Translate

Warga 7 Suku Datangi DPRD Mimika Tuntut Hak Besi Tua PT. Freeport Indonesia

Bagikan Bagikan
Warga saat menyampaikan tuntutannya di di DPRD Mimika (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Warga 7 suku di Kabupaten Mimika mendatangi kantor DPRD dan menuntut hak atas penjualan besi tua milik PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang selama ini belum mereka nikmati secara utuh.

Adapun 7 tuntutan yang disampaikan yakni Lembaga Masyarakat Suku Kamoro (Lemasko), Lembaga Musyawarah suku Amungme (Lemasa) dan P2MA menuntut hak yang selama ini  belum dinikmati secara utuh dari PT. Freeport Indonesia; Lemasko, Lemasa dan P2MA meminta segera menghentikan pemindahan besi tua PTFI dari seluruh wilayah Freeport ke seluruh wilayah kota Mimika; Kembalikan semua permasalahan besi eks PTFI kepada "MoU" tanggal 13 Juli 2000 yang diberikan kepada Gregorius Okoare. Batalkan perjanjian kerja antara Jamil, Gregorius Okoare dan PTFI; Tinjau kembali putusan kasasi MA nomor 1080/K/PID/2012 "Dalam Putusan Gregorius Okoare Harusnya Terdakwa"; PTFI segera membayar lunas 100% hutang Lemasko kepada Kontraktor; Bahwa putusan badan musyawarah Lemasko nomor 024/BM-Lemasko/I-A.I/III/2020 tentang pemberhentian Gregorius Okoare sebagai PLT Ketua Lemasko periode 2019-2024.

Markus Timang selaku perwakilan masyarakat suku Amungme mengatakan bahwa 7 poin tuntutan itu bisa disimak dan diteruskan ke pihak-pihak yang berwenang.

Menurut dia, persoalan ini sebelumnya telah diketahui DPRD Mimika yang juga pernah membahasnya bersama  kementerian ESDM. Selanjutnya untuk  persoalan besi tua, oknum-oknum dalam manajemen PTFI perlu ada klarifikasi dan presentasi terkait pengambilan besi tua selama puluhan tahun.

“Selama puluhan tahun ini, mekanisme dan manajemen tidak pernah ada keterbukaan bersama ketua lembaga adat yaitu Lemasa dan Lemasko. Itu hanya dilakukan secara diam-diam oleh oknum-oknum manajemen dan lembaga. Makanya perlu ada klarifikasi. Urusan besi tua ini tidak ada pembahasan secara bersama hanya karena kepentingan oknum-oknum tertentu yang pada akhirnya mematikan karakter masyarakat,” tuturnya.

Diharapkan, beberapa minggu ke depan ada jawaban dari DPRD selaku wakil rakyat atas tuntutan tersebut.

Perwakilan suku Kamoro, Hendrikus Atapmame mengatakan bahwa pada poin ke 5 pada tuntutan tersebut sangat penting terkait putusan kasasi MA nomor 1080/K/PID/2012 "Dalam Putusan Gregorius Okoare Harusnya Terdakwa".

“Saya mohon bagian hukum untuk tindaklanjuti poin ini, karena ini semua tidak pernah terbuka. Selain poin itu, poin-poin yang lainnya pun tolong dipertegas,” kata Hendrikus.

Satu hal yang ditakutkan adalah negara menghilangkan hak masyarakat atas besi tua yang ada di Mile 38-39 sebagai sentral penimbunannya. Manajemen PTFI diminta menjawab semua poin-poin yang ada.

“Lemasa dan Lemasko ini sebagai penerima hibah atas besi tua itu. Jadi tolong dilanjutkan tuntutan ini agar tidak menimbulkan masalah. Kami pun takut bermasalah dan mau supaya hidup aman di atas tanah ini,” ujarnya.

Kedatangan warga diterima wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Dalam hal ini, anggota Komisi B, Nurman S Karupukaro menuturkan bahwa aspirasi yang telah disampaikan akan diterima DPRD, namun ada yang punya wewenang untuk memutuskan tuntutan tersebut.

Sangat dipahami bahwa yang diperjuangkan bukan besi tua, tetapi manusia yang harusnya mendapatkan hak atas besi tua tersebut. Persoalan ini bisa saja dinilai kecil, tapi jangan sampai dilupakan, karena menyangkut hak yang diberikan oleh PTFI melalui dua lembaga.

“Aspirasi yang disampaikan ini akan kami sampaikan juga ke semua yang terkait di dalamnya seperti PTFI, lembaga-lembaga adat, Dinas ESDM dan semua yang bersangkutan dalam 7 poin tuntutan,” tuturnya. 

Saat Salam Papua menghubungi Gerry Okoare melalui sambungan telepon seluler untuk meminta tanggapan terkait hal ini, namun telepon selulernya tidak diangkat. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar