Translate

Mama Papua Minta Pemkab Mimika Membuat Perda Penjualan Produk Lokal dan Tutup Produksi Miras Lokal

Bagikan Bagikan
Elisabeth Kemesfle (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Ketua RT 02 Maokauw Jaya, Elisabeth Kemesfle mewakili seluruh Mama-Mama Papua di Timika memohon agar Pemkab Mimika membuat Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur penjualan produk lokal seperti pinang, sarang semut, sagu, minyak buah merah, daun gatal, keladi dan petatas.

Hal ini diusulkan mengingat, produk-produk seperti itulah yang bisa menghidupkan perekonomian rumah tangga orang asli Papua serta sebagai sumber dalam membiayai anak sekolah. Namun, sejak lama di Timika hampir seluruh pedagang pendatang ikut menjual produk-produk lokal tersebut.

“Tidak boleh pedagang-pedagang dari luar ikut menjual produk-produk lokal ini. Pedagang-pedagang dari luar sudah jual sembako, pakaian dan produk nasional lainnya, tapi masih jual pinang, sagu, buah merah dan yang lainnya. Terus kami mau jual apa? Kami tidak jual pakaian, perabot rumah tangga, sembako dan yang lainnya. Kami hanya menjual produk lokal yang kami miliki di tanah Papua ,” kata Elisabeth dalam aspirasinya saat mengikuti kegiatan reses tahap II anggota DPRD Mimika, Drs. Leonardus Kocu di Jalan Hasanudin, Rabu (17/11/2021).

Ia meminta Pemkab Mimika harus melihat Mama-Mama Papua di Timika yang kesulitan menemukan uang untuk kehidupan keluarga. Pemkab Mimika harus membuat Perda tersebut agar ada keberpihakan kepada Mama-Mama.

Pemkab Mimika harus membuka mata, karena Mama-Mama Papua tidak akan berdaya kalau tidak menjual pinang, sagu dan produk lokal lainnya.

“Coba lihat saja, sekarang ini banyak kios-kios besar yang juga jual pinang dan sagu. Kalau pinang itu bisa saja mereka jual agen, tapi tidak boleh eceran lagi. Supaya ekonomi ini lancar dan merata, karena kami juga mau menghidupkan anak-anak dan keluarga kami,” ujarnya.

Pemkab Mimika harus berpihak kepada masyarakat seperti halnya di daerah lainnya di Papua. Contohnya di Jayapura dan Wamena telah keluarkan Perda tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat Papua.

Selain hal itu, Mama-Mama Papua juga keluhkan terkait penyaluran bantuan usaha dari Pemerintah.

Menurut dia, ada bantuan yang diperuntukkan bagi Mama-Mama penjual namun tidak tepat sasaran. Sebab yang mendapatkan bantuan tersebut merupakan orang-orang yang bukan penjual.

“Jangan lagi langsung dari dinas yang bagikan, karena yang mereka kasih itu orang-orang yang tidak menjual di pasar. Bantuan bagi masyarakat contohnya dari dinas Koperasi harus dibagi melalui pemerintah kampung atau Kelurahan supaya bisa tahu pasti siapa warga yang pantas menerima,” katanya.

Di samping itu, Elisabeth juga meminta Pemkab Mimika menutup seluruh produksi minuman keras buatan lokal (Milo).

Menurutnya, Milo yang diproduksi dan dijual bebas di Timika telah menghancurkan masa depan banyak anak Papua.

“Kalau anak-anaknya orang pendatang itu mungkin masih dengar kalau orang tuanya bicara, tapi kita punya anak-anak Papua ini banyak yang sudah hancur karena minuman lokal itu. Generasi muda Papua banyak yang sudah hancur. Makanya kami sebagai ibu minta supaya Pemerintah tutup saja tempat produksi dan penjualnya,” kata Elisabeth.

Dia mengaku, permintaan ini merupakan aspirasi dari Mama-Mama Papua di Timika khususnya di wilayah Distrik Wania. Khususnya di 12 RT di Kampung Maokauw Jaya sangat setuju untuk penutupan produksi dan penjualan Milo.

Jika memang Pemkab Mimika tidak bisa menutup, maka warga 12 RT yang akan bertindak. Pemkab pun tidak boleh menyalahkan warga jika dalam tindakannya terjadi sesuatu yang merugikan. Sebab di kampung Maokauw Jaya ada penjual minuman lokal dengan partai besar. Di tempat itu sering terjadi keributan dan menjadi sumber kekacauan di masyarakat termasuk di dalam rumah tangga.

“Pemkab Mimika harus bisa mengatur persoalan ini agar bisa selamatkan generasi penerus khususnya anak-anak Papua di Timika. Tolong produksi dan penjualan minuman lokal itu ditutup. Kalau pemerintah tidak mau tutup, maka jangan salahkan kami sebagai masyarakat kalau bertindak sendiri. Kami 12 RT di Kampung Maokauw Jaya sepakat untuk tutup tempat-tempat seperti itu,” tuturnya.

Untuk persoalan ini, dia menambahkan, Linmas harus aktif memantau aktivitas di lingkungan masing-masing. Berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam mengamankan warga yang melakukan kegiatan yang terkait dengan mabuk-mabukan.

“Kalau dapat yang masih berkeliaran malam di jam-jam tertentu, maka harus ditangkap saja supaya menjadi pertobatan (efek jera, Red) bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Menanggapi keluhan terkait penjualan produk lokal, Ketua Fraksi Mimika Bangkit DPRD Mimika, Drs. Leonardus Kocu mengatakan bahwa Perda perlindungan produk lokal itu menjadi konsentrasi di DPRD.

Dalam membentuk Perda itu pun, dewan telah melakukan studi banding ke Jayapura untuk mendapatkan ketentuan Perda inisiatif DPRD itu dilahirkan.

“Kami akan dorong itu ke Bapemperda supaya menjadi prioritas pembahasan Perda di tahun 2022. Harapan kita juga supaya ini harus mendapat dukungan dari Pemkab Mimika,” kata Leo.

Ia pun mendukung, produk-produk lokal seperti pinang, buah merah dan sagu yang merupakan produk yang bisa didapat oleh masyarakat Papua. Demikian juga jika dilihat dari sisi modal, Mama-Mama Papua tidak punya modal yang banyak, sehingga susah untuk bersaing dengan pedagang pendatang.

“Mama-mama ini sangat kesulitan untuk modalnya, makanya mereka hanya jual pinang eceran saja. Mereka juga tidak bisa bersaing dengan pasar umum. Makanya lebih baik mereka harus dilindungi melalui Perda. Yang mereka usulkan itu sangat benar dan sesuai kenyataannya. Itu yang saat ini menjadi salah satu prioritas kami di DPRD,” ujar Leo. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar