Butuh Rp 654 Miliar Penerimaan Pajak di Mimika Untuk Memenuhi Target

Kepala KPP Pratama Timika, Ambar Ari Mulyo (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Target penerimaan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika tahun 2021 sebesar Rp 3.701.153.170 atau Rp 3,701 Triliun.

Kepala KPP Pratama Timika, Ambar Ari Mulyo mengatakan, hingga bulan November 2021 realisasi penerimaan telah mencapai Rp 3.046.741.187.531 atau sekitar 82.32 persen dari target, tersisa Rp.654.411.982.469 atau Rp 654 Miliar untuk mencapai target.

"Berdasarkan data per tanggal 31 Oktober 2021, realisasi yang sudah tercapai menyentuh angka Rp 2.857.887.282.681 atau sekitar 77.22% dari target. Dibandingkan dengan tahun lalu, angka ini menunjukkan pertumbuhan 4.57%, sedangkan penerimaan di bulan November sendiri meskipun belum genap satu bulan telah mencapai angka Rp 188.853.904.850, yang artinya penerimaan sampai dengan hari ini (23/11/2021) telah mencapai Rp 3.046.741.187.531 atau sekitar 82.32% dari target, yang tersisa menjadi PR besar bagi kita untuk mengejar," ungkap Ambar melalui rilis yang diterima Salam Papua.

Menurut dia, waktu yang tersisa kurang dari dua bulan, waktu yang tidak lama untuk mengejar sisa target yang harus dicapai. Perlunya koordinasi semua pihak dan komunikasi yang intensif menjadi kunci utamanya.

Mengingat waktu yang terbatas, diperlukan pula terobosan-terobosan baru, dengan harapan dapat menjadi katalisator dalam upaya pencapaian target-target yang ditetapkan, termasuk pula target penerimaan KPP Pratama Timika.

Untuk meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dengan melihat tren demografi dan perubahan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, Kementerian Keuangan terus berupaya untuk melakukan reformasi perpajakan yang tepat. Reformasi perpajakan ini meliputi dua hal yaitu reformasi kebijakan dan reformasi administrasi.

Beberapa urgensi yang mendasari reformasi kebijakan di antaranya memperluas basis pajak; insentif yang terukur, efisien, dan adaptif dengan dinamika perpajakan global; insentif pajak yang berfokus pada nilai tambah tinggi dan menyerap tenaga kerja; mengurangi distorsi yang berlebihan; serta memperbaiki progresivitas pajak.

Sedangkan reformasi administrasi ditujunkan untuk administrasi perpajakan yang lebih simpel dan efisien, menjamin kepastian hukum perpajakan, pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal, adaptasi terhadap perkembangan struktur perekonomian, mengikuti tren dan best practices perpajakan global, serta kepatuhan pajak yang tinggi.

"Salah satu kebijakan yang baru-baru ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendukung reformasi perpajakan adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Undang-undang ini memuat beberapa perubahan signifikan pada peraturan perpajakan terdahulu, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Cukai, serta adanya Program Pengungkapan Sukarela dan penerapan pajak karbon," terangnya.

Sambungnya, dengan adanya reformasi perpajakan ini diharapkan akan mendukung keberlanjutan fiskal jangka menengah melalui penerimaan perpajakan yang lebih optimal, defisit dan rasio utang yang terkendali, serta keseimbangan primer akan kembali positif pada tahun 2025. Reformasi perpajakan ini tidak serta merta melupakan dukungan pemerintah atas masyarakat miskin dan UMKM.

Adanya kebijakan perubahan bracket PPh Orang Pribadi yang semula sebesar Rp 50 juta dinaikkan menjadi Rp 60 juta, aturan untuk PTKP UMKM sebesar Rp 500 juta serta pemberlakuan diskon 50% omzet Rp 4.8 M adalah contoh penguatan peran perpajakan guna redistribusi pendapatan dan dukungan pemerintah untuk masyarakat miskin dan UMKM.

Seiring dengan disahkannya UU HPP, muncul berbagai macam spekulasi yang tidak benar. Di antaranya kabar mengenai bahan makanan pokok yang diisukan akan dikenakan PPN, NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang secara otomatis menggantikan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang artinya seluruh masyarakat Indonesia adalah Wajib Pajak, hingga isu tarif pajak PPh Badan tidak jadi diturunkan.

Kemudahan akses informasi melalui berbagai platform seharusnya tidak menjadi alasan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang benar. Isu di atas dapat ditepis melalui kebenaran informasi bahwa atas sebagian dari makanan pokok yang dikenakan pajak adalah yang dinikmati masyarakat kelas menengah dan atas.

Tidak serta-merta seluruh pihak dikenakan pajak. Pemerintah tentu berlaku selektif dalam menerapkan pajak ini. Selanjutnya untuk NIK yang menggantikan NPWP. Diberlakukannya kebijakan ini tidak lain untuk praktik integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan.

"Meskipun nantinya akan timbul hak dan kewajiban pajak yang melekat pada siapapun yang memiliki NPWP, apabila memang di lapangan tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Untuk tarif PPh Badan, melalui UU HPP tarif diturunkan menjadi 22% yang semula 25%. Terakhir yang tidak kalah menarik adalah diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Melalui program ini Wajib Pajak dipersilahkan mengungkapkan harta yang dimilikinya yang selanjutnya akan dikenakan tarif final lebih rendah," jelasnya.

Ia menegaskan, apabila Wajib Pajak tidak bersikap kooperatif yang artinya tetap menyembunyikan hartanya, maka melalui Direktorat Jenderal Pajak akan dikenakan denda dan tarif final yang lebih tinggi. (Jefri Manehat)