Translate

Warga Sempan Keluhkan Pemotongan BLT, Lurah Klaim Itu Tidak Benar!

Bagikan Bagikan
(Foto:Ilustrasi)

SAPA (TIMIKA) – Warga kelurahan Sempan mengeluhkan adanya pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pihak Kelurahan.

Warga Sempan, Bery Maturan kepada Salam Papua mengaku bahwa staf dari kelurahan langsung ke kantor POS dan setiap warga yang mengambil BLT langsung menyodorkan formulir pemotongan.

Bagi warga yang  yang terima BLT sebesar Rp 1.200.000 langsung dipotong sebesar Rp 60.000. Sedangkan yang terima Rp 600.000 dipotong Rp 30.000.

“Saya tidak terima BLT, tapi anak saya ada dua yang dapat dan dua-duanya dipotong. Pemotongan ada yang Rp 60 ribu dan ada yang Rp 30 ribu. Itu BLT yang baru diambil hari Sabtu kemarin. Kalau tidak mau dipotong, berarti tidak boleh ambil formulir,” katanya via telepon, Rabu (20/10/2021).

Menanggapi laporan ini, Lurah Sempan, Frederika Yatam mengklaim bahwa yang disampaikan warga tersebut tidak benar. Menurut dia tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh pihak kelurahan.

“Tidak ada pemotongan BLT. Itu tidak benar. Saya sudah sampaikan ke Staf saya dan Staf saya yang ditugaskan di kantor POS itu mengaku, sama sekali tidak ada pemotongan,” kata Frederika saat dikonfirmasi via telepon.

Kelurahan Sempan sama sekali tidak berwenang memotong bantuan sosial masyarakat dalam bentuk apapun termasuk  BLT. Untuk penerima BLT juga bukan diusulkan kelurahan, tetapi data langsung dari Kementerian Sosial. Dari kelurahan hanya bekerjasama dengan Dinsos dalam mengumpul KTP, KK tiap warga penerima dan kemudian diberikan ke Distrik dan Dinsos. Kemudian di Dinsos menginput melalui sistem yang terkoneksi langsung ke Kemensos. Dengan demikian, dari pusat yang menentukan nama-nama warga di setiap kelurahan.

Dijelaskan, untuk penerima BLT di Mimika dahulu sebanyak 7000 orang, tetapi kemudian dipangkas dan saat ini hanya 3000 orang saja. Untuk di Sempan hanya kurang lebih sebanyak 50 orang, yang mana dalam satu KK bisa ada dua orang, ada yang hanya satu orang dan ada KK yang sama sekali tidak dapat.

“Bantuan sembako dan yang lainnya selama ini tidak pernah kami potong. Terus kenapa tiba-tiba sekarang kami dilaporkan potong BLT? Itu tidak benar. Yang mengadu adanya pemotongan BLT itu bisa saja karena namanya tidak ada dalam data penerima. Padahal data penerima itu bukan kelurahan yang masukkan. Ada warga Sempan yang datang ke kantor marah-marah dan maki-maki saya karena tidak terima BLT. Saya sampaikan bahwa bukan saya yang masukan nama penerima tapi itu dikeluarkan dari pusat. Intinya Kelurahan tidak tahu. Bahkan distrik juga tidak tahu,” ujarnya.

Untuk penyaluran BLT ini, dari Kelurahan hanya membantu warga terkait pembagian barcode.

“Apa yang kami mau potong? Memangnya kami pegang uang cash?,” katanya.

Adapun seorang staf honorer Kelurahan Sempan yang ditugaskan di kantor POS untuk membantu mengecek nama-nama warga yang berhak mengambil BLT tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, yang dilakukan di kelurahan Sempan selama ini adalah terkait iuran   sampah setiap bulan. Iuran sampah itupun dilakukan atas kesepakatan bersama Pemkab Mimika.

“Iuran sampah itu Rp 30 ribu per KK termasuk para pedagang. Kalau untuk yang tidak punya pekerjaan tetap itu yang Rp 20 ribu. Kalau ada warga yang tidak mau bayar iuran sampah, maka saat datang ada urusan di kantor akan kami layani tapi harus bayar dahulu iuran sampahnya,” katanya.

Kelurahan juga tidak ditunjang dengan dana untuk biaya dua motor, satu Pickup dan 6 petugas. Belum lagi untuk BBM dan gaji enam petugas yang ada. Padahal petugas harus menjemput sampah dan memungut sampah yang dibuang secara liar oleh warga untuk dibuang langsung ke TPA.

“Kami di kelurahan ada petugas yang ambil sampah warga door to door. Sementara di Sempan banyak warga yang bandel dan tidak mau bayar iuran sampah. Sudah mau enam bulan ini masyarakat maunya gratis dan tidak bayar dengan alasan itu urusan pemerintah,” ujarnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar