Translate

Miris... Banyak Anak Banti di Timika Tidak Sekolah

Bagikan Bagikan
Anggota DPRD Mimika Dapil V, Anthon Bukaleng dan Aloisius Paerong foto bersama dua orang anak (kaos hitam dan putih) yang dievakuasi dari Banti dan hingga saat ini belum sekolah meski telah berusia 9 dan 11 tahun (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Miris.. hingga saat ini masih banyak anak-anak dari kampung Banti di Timika yang tidak sekolah meski telah berusia 9 hingga 11 tahun.

Hal ini diketahui saat kegiatan reses dua anggota DPRD Mimika Dapil V yaitu Anthon Bukaleng dan Aloisius Paerong di mile 23 Distrik Kuala Kencana, Kamis (18/11/2021).

Anak-anak ini ikut dievakuasi ke Timika saat terjadinya kontak senjata antar KKB dan aparat keamanan bulan Maret tahun 2020 lalu, akan tetapi hingga saat ini mereka tidak didaftarkan untuk sekolah.

Adapun anak-anak lainnya yang usia SMP tidak bisa didaftarkan ke sekolah dan tidak bisa diterima di sekolah di Timika lantaran pihak sekolah meminta harus ada ijazah dari Banti. Hal ini menyulitkan para orang tua untuk mencari guru-guru mereka di Timika.

“Kami mau daftarkan mereka ke sekolah di Timika sini, tapi guru-guru di sini bilang harus ada ijazah dari Banti baru bisa diterima. Jadi kita mau cari guru-guru mereka di mana di Timika ini? Makanya anak-anak ini tidak sekolah dan tiap hari hanya berkeliaran saja di kampung ini. Anak-anak kami mau sekolah karena kami orang tuanya juga mau supaya mereka sekolah. Kita mau supaya Pemerintah buka sekolah di wilayah ini,” kata seorang Ibu.

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh pemuda, Edy Omaleng. Menurut dia, anak-anak ini punya kemauan untuk sekolah, tapi jangkauan tempat tinggal saat ini sangat jauh ke wilayah SP3 ataupun ke SP12.

“Anak-anak kami banyak yang tidak sekolah, karena sekolahnya sangat jauh. Makanya ada yang sudah usia 9 dan 11 tahun tapi belum masuk SD. Yang lain sudah kembali ke Banti, tapi sama saja tidak sekolah, karena di sana juga sekolahnya tidak ada,” tutur Edy.

Edy mengatakan, banyak juga anak-anak Banti yang telah disekolahkan di Taruna Papua SP4, baik yang SD ataupun yang SMP.

“Waktu dievakuasi ke Timika, kami sudah daftarkan anak-anak ke sekolah Seminari di TSM SP3, tapi kemudian diusulkan untuk daftar ke Taruna Papua. Makanya saat ini sebagian sudah sekolah di Taruna Papua di SP4,” katanya.

Selain persoalan itu, warga di mile 23 juga keluhkan persoalan layanan kesehatan yang sangat jauh. Dimana, masyarakat harus ke RSUD dan RSMM untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Mimika, Anthon Bukaleng menyampaikan kondisi ini sangat miris dan perlu perhatian khusus bagi Pemkab Mimika melalui Dinas terkait.

Sebagai anggota dewan, pihaknya akan mendorong hal ini dan berkoordinasi dengan Bupati supaya menentukan upaya agar anak-anak Banti di Timika bisa bersekolah.

“Mereka sudah lama tinggal di Timika dengan rumah yang sudah dibangun Bupati setelah adanya kontak senjata di Banti. Kasihan kalau anak-anak ada yang  sama sekali tidak sekolah. Kami akan koordinasi ke Bupati supaya anak-anak yang putus sekolah bisa lanjut dan yang belum sekolah didaftarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Timika,”  kata Anthon.

Sedangkan terkait keluhan layanan kesehatan, menurut Anthon, Pemkab harus membangun Pustu atau layanan kesehatan lainnya di wilayah tersebut yang bisa dijangkau masyarakat.

“Kasihan mereka, kalau sakit harus jauh-jauh ke RSUD dan RSMM. Di sini harus ada Pustu. Memang ada Puskesmas Jile Ale di SP3, tapi itu juga tergolong jauh bagi masyarakat mile 23,” tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Aloisius Paerong. Ia mengaku terharu mendengar keterangan masing-masing orang tua yang mana anak-anak mereka punya keinginan untuk sekolah. Namun,  kemudian ada persoalan administrasi, karena sekolah yang ada di Timika juga tentunya akan meminta surat pindah maupun ijazah dari sekolah asal yaitu di Banti.

Dengan demikian, setiap orang tua harusnya menyampaikan ke Kepala Kampung sebagai pemerintah yang paling dekat di masyarakat. Selanjutnya, kepala kampung langsung menyampaikan ke Dinas terkait agar dicarikan solusinya.

“Saya sangat prihatin mengetahui anak-anak ini tidak sekolah. Padahal usianya sudah 9 tahun bahkan ada yang sudah usia 11 tahun. Kepala kampung harus sampaikan ke dinas pendidikan agar didata semua anak-anak ini,” ungkap Alosius.

Dikatakan bahwa yang paling penting dibangun di wilayah tersebut adalah sekolah Taman kanak-kanak. Sedangkan untuk sekolah SD harus disesuaikan dengan jumlah anaknya karena harus lengkap kelas I hingga kelas 6. Demikian juga untuk bangunan dan tenaga pengajarnya.

“Kalau mau bangun SD di wilayah ini kemungkinan belum bisa. Bagusnya di sini dibangun TK. Hal ini tetap kami koordinasikan bersama Pemkab Mimika,” ujarnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar