 |
| Menuel Jhon Magal (Foto:SAPA/Acik) |
SAPA (TIMIKA) – Ketua Yayasan Generasi Amungme Bangkit (YGAB), Menuel Jhon Magal menilai kebijakan Pemerintah Pusat yang membangun Smelter PT. Freeport Indonesia di Gresik adalah salah dan tidak berpihak kepada orang Papua.
“Membangun Smelter di Gresik itu berarti Pemerintah Pusat
salah. Kebijakan itu salah, karena jika Pemerintah Pusat merasa bahwa Papua
bagian dari NKRI, maka negara harus berani investasi sesuatu yang jangka
panjang dan Smelter itu tidak boleh dibangun di luar Papua tapi harus di Papua,”
kata Menuel, Rabu (20/10/2021).
Smelter di Gresik yang lama diperkirakan mengelola kurang
lebih 20% sampai 25% tembaga dari PT. Freeport Indonesia. Namun saat ini negara
menginvestasi kembali dengan kapasitas yang besar. Padahal lahan tidur di Papua
sangat banyak untuk bangun smelter, sehingga Papua pun bisa lebih maju dari
berbagai bidang dan penyerapan tenaga kerja pun lebih banyak dan mengurangi
pengangguran yang selama ini ada di Papua.
“Di Papua ini banyak pengangguran di Papua baik yang merupakan
OAP maupun perantau dari luar Papua. Jadi saya pikir kalau smelter itu dibangun
di Papua, maka betul-betul pengangguran tidak ada lagi di Papua. Smelter itu
juga bisa untuk mendorong perkembangan pertanian di Papua dengan mengelola
pupuk,” ujarnya.
Lebih lanjut, jika dibangun di luar Papua, maka banyak warga
Papua yang tidak terakomodir sebagai pekerjanya. Dengan demikian, jangan
salahkan jika warga Papua merasa tidak dianggap dan merasa terjajah.
“Ini faktanya tidak bagus karena sumber daya alam di suatu
tempat dibawa keluar. Walaupun kita ini satu wilayah Indonesia tapi ada kesan
yang tidak baik kalau sampai smelter itu dibangun di luar Papua,” jelasnya.
Untuk hal itu, Pemerintah Pusat diharapkan bisa berpikir
Kembali. Pemerintah harus membuat Mimika menjadi Indonesia mini karena
merupakan sumber tambang.
“Kalau Presiden ingin memajukan Papua, maka harus berani
mengambil keputusan agar smelter itu dibangun di Papua,” katanya. (Acik)
0 komentar:
Posting Komentar