkan agar 26 mantan anggota dewan ini diaktifkan kembali selama setahun menjabat sebagai anggota dewan.

Dalam putusan itu, ada juga persoalan harkat dan martabat yang harus ditanggung oleh pihak tergugat, karena pihak tergugat telah melakukan suatu kesalahan.

"Putusan itu sebenarnya jelas, tapi karena pemerintah Provinsi menginginkan mantan anggota dewan ini tidak masuk lagi dengan alasan yang dinilai perpanjangan masalah. Maka ditawarkan kompensasi itu. Jadi bukan kami yang meminta kompensasi itu," katanya.

Kalau memang Pemkab Mimika tidak bisa membayarkan hak-hak selama satu tahun itu, maka 26 mantan anggota dewan ini kembali menjabat.

"Saya hanya ingin sampaikan ini kepada masyarakat agar tidak dinilai bahwa kami ini hanya menuntut uang. Kami ini sudah mau mengalah untuk kepentingan daerah ini. Dan ketika kami tidak masuk, jangan seenaknya juga mau menentukan nilai. Padahal kalau kita hitung-hitung hak dewan itu bukan cuman seperti itu. Bukan lagi soal karena kami tidak masuk, makanya tidak dibayar. Namun kami harus dibayar karena sudah ada putusan hukum," katanya.

Mantan anggota dewan yang hadir dan menyatakan penolakan atas kompensasi yang akan diberikan  Pemkab Mimika adalah Antonius Kemong, Eliezer Ohe, Johanes Wantik, Teo Deikme, Elias Mirip, Asri Anjang, Adi Cahyono, Yoel Yolemal dan Yelinus Mom. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar