Pansus DPRD Mimika Segera Evaluasi Anggaran PON XX Bersama Panitia

Iwan Anwar dan Leonardus Kocu (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Panitia Khusus (Pansus) pengawasan anggaran PON XX DPRD Mimika segera melaksanakan RDP bersama panitia guna mengevaluasi anggaran PON.

Ketua Pansus Pengawasan anggaran PON XX Mimika, Iwan Anwar, SE.MH mengatakan bahwa Tupoksi Pansus itu untuk mengontrol sejauhmana penggunaan anggaran kalau memang ada anggaran APBN yang digunakan.

Meskipun itu menggunakan APBN, Pansus di daerah juga perlu mengetahui sejauhmana teknis pelaksanaan PON tersebut, baik persiapan, pelaksanaan hingga penutupannya.

"Beberapa waktu lalu kami sudah rapat Pansus untuk mengundang panitia PON XX (di Mimika), tetapi karena ada kegiatan lain, akhirnya tertunda dan belum bisa dilaksanakan," kata Iwan, Selasa (19/10/2021).

Menurut dia, berakhirnya PON X bukan berarti semua tanggungjawabnya selesai, akan tetapi ada tanggungjawab yang lain yang harus terus dipantau. Salah satunya adalah bagaimana pengalihan dan tanggungjawab pengawasan terkait venue-venue yang telah dibangun negara.

"Intinya dari RDP itu, kami Pansus ingin mengetahui penyampaian dari panitia PON terkait sejauhmana pelaksanaannya. Apakah selama pelaksanaan PON XX berjalan lancar dan sukses?," tegasnya.

Poin penting lainnya yaitu untuk mengetahui sejauhmana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Mimika dengan adanya pelaksanaan PON XX. Yang diinginkan bersama yaitu setelah pelaksanaan PON ini ada nilai manfaat yang didapat. Misalnya terjadi pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM bagi Mama-Mama Papua itu seperti apa dan sejauh mana?

"Itu yang kita mau ketahui. Kemarin karena Panitia PON XX ada kegiatan lain sehingga kita tidak bisa laksanakan RDP dan akan dijadwalkan ulang beberapa waktu ke depan," katanya.

Selanjutnya menurut dia, pelaksanaan PON XX khusus di Timika banyak melibatkan tenaga relawan. Pansus perlu mengetahui bagaimana hak-hak relawan itu pasca PON, karena jika ada persoalan haknya tidak terselesaikan, maka ujung-ujungnya dibawa ke DPRD.

Memang untuk perekrutan relawan itu telah berjalan sesuai mekanisme panitia. Meskipun ada terjadi sesuatu di lapangan, akan tetapi itu masih dalam batasan yang wajar. Mengingat, mengumpulkan banyak orang, pastinya banyak kendala yang didapat.

"Yang kita mau tahu apakah ada kendala. Terus kalau ada kendala, bagaimana solusinya? Sampai saat ini kami mendapatkan informasi bahwa terkait relawan itu berjalan dengan baik. Nah setelah ini yang perlu kita lihat bagaimana hak mereka," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua fraksi Mimika Bangkit, Drs. Leonardus Kocu. Ia mengatakan bahwa RDP bersama Sub PB PON Mimika harus dilakukan guna memastikan penggunaan dana PON XX serta pembahasan terkait pemanfaatan venue-venue ke depannya.

"Kami di DPRD kan ada Pansus pengawasan dana PON itu. Jadi kami akan lakukan RDP bersama panitia PON XX untuk mengevaluasi penggunaan anggarannya. Juga kita mau tahu rencana Pemkab Mimika ke depannya seperti apa untuk pemanfaatan venue yang sudah dibangun negara," katanya.

November mendatang, DPRD Mimika akan membahas APBD Induk tahun 2022. Tentunya anggaran penggunaan venue-venue itu akan dibahas juga dalam APBD tersebut. Mengingat, menteri keuangan RI telah menyampaikan bahwa dana yang dikeluarkan negara untuk bangun seluruh venue itu sebanyak Rp 10,43 triliun. Itu tentunya dihibahkan ke Pemerintah Papua termasuk di Mimika.

"Nah itu yang harus kita bahas. Rencana Pemkab Mimika ke depanya seperti apa," kata Leonardus.

Venue-venue yang ada merupakan investasi negara yang sangat besar. Karena itu, Pemkab Mimika harus berupaya membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mendapatkan pemasukan untuk apa yang telah diinvestasikan. Salah satunya adalah dimanfaatkan untuk ajang pencarian bibit atlet yang baik untuk bangsa dan mengharumkan nama Papua.

"Jangan sampai bangunan-bangunan itu menjadi tidak berguna," ujarnya. (Acik)